Presiden Pimpin Rapat Kabinet Paripurna

Jakarta : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Selasa (7/2) memimpin rapat Kabinet Paripurna Indonesia Bersatu. Rapat yang juga diikuti Wapres Jusuf Kalla itu dimulai pukul 10.00 dan berakhir pukul 16.30. WIB. Dalam rapat ini dibahas beberapa isu, antara lain soal energi dan soal perumahan rakyat, kata Andi Mallarangeng, Juru Bicara Kepresidenan saat mendampingi Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dan Menteri Negara Perumahan Rakyat Muh.Yusuf Ashari.

Soal Energi, Menteri ESDM menjelaskan, dalam rapat kabinet antara lain dibahas soal Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijaksanaan Energi Nasional, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati, dan Inpres No 2 Tahun 2006 soal Penyediaan dan Pemanfaatan Batu Bara yang dicairkan sebagai bahan bakar lain.

"Semua itu akan menjadi bahan dasar bagi perencanaan RUU Energi Nasional, yang nantinya akan dibahas bersama DPR. Disamping itu kami juga telah menyampaikan soal kebijakan gas nasional, dimana kami sampaikan perjalanan industri gas dari waktu ke waktu sebelum tahun 1990, lalu 1990, 2001, hingga adanya UU Migas tahun 2001. Kami juga sampaikan juga pergeseran kebijaksanaan, dimana sebelum tahun 1990 pada saat cadangan gas besar diekspor, tetapi kalau cadangan kecil langsung untuk domestik," kata Purnomo Yusgiantoro.

"Kami juga melaporkan mengenai pabrik pupuk Kujang 1 dan Kujang 1 B. yang kini telah dilakukan bisnis to bisnis dengan Pertamina. Sementara ini untuk mengisi pabrik pupuk Kujang 1 dan Kujang 1 B sudah ada kontraknya. Juga kami laporkan pengadaan gas dari Kalimantan Timur. Kami sampaikan juga rencana kita akan mengembangkan daerah Sulawesi dan Papua guna memenuhi gas di Jawa.” jelas Purnomo.

Sementara Menteri Perumahan mengatakan, dirinya melaporkan kepada Presiden beberapa hal, termasuk prestasi perumahan 2005, kemudian berbagai persoalan dan kendala-kendala yang menyangkut penyelenggaraan pembangunan gerakan nasional sejuta rumah. Mengenai Prestasi 2005, Yusuf Ashari mengatakan, "Jumlah KPR yang dibukukan 80 ribu, perumahan di Aceh 30 ribu dan perumahan transmigran 11 ribu. Adapun kendala yang dihadapi pertama soal penyediaan lahan yang kini makin sulit diperoleh terutama di kota-kota besar. Karena itu program pengembangan perumahan kini dilakukan dengan pendekatan khusus yaitu membangun rumah susun seperti di Jakarta, Bali Surabaya, Yogyakarta," kata Yusuf Ashari. Untuk itu, kata Yusuf, ada rencana untuk merevitalisasi proyek Maja yang ada di daerah Lebak, Provinsi Banten. Di sana ada sekita 4000 hektar tanah yang bisa untuk perumahan. Diharapkan pengembangan pembangunan arah ke barat ini menjadi alternatif Jakarta Megapolitan," katanya.

Yusuf juga melaporkan masih adanya biaya tinggi yang dikeluhkan para pengembang. "Di daerah, besarnya biaya perijinan dan pungutan retribusi cukup signifikan. Bahkan sampai ada yang mencapai 15 persen dari biaya rumah. Kami berharap kedepan hal semacam ini sedapat mungkin dihindarkan. Walaupun beberapa daerah mengatakan dengan alasan PAD. tetapi kami berharap PAD itu tidak dipungut dari rakyat miskin” katanya. Untuk itu, Yusuf Ashari mengusulkan adanya Inpres Percepatan Pembangunan Perumahan. "Mudah-mudahan nanti segala sesuatunya bisa diatur, dan hal-hal yang memberatkan program pembangunan perumahan rakyat dapat diatasi dengan Inpres tersebut," tambahnya. (win)