Teleconference Presiden dengan Masyarakat Sabang, Merauke, Miangas, dan Atambua

SBY: Bupati dan Gubernur Jangan Lama-lama Berada di Jakarta

Bogor : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono Jumat (24/2) pagi melakukan dialog dengan masyarakat di Sabang (Nanggroeh Aceh Darussalam), Merauke (Papua), Miangas (Sulawesi Utara), dan Atambua (Nusa Tenggara Timur), melalui teleconference, seusai acara peresmian Satelit Telkom II, Klapa Nunggal, Bogor, Jawa Barat.

Pada dialog itu, Presiden memulainya dengan masyarakat di pulau Sabang. Dalam layar yang telah disiapkan Telkom, tampak Pelaksana Tugas Gubernur NAD Mustafa Abubakar, Ketua DPRD NAD, Muspida, dan tokoh masyarakat Aceh.

Dalam kesempatan itu, Mustafa Abubakar menyampaikan berbagai hal seperti kesepakatan Helsinki yang dikatakan berdampak perubahan 180 derajat keamanan di Aceh, di mana kini tercipta situasi aman dan damai di seluruh pelosok NAD.

“Sekarang masyarakat Aceh pulang tengah malam tidak ada masalah lagi,” ujarnya.

Kemudian penanganan pengungsi korban gempa dan tsunami, pun kini sudah berjalan baik. Soal RUU Pemerintahan Aceh juga mendapat perhatian besar masyarakat, di samping pencanangan pemberantasan KKN.

Menanggapi Plt Gubernur NAD Mustafa Abubakar, Presiden mengingatkan tiga hal, pertama soal rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca tsunami, yang sudah membuahkan hasil. Kendati begitu, Presiden meminta hal itu ditingkatkan lagi. Utamanya, pembangunan perumahan, di mana itu harus dilakukan secara transparan tanpa ada penyimpangan.

"Kedua, penyelesaian konflik Aceh telah dapat kita wujudkan, teruslah dikawal, dituntaskan dan disukseskan. Jangan menganggap bahwa itu sudah selesai, tapi terus kita tekuni agar semua rencana, konsep yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik. Tentang revisi dari UU yang berlaku untuk NAD dalam bingkai otonomi khusus dalam kesatuan NKRI bersejalan dengan baik, tentunya pemerintah dan DPR RI akan berbuat yang terbaik. Karena itu adalah bagian dari menyelesaikan masalah Aceh secara permanen, secara adil, secara damai dalam keberadaannya sebagai keluarga besar bangsa Indonesia.

"Ketiga, bangun kembali Aceh. Kita, Allhamdulillah, telah bersatu kembali. Mahal sekali, sakit sekali, sebuah bangsa yang terpecah, yang terkoyak dan bermusuhan satu sama lain. Mari kita ambil pelajaran yang besar ini, ketika Aceh telah bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik, sejahtera kita semua, jangan justru di tempat-tempat yang lain di antara kita menimbulkan perpecahan dan permusuhan yang baru. Kita akan merugi, kita tidak akan menjadi pemenang dalam menuju masa depan yang baik," kata Presiden.

Setelah Sabang, beralih ke Merauke, di mana Sekretaris Daerah Umar Karim mewakili masyarakat menyampaikan beberapa hal. Sebelumnya Sekda mohon maaf atas ketidakhadiran Bupati Merauke karena ada tugas ke Jakarta.

Umar Karim menyampaikan soal keamanan yang kondusif, rasa aman dan damai tetap stabil, juga telah hadirnya Korem 174, dan Komando Taktis Yonif 755.

"Kehadirannya kami sambut dengan baik. Hanya saja kondisi sarana dan prasana belum memadai, terutama kantor Korem dan perumahan prajurit, Angkatan Laut , Angkatan Udara dan Polri, fasilitasnya juga masih membutuhkan perhatian pemerintah,"papar Karim.

Selain Umar Karim, juga tampil tokoh perempuan Merauke, Agustina yang menyampaikan ihwal kesediaan pemerintah merestui pembentukan Papua Selatan dengan ibukota Kab. Merauke. Menurut Agustina, itu dimaksudkan meningkatkan pelayanan masyarakat setempat. Untuk peningkatan SDM, imbuhnya, pemerintah dapat mendirikan Perguruan Tinggi Negeri. Agustina juga meminta Presiden hadir saat panen raya di Merauke. Sebelum itu, Agustina mengangkat masalah transportasi, khususnya udara. yang dirasa belum memadai.

Menjawab Agustina, Presiden SBY menyatakan, jika dulu kita berkorban, menderita, sengsara bersama-sama, mestinya kalau kita maju, maju bersama-sama pula. Tidak maju sendiri-sendiri. Sehingga, dapat ditegakkan: Satu untuk semua, semua untuk satu.

"Itulah sebabnya Ibu Agustina, mengapa kita berlakukan otonomi khusus untuk Papua karena kita ingin ada yang kita bisa kerjakan di tanah Papua, sehingga moga-moga pertahanan keamanan yang tadi diangkat oleh Sekda untuk menjadi lebih baik, agar Papua betul-betul lebih aman. Tapi kita juga ingin ekonominya maju, kesejahteraan rakyatnya juga maju, itulah kebutuhan kembar. Tugas pemimpin di daerah bukan hanya aman masyarakatnya, tapi juga sejahtera dan makin maju,"kata Presiden.

“Tadi ketika Pak Umar mengatakan bahwa Bupati Merauke tidak bisa hadir karena ada di Jakarta, yang di belakang saya pada ketawa, ini kok justru Presiden ingin berkomunikasi dengan Merauke, pak bupatinya pergi ke Jakarta. Namun kita tidak boleh berburuk sangka, karena saya mendapat laporan, ketika berita ini sampai akan ada teleconference, pak bupati sudah di Jakarta. Jadi saya percaya beliau ke Jakarta untuk kepentingan dinas. Pesan saya jangan lama-lama, segera kembali ke Merauke. Banyak sekali saya melihat bupati, gubernur, sering banget ada di Jakarta. Saya harap cepat saja, setelah itu turun ke rakyat, ketemu rakyat di desa-desa, daripada jalan-jalan di Jakarta.” ungkap Presiden disambut tepuk tangan aplaus para undangan yang hadir.

Menanggapi Umar Karim, Presiden SBY mengatakan jajaran kepolisian, TNI, dan departemen pertahanan akan mengalokasikan sumber daya atau anggaran. Ini dimaksudkan supaya semua bisa dibangun dengan baik dan bertahap. Letak geografis Merauke sendiri cukup memperlihatkan keperluan percepatan proses tersebut.

Soal pemekaran provinsi Papua Selatan, Presiden menjelaskan, perlu diketahui konteksnya. Apabila daerah itu terlalu luas, apabila pemerintahan provinsi yang beribukota di ibukota tertentu, tidak mampu, tidak efektif, tidak bisa menjangkau untuk melakukan pembangunan di seluruh wilayah, untuk meningkatkan pelayanan terhadap rakyatnya, kemudian ide pemekaran itu muncul dengan harapan setelah dimekarkan maka pemerintah daerah lebih dapat berbuat.

"Sekali lagi untuk kesejahteraan rakyat. Dengan demikian pemekaran ini kita tidak kaitkan dengan tujuan politik. Oleh karena itu, terhadap ide Papua Selatan itu, silahkan, ada mekanismenya, ada prosedurnya,"papar Presiden.

Soal perguruan tinggi, kata Presiden, dirinya juga memberikan atensi yang luar biasa. Untuk kesehatan, Presiden tahu ada masalah gizi buruk, kasus-kasus kelaparan, HIV Aids, dan malaria. Oleh karena itulah, imbuh Presiden, semua ingin di seluruh Papua ditingkatkan pelayanan kesehatan masyarakatnya, seperti halnya juga pendidikan. Presiden SBY tidak ingin di Bumi Nusantara ini ada WNI tidak bisa sekolah. Menyangkut usulan tentang perguruan tinggi, Presiden menyebutkan adanya kriteria, persyaratan, dan tujuannya. Untuk itu, Presiden SBY mengatakan akan meminta Mendiknas membahas masalah tersebut bersama gubernur dan bupati.

“Insya Allah, saya akan berkunjung nanti ke Papua, saya ingin melihat Yakuhimo. Saya ingin bermalam di sana, melihat lebih dekat tentang kondisi yang riil di Papua karena sering berita yang tersebar itu tidak akurat. Kita harus berbicara kebenaran, berbicara fakta, oleh karena itulah sejak terjadi kasus Yahukimo, pemerintah telah melakukan segala sesuatunya, dan sekarang masih bekerja di sana,” tutur Presiden.

Selanjutnya Presiden berdialog dengan masyarakat pulau Miangas Sulawesi Utara, yang diwakili kepala desa Miangas. Kepada Presiden dilaporkan beberapa hal seperti peningkatan di bidang sumber daya manusia, kesehatan, kesejahteraan, pengadaan pengawetan ikan, hasil tangkapan nelayan Miangas, pengadaan pangkalan BBM, dan pengadaan gudang beras.

Menjawab semua itu, Presiden mengatakan, "Memang benar sudah menjadi kewajiban negara, atau pemerintah untuk membantunya dan mengatasi masalah yang telah disampaikan pak kades. Saya bangga terhadap masyarakat Miangas yang mempunyai rasa nasionalisme tinggi."

Karena Miangas adalah kecamatan, Presiden pun meminta bupati dan gubernur membuat rencana kerja yang kondusif bagi kesejahteraan masyarakat Miangas. Karena sekarang era otonomi daerah, jelas Presiden, daerahlah pertama-tama yang lebih banyak berbuat dan memikirkan apa yang ingin dilakukan dalam peningkatan ekonomi, pendidikan, kesehatan masyarakatnya.

"Saya ingin rencana itu dilaporkan kepada pemerintah pusat, kepada saya, dengan demikian apa yang tidak mampu dilakukan oleh kabupaten dan propivinsi, pemerintah pusat akan membantu. ” tegas Presiden.

Terakhir, Presiden SBY berdialog dengan masyarakat Atambua Nusa Tenggara Timur (NTT). Gubernur NTT Piet A.Tallo menyampaikan beberapa isu, seperti masalah perbatasan pulau pulau terluar, bencana Alor dan bencana kemanusiaan lainnya, seperti busung lapar. Selanjutnya Uskup Atambua tampil, menyampaikan soal pengungsi Timor- Timor. Uskup mengatakan, toleransi beragama sudah berjalan baik di NTT.

Menanggapi hal itu, Presiden mengemukakan, permasalahan yang ada di Atambua, terutama masalah pengungsi itu memang harus segera dituntaskan.

"Ada sejumlah masalah misalnya, karena ekonomi tidak memungkinkan untuk menghidupi semua yang ada di Atambua, termasuk saudara-saudara kita dari Timor Leste, apakah dia resmi jadi warga negara Indonesia atau statusnya yang belum menjadi warga negara Indonesia. Karena konsep kita dulu relokasi ke tempat yang lain tapi masih di NTT, kemudian relokasi d iluar NTT semacam transmigrasi, dan kemudian repartriasi kalau mereka memilih kembali ke Timor Leste dan menjadi warga negara Timor Leste. Saya ingin hal ini dirumuskan lagi, dan saya ingin ketemu gubernur nanti bagaimana pilihan-pilihan yang ada, agar ini menjadikan kesadaran, menjadikan kesetujuan, dan komitmen kita semua. Sebab kalau rencananya baik, pilihannya baik tetapi tidak terwujud, tentu tidak ada gunanya," kata Presiden.

“ Saya akan menugasi Menkokesra Aburisal Bakrie dan Mendagri, untuk bertemu juga Gubernur dan yang ada di Atambua ini, bagaimana solusi yang paling baik. Tidak mungkin masalah tidak ada solusinya, kalau benar-benar kita ingin memecahkan masalah itu secara bersama-sama” kata Kepala Negara.

Presiden SBY mengungkapkan, pekan lalu dirinya bertemu Presiden Xanana. Diakui ada masalah-masalah perbatasan, insiden 3 WNI tewas dalam sebuah peristiwa di perbatasan. Presiden SBY meminta dilakukan investigasi demi keadilan dan tegaknya hukum.

"Kita tidak ingin terulang kembali, oleh karena itu ketika saya bertemu dengan pimpinan Timor Leste kemarin, di Denpasar, harus ada kerjasama yang jelas, yang konkrit di sepanjang perbatasan. Dengan demikian tidak mengancam keamanan saudara kita," jelas Presiden.

"Kita ingin menyelesaikan masalah-masalah dengan Timor Leste secara bijak. Kita menolak pikiran pikiran dunia luar, seolah-olah harus dengan pengadilan, dan langkah-langkah yang jauh dari semangat rekonsiliasi dan persahabatan dengan Timor Leste. Penyelesaian yang dilakukan Komisi Persahabatan dan Kebenaran sekarang sedang berjalan, dan baru saja melaporkan kepada saya dan Presiden Xanana, mudah-mudahan Komisi Kebenaran dan Persahabatan ini, ikut memecahkan kalau ada mereka yang ingin berpatriasi keTimor Leste, karena tanpa solusi yang baik, tanpa kebijakan atau kearifan, tanpa hal-hal yang saya katakan, semacam amnesti tadi, maka masalah itu tidak selesai, kita harus melihat ke depan, melihat ke belakang, atau menyelesaikan masalah secara tepat, bijak dan adil, tetapi selebihnya membangun persahabatan yang baik, antar negara bertetangga, dan tentunya karena Atambua, NTT, bagian terdekat dari perbatasan ini, saya harap juga ikut mengambil bagian merumuskan dalam menegakkan masalah ini.” ujar Presiden.


“Dan terakhir soal kehidupan beragama, saya sungguh gembira kalau berjalan dengan baik. Negara kita negara majemuk, majemuk dalam agama, suku, daerah, etnis dan lain – lain, nenek moyang kita, pendiri republik telah mengatakan bahwa kita meskipun majemuk harus satu, Bhinneka Tunggal Ika. Kita menghormati setiap pemeluk agama, untuk memeluk agamanya, menjalankan ibadahnya dengan aman , karena itu amanah UUD, itu hak azasi manusia. Penghormatan itu kita berikan sehingga tidak saling mencampuri urusan agama masing-masing, aqidah masing-masing, tapi sesama warga bangsa kita harus rukun, harus harmonis, toleransi dalam kehidupan kemasyarakatan. Dengan demikian tidak akan terjadi ancaman, permusuhan, kekerasan, yang hanya menghambat kita maju, menghambat membangun ekonomi. Saya puji, bangga pada apa yang telah dilakukan di Atambua. Pertahankan, mudah-mudahan saudara- saudara seluruh tanah air belajar dari saudara-saudaranya yang rukun, yang bersatu, yang tidak bermusuhan, karena itu modal utama kita untuk maju,” kata Presiden, panjang lebar, saat mengakhiri dialognya dengan masyarakat pelbagai daerah, melalui teleconfenerence, Jumat pagi. (win)