Presiden tentang Penyegaran Direksi BUMN

Dirut Baru Harus Teken Pakta Integritas dan Kinerja

Yangon, Myanmar : Dalam perbincangan mengenai blok Cepu dan Pertamina, pada acara konferensi pers di KBRI Yangon, Myanmar, Kamis ( 02/03/06) seorang wartawan dari surat kabar Indonesia bertanya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai desakan agar Dirut Pertamina diganti, karena dinilai terlalu kaku, tidak dapat menerima perbedaan pendapat, yang dianggap menjadi poin krusial sehingga blok Cepu ini tidak jalan - jalan.

Menanggapi pertanyaan tersebut Presiden SBY menjawab bahwa penyegaran direksi perusahaan apapun termasuk BUMN harus dilihat secara utuh, tidak hanya karena satu dua kejadian saja.

” Penyegaran sebuah direksi perusahaan termasuk BUMN yang milik negara maupun swasta dilihat secara utuh, bahkan sekarang model saya ini kalau mengangkat Dirut BUMN yang baru, saya minta teken dua hal, satu yang disebut pakta integritas dan yang kedua adalah performance agreement, “ kata Presiden.

“ Saya kira fair, karena gaji BUMN itu besar sekali, jadi harus ada perjanjian pakta integritas dan kinerja, “ lanjut Presiden.

Karena, menurut Presiden, sebagai BUMN, rakyat dan negara akan melihat dan memperhatikan kinerja dari BUMN tersebut. Apakah bagus, produktif, jalannya lancar alias tidak macet, atau ada pelanggaran penyimpangan etika kodek etik hukum.

“ Saya tentu akan mempercayai pada sistem, ada Menneg BUMN yang melakukan evaluasi terus menerus, ada penilaian dari banyak pihak itu saya kira melihat seorang pimpinan perusahaan tidak bisa hanya dilihat dari satu kasus atau satu faktor saja, mesti menyeluruh, kalau terjadi penyegaran pimpinan direksi manapun, mungkin Pertamina, setelah itu ada lagi BUMN lain, saya kira para wartawan semua akan tahu karena memang sudah saatnya penyegaran – penyegaran dilakukan, untuk membangkitkan BUMN kita, “ jelas Presiden.

“ Tentu pertimbanannya utuh. Oleh karena itu lihat seperti itu saja bagaimana itu mengalir sebagaimana keniscayaan sebuah organisasi, yang penting saya ingin lebih transparan. Siapapun Dirut BUMN, Pertamina, PLN, Telkom, harus transparan, rakyat mengetahui, saya sebagai Presiden pun juga mengetahui, buka saja apa yang menjadi target bisnisnya, apa policy nya mekanismenya, tendernya, yang ikut tender siapa saja, dengan demikian menjadi sehat, dan itulah saya kira impian kita bersama, pimpinan - pimpinan perusahaan itu bertanggung jawab, gigih berjuang , bersih, dan perusahaan di negeri kita maju semua, “ harap Presiden ( nnf )