Jakarta : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden M.Jusuf Kalla, di Kantor Kepresidenan Selasa (7/3) pagi pukul 10.00 Wib memimpin sidang kabinet yang dihadiri seluruh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Bersatu. Usai sidang kabinet yang berlangsung sekitar tiga jam, Menkopolhukam Widodo.A.S,Menko Ekuin Boediono, didampingi juru bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng, menjelaskan hasil-hasil sidang kabinet kepada wartawan.

Menurut Widodo A.S, pemerintah akan selalu pengupayakan untuk mengelola atmosfir politik hukum dan keamanan yang kondusif agar dapat memberi kontribusi pada pembangunan ekonomi dan investasi. “ Beberapa hal yang menjadi atensi kita untuk terus mengelola keamanan diantaranya seperti Aceh, Poso, Papua, dan sebagainya," Widodo A.S.

“Khusus di Papua, soal aksi unjuk rasa kita memberikan atensi, dimana kita terus melakukan pengamanan dengan pendekatan persuasif. Hak-hak warga negara menyampaikan aspirasi dalam koridor hukum, agar tidak melakukan hal-hal yang anarkis. Sudah kewajiban pemerintah untuk mendengarkan apa saja yang disampaikan, karena barangkali ada yang penting, terutama operasional dari Freeport pada program community development itu bisa memberi manfaat pada masyarakat Papua” kata Widodo AS.

Setelah Widodo A.S, Menko Ekuin Boediono, menyampaikan soal perkembangan ekonomi. Menurut Boediono, ada 3 hal pokok, pertama soal implementasi dari Inpres No.3 tahun 2006 tentang perbaikan iklim investasi. “ Pada Inpres No.3 itu, dapat kita lihat program yang jelas dan institusi yang jelas pula. Bapak Presiden menekankan agar terus memonitor sebaik mungkin, sebab nilai dari Inpres ini adalah pada implementasinya” kata Boediono. Presiden SBY menegaskan agar para menteri yang terkait dengan Inpres 3 ini mengimplentasikannya sesuai jadwal yang telah ditentukan, dan Presiden menugaskan kepada Menko Ekuin untuk memonitor dan membuat laporan setiap bulan.

Yang kedua, kata Boediono, aspek ekonomi hasil dari perjalanan yang baru saja dilakukan Presiden ke tiga negara ASEAN, perlu segera ditindaklanjuti. "Tentunya ini pekerjaan rumah dari menteri –menteri terkait. Dan pembahasan terakhir, yakni masalah sinkronisasi dalam menjelaskan kebijakan pemerintah pada masyarakat. Bagaimana menjelaskan sebaik mungkin, kebijakan yang diambil oleh pemerintah diberbagai bidang, terutama statement dan kordinasi ” kata Boediono. (win)