Jakarta : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari Rabu ( 15/3 ) di Kantor Presiden, menerima Ketua dan Anggota Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Presiden didampingi oleh Meneg Pemberdayaan Perempuan Meuthia Hatta dan Menko Kesra Aburizal Bakrie. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan adalah lembaga independen yang didirikan tanggal 15 Oktober 1998, berdasarkan Keputusan Presiden No. 181/1998.

Menurut Ketua Komnas Perempuan, Kemala Chandrakirana, topik yang dibahas pada pertemuan dengan Presiden antara lain permasalahan kekerasan terhadap perempuan yang selama ini menjadi agenda kerja Komnas Perempuan, yaitu perempuan di dalam situasi konflik bersenjata, kekerasan perempuan berkaitan dengan situasi kemiskinan, dan terutama adalah masalah tenaga kerja Indonesia yang dikirim ke luar negeri dimana mayoritas adalah perempuan. Juga mengenai mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang angka nya semakin meningkat.

Melalui diskusi dengan Presiden tersebut, Kemala menyatakan bahwa Komnas Perempuan mendapatkan dukungan yang sangat baik dari Presiden. “ Presiden menyatakan, kita tidak hanya fokus pada kekerasan fisik yang dialami oleh perempuan, tetapi juga kekerasan non fisik, bahwa rekonsiliasi yang harus terjadi bukan hanya rekonsiliasi yang ada di luar tetapi juga rekonsiliasi hati, rekonsiliasi pikiran. Kita membutuhkan reformasi alam pikiran dan reformasi paradigma. Untuk ini presiden menyatakan bahwa negara tidak mungkin bekerja sendiri, harus bekerja dengan organisasi – organisasi yang ada di masyarakat, Komnas Perempuan, akademisi dan swasta, “ kata Kemala.

“ Kami mendapat kepastian dari Presiden untuk bisa bertemu secara reguler dengan Komnas Perempuan untuk menerima laporan - laporan yang kami lakukan dalam rangka menjalankan mandat Komnas Perempuan untuk penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, “ lanjut Kemala

“ Kami juga akan melakukan pertemuan – pertemuan paruh tahun atau enam bulan untuk memberikan update – update terakhir, dan Presiden telah memberikan kesediaan untuk mendukung inisiatif – inisiatif khusus yang dilakukan Komnas Perempuan, termasuk upaya kita dengan elemen – elemen pemerintah untuk membuat kesepakatan nasional tentang penanganan migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Ini menjadi masalah Komnas Perempuan karena mayoritas tenaga kerja Indonesia yang berangkat ke luar negeri adalah perempuan, “ lanjut Kemala.

Pada kesempatan pertemuan itu, menurut Kemala, Presiden menyampaikan kesiapan dari Ibu Negara untuk ikut aktif mendukung upaya masyarakat secara khusus Komnas Perempuan, berkaitan dengan penegakan hak – hak asasi kaum perempuan. “ Atas dasar itu kami sangat menyambut baik keterbukaan dan komitmen dari Ibu Negara dan akan bergandengan tangan dengan Ibu Negara. Kami sangat menghargai respon positif dari Presiden kepada mekanisme yang sedang kami bangun terus sebagai komisi nasional untuk penegakkan hak – hak asasi kaum perempuan, “ kata Kemala.( nnf )