Berita Utama
Jumat, 24 Maret 2006, 18:00:38 WIB
Menko Polhukam dan Menlu Menghadap Presiden
Presiden SBY bersama Menko Polhukam Widodo A.S. dan Menlu Hassan Wirajuda. (foto: edi/presidensby.info)
“Mengenai rencana sidang Komisi Ekonomi Sosial PBB wilayah Asia Pacific yang beranggotakan 53 negara, akan ada pertemuan tingkat menteri pada tanggal 6-12 April 2006, “ kata Hassan Wirajuda. “Pada tanggal 10 April Presiden secara resmi akan membuka konferensi tersebut. Berbeda dengan pertemuan sebelumnya, pada pertemuan kali ini di Jakarta, negara-negara Pacific akan mengadakan pertemuan pada tingkat Kepala Negara. Ini merupakan kesempatan bagi Presiden untuk melakukan pendekatan dengan negara-negara Pacific. Presiden bahkan merancang jamuan makan siang untuk mengumpulkan semua kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara Pacific, “tambahnya.
Sedangkan untuk program-program rencana kunjungan PM Tony Blair ke Indonesia sudah selesai dibuat, dan sifatnya adalah kunjungan kerja. “Acara-acaranya akan terfokus pada pertemuan bilateral Tony Blair dengan Presiden SBY disamping acara-acara lainnya seperti pertemuan dengan tokoh-tokoh agama di Indonesia. Direncanakan Tony Blair akan mengunjungi salah satu pesantren di Jakarta, “ ujar Hassan kepada wartawan seusai menghadap Presiden. Ini adalah kunjungan PM Inggris setelah 21 tahun yang lalu, sehingga ini merupakan kesempatan kepada kedua negara untuk memperbaharui kembali hubungan bilateral ini, tambahnya.
"Kami sekarang sedang menjajaki kembali rencana kunjungan Presiden ke negara-negara Timur Tengah. Mengenai tanggal dan kepastiannya sangat tergantung kepada negara-negara yang akan dikunjungi itu. Kapan dan ke negara mana saja Presiden akan berkunjung, akan dikonfirmasikan kembali setelah ada kepastian.
Selain itu, tambahnya, delapan negara-negara berkembang juga akan mengadakan KTT G8 di Bali pada minggu pertama bulan Mei. Rencananya akan ada beberapa kepala negara yang hadir, salah satunya adalah Presiden Iran, kata Hassan.
“Sedangkan mengenai keputusan Pemerintah Australia memberikan visa kepada 42 negara Indonesia asal Papua, kami lebih banyak melaporkan perkembangannya kepada Presiden, termasuk respon berbagai kalangan termasuk DPR terhadap masalah tersebut, “ungkap Hassan. Presiden juga menanyakan bagaimana respon dari Pemerintah Australia terhadap tanggapan kita, karena selama ini belum ada tanggapan apa-apa dari Pemerintah Australia. Kita menarik pulang Duta Besar Indonesia untuk Australia dalam waktu dekat untuk konsultasi langkah-langkah apa kedepan yang harus kita ambil, “tandas Hassan mengakhiri konferensi persnya. (osa)



