Jakarta : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono minta agar para pejabat, baik di pusat maupun di daerah tidak memboroskan anggaran pemerintah. Sebab anggaran pemerintah itu dikumpulkan dengan susah payah, siang dan malam. Karena itu anggaran pemerintah harus benar-benar digunakan secara tepat, untuk rakyat dan untuk kemajuan daerah. Bukan untuk membeli barang-barang yang komsumtif, apalagi dikorupsi.

Harapan Presiden itu diungkapkan kepada wartawan Selasa (28/3) siang, seusai bersama Wapres Jusuf Kalla dan beberapa menteri melakukan pertemuan konsultasi antara pemerintah bersama pimpinan dan Anggota DPD-RI (Dewan Perwakilan Daerah – Republik Indonesia). Ini adalah pertemuan konsultasi ketiga antara pemerintah dengan DPD.

Beberapa menteri yang mendampingi Presiden bertemu dengan DPD antara lain Menko Perekonomian Boediono, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menkeu Sri Mulyani, Ketua Bappenas Paskah Suzetta, Mensesneg Yusril Ihza Mahendra dan Seskab Sudi Silalahi. Saat memberikan keterangan pers, Presiden didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ketua DPD, Ginanjar Kartasasmita dan Juru Bicara Kepresidenan, Andil A Mallarangeng.

“Saya masih lihat, ketika saya turun ke lapangan, berdialog dengan rakyat, masih banyak yang penggunaan anggaran-anggaran yang lebih bersifat komsumtif dan tidak produktif. Harus dinomor sekiankan pembangunan gedung-gedung, pembelian mobil-mobil yang bisa lebih dihemat, dan harus dinomorsatukan upaya untuk pendidikan dan kesejahteraan rakyat yang ada didaerah, termasuk infrastruktur dasar yang diperlukan oleh masyarakat lokal itu,” kata Presiden.

“Harapan saya, semua pihak menyadari betul-betul, anggaran yang kita kumpulkan dengan susah payah siang dan malam ini benar-benar digunakan secara tepat, untuk rakyat, untuk kemajuan daerah, dan bukan untuk membeli barang-barang yang komsumtif, apalagi untuk tindakan yang menyimpang seperti korupsi dan pemborosan,” kata Presiden.

Menurut Presiden, dari tahun ke tahun kita terus meningkatkan anggaran di daerah, dalam berbagai bentuk. “Kemudian pada reformasi ini ada sejumlah UU yang juga mengatur bagi hasil atas landasan desentralisasi dan otonomi daerah, termasuk bagaimana bagi hasil yang berlaku di provinsi yang diberlakukan sebagai otonomi khusus. Kita juga telah mendorong agar perusahaan-perusahaan, proyek-proyek, aktivitas usaha yang ada di daerah juga memberikan keuntungan pada masyarakat sekitar, seperti community development, kemudian lapangan kerja, dan kontribusi diluar pajak dan royalti, yang tentunya juga sangat menguntungkan pemerintah daerah” kata Presiden..

Sementara itu, Ginanjar Kartasasmita mengatakan, “Pada dasarnya DPD sesuai dengan tugasnya, adalah menampung aspirasi masyarakat. Dalam waktu yang singkat ini, berbagai aspirasi masyarakat yang strategis sifatnya, dan kami anggap urgen, tadi kami sampaikan dan kami bicarakan secara sangat terbuka, terjadi dialog, dan ada penjelasan,” kata Ginanjar. Konsultasi ini, kata Ginanjar, juga berfungsi untuk saling tukar informasi. (win)