Jakarta : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari Selasa (28/3) siang memimpin sidang kabinet terbatas, di kantor kepresidenan. Wakil Presiden Jusuf Kalla hadir, juga beberapa menteri antara lain Menko Perekonomian Boediono, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menkeu Sri Mulyani, Mendiknas Sudibyo, Menteri PU Djoko Kirmanto, Menteri Kehutanan M.S Kaban dan Kepala Bappenas Paskah Suzetta

Usai sidang kabinet, yang berlangsung kurang lebih 4 jam, Budiono, Sri Mulyani, Sudibyo dan Paskah Suzetta menjelaskan hasil-hasil ratas (rapat terbatas), kepada wartawan.


Kata Menkeu Sri Mulyani, situasi dan kondisi perekonomian kita cukup dinamis. “Seperti menunda kenaikan TDL (tarif dasar listrik) 2006, telah memberikan konsekwensi terhadap APBN. Itulah yang tadi kami laporkan kepada Presiden,” kata Sri Mulyani

“Presiden dalam sidang kabinet tadi memberikan rambu-rambu, bagaimana menjaga situasi APBN tahun 2006. Karena keputusan sudah dibuat seperti menunda kenaikan TDL, tentu menyebabkan kenaikan di dalam pengeluaran untuk subsidi PLN sebesar Rp 10,3 triliun, dan itu harus dialokasikan dalam APBN,” jelas Sri Mulyani

“Konsekwensinya, supaya APBN kita tidak berubah, maka kita melakukan langkah-langkah penghematan dimana Bappenas dan Departemen Keuangan akan mengadakan seleksi terhadap pengeluaran pemerintah yang dianggap memiliki kriteria tidak prioritas, serta kwalitas programnya dianggap belum penting untuk dilaksanakan, maka akan dikurangi. Jadi secara total APBN kita tidak berubah, hanya alokasinya saja yang berubah,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bappenas Paskah Suzetta juga menjelaskan upaya –upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi defisit akibat pembatalan naiknya TDL, dan terus membengkaknya keluarga miskin, juga subsidi pangan dan pupuk, serta tambahan subsidi terhadap Papua dan Aceh.

“Itulah hal-hal yang menyebabkan devisit APBN kita. Memang, ada beberapa alternatif tadi yang dibicarakan, diantaranya melakukan penghematan secara menyeluruh kepada kementerian dan lembaga, antara lain seperti menunda kegiatan pembangunan yang belum mendesak, menunda pengadaan kendaraan bermotor, menunda pembangunan gedung baru, pengadaan barang, dan penghematan terhadap perjalanan dinas, seperti menghadiri seminar, lokakarya, rapat kerja dan kegiatan sejenisnya,” jelas Paskah Suzetta. (win)