Jakarta: Menko Polhukam Widodo A.S., Mendagri M.Ma’ruf, Kapolri Jenderal Pol. Sutanto serta Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto, Rabu (29/3) malam menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mereka datang untuk melaporkan hasil kunjungan tim Polkam ke Papua.

Seusai bertemu Presiden, kepada wartawan Widodo mengatakan, “Kami baru saja mengunjungi Papua, mulai dari Timika, Jayapura dan terakhir ke Manokwari. Khusus di Timika, jajaran Polkam mengamati dan melihat bagaimana pengelolaan masalah dan aspek-aspek keberadaan dan kegiatan operasional PT Freeport, karena sebenarnya di Timika ini tim Polkam bersama-sama dengan tim ekonomi yang diketuai Menteri ESDM akan menangani berbagai aspek yang menyangkut isu-siu lingkungan, produksi, kontribusi dan sebagainya,” kata Widodo.

“Di Jayapura,” lanjutnya, “Kita menyaksikan bahwa masalah keamanan terkendali, situasi keamanan sangat kondusif, dan kehidupan kampus Universitas Cendrawasih telah kembali normal sejak hari Senin. Bahkan pada hari Selasa (28/3) telah diadakan upacara wisuda yang berlangsung lancar dan aman,” jelasnya. Jajaran Polkam juga telah bertemu Rektorat dan perwakilan mahasiswa Uncen, kemudian bertemu dengan tokoh-tokoh agama.

“Rektorat Uncen dan tokoh agama bersama-sama dengan pemerintah akan menyelesaikan berbagai masalah yang ada di Papua, yang menyentuh masalah-masalah yang berkaitan dengan konsistensi pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. Rektorat dan tokoh-tokoh agama juga mensuport apa yang telah dilakukan pemerintah untuk bersama-sama memberikan kontribusi yang positif untuk menyesaikan masalah-masalah yang berkembang di Papua,” kata Widodo.

“Di Manokwari, kita juga bertemu dengan pimpinan Universitas Negeri Papua, yang juga menyampaikan komitmen untuk bersama-sama ikut memberikan kontribusi melalui format-format akademik dalam penyelesaian berbagai masalah ini,” jelasnya.

“Dari semua kondisi itu, kini pemerintah berharap agar secara bersama-sama dapat dipelihara atmosfir yang kondusif agar dapat diwujudkan efektivitas pemerintahan dan pembangunan yang diletakkan pada implementasi otonomi khusus untuk diarahkan kepada kepentingan rakyat. Ini adalah kerja bersama, baik pusat maupun daerah, dalam arti bagaimana implementasi Otonomi Khusus Papua ini, agar alokasi dana untuk otonomi khusus ini yang begitu besar ini dapat dimanfaatkan secara tepat untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat Papua,” kata Widodo. (win)