Tanya Jawab dengan Peserta Program Doktor IPB

Perusahaan Tumbuh, Kesejahteraan Buruh Perlu

Jakarta : Usai memberikan kuliah umum, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan tanya jawab dengan peserta program Doktor MB-IPB, dipandu Direktur Program Pascasarjana MB-IPB Dr Arief Daryanto,MEc.

Dalam tanya jawab itu ada empat penanya. Pertama, Rujito, mahasiswa Program Doktor MB-IPB. Rujito yang juga mantan direksi Bank BRI menanyakan upaya peningkatkan daya saing UMKM yang, menurut data kementerian koperasi, menampung sekitar 40 juta tenaga kerja.

Menjawab pertanyaan Rujito, Presiden SBY mengakui juga mendengar laporan ada sekita 40 juta tenaga kerja UMKM. Dikaitkan dengan kenyataan populasi Indonesia sekitar 220 juta, berarti dari 5 jiwa penduduk Indonesia ada 1 UMKM. Itu jelas angka yang cukup tinggi.

Terlepas dari data di atas, Presiden SBY menaruh harapan pada sektor UMKM ini.

“Andaikata 4 juta saja, jadi 1 UMKM punya 200 orang, kalau itu tumbuh berdaya saing tinggi, dan 1 UMKM itu dapat memberikan lapangan kerja 1 orang sebagai pekerja, berarti kita sudah punya lapangan kerja baru sebanyak 4 juta orang. Hampir separuh dari pengangguran terbuka,” kata SBY.

Presiden menyebutkan Bank Indonesia diputuskan menyalurkan 60 % dari total kredit kepada UMKM.

“Masalahnya mudah atau tidak mudah UMKM mendapatkan kredit itu. Apakah modal itu satu-satunya faktor untuk bikin UMKM tumbuh, kita lihat bagaimana UMKM susah untuk pinjam, susah untuk maju, susah untuk melakukan pengelolaan, bagaimana pak gubernur, pak bupati, pak camat, kita berdiam saja. Oleh karena itu jawabannya yah, kita harus meningkatkan daya saing, produktifitas, pertumbuhan UMKM, dengan cara pastikan modal yang diperlukan itu bisa kita alirkan,”tuturnya.

Presiden SBY menyatakan pula rasa senangnya pada beberapa gubernur dan bupati di provinsi-provinsi. Mereka, kata SBY, mengatakan padanya ihwal kiprah yang dilakukan membantu UMKM, misalnya dengan membuat agunan bersama.

“Itulah cara gubernur, bupati, yang inovatif. Kalau Indonesia ini lebih 400 bupati dan walikota ini inovatif, 33 gubernur inovatif, yang lain-lain maka terjadi pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Tetapi kalau pejabat daerah hanya menjadi administrator saja bisa dibayangkan bagaimana bisa mendapatkan kesempatan,” jelas Presiden

SBY pun meminta seluruh pejabat daerah membantu UMKM mendapatkan kredit dengan jumlah yang diharapkan.

“Lalu masalah manajemennya diajari jangan sampai merugi terus. Terus pemasarannya bagaimana, juga kontribusi informasi, teknologi, bagaimana itu bisa dikembangkan. Termasuk kalau pertanian ada petugas penyuluh lapangan, juga jangan lupakan parnertship, kemitraan BUMN dengan UMKM,” kata Presiden.

SBY melihat pengembangan UMKM merupakan tanggung jawab semua pihak. Kembali SBY meminta kepedulian para kepala daerah.

“Karena UMKM banyak di daerah, saya ingin gubernur peduli, kalau turun lapangan tanyakan pada mereka apa yang dirasakan. Saya tidak suka kalau gubernur, bupati, walikota lebih banyak di Jakarta dibandingkan di daerahnya masing-masing,” tegas SBY.

Penanya kedua, Aviliani, pengamat ekonomi, menanyakan isu investasi. Dikatakannya, baru-baru ini Presiden meluncurkan Inpres No 3 tahun 2006, terkait soal iklim investasi. Aviliani menilai Inpres tersebut, kelihatannya, terutama kepada para menteri, juga kepala daerah, Presiden menginginkan iklim investasi yang lebih baik. Namun, kata perempuan ekonom ini, sejak era reformasi sulit sekali menyatukan visi kepala daerah dengan para menteri, terutama menteri sektoral. Apiliani menanyakan yang dilakukan Presiden jika Inpres tadi justru lamban di tingkat implementasi. Analis tersebut juga menyinggung RUU Investasi yang hingga kini belum selesai, kendati mestinya lebih dulu ada dibandingkan Inpres.

Merespon Aviliani, Presiden SBY mengatakan pasar, dunia usaha dalam dan luarnegeri sesungguhnya ingin melihat progress, kemajuan, kepastian bahwa iklim investasi menjadi lebih bagus. Oleh karena itu, kata SBY, kita memiliki planning, blue print, dan tentang apa saja yang harus diselesaikan.

“Di sini memang bukan hanya bagaimana mengimplementasikan Inpres yang saya teken kemarin. Kita sudah mulai. Sudah sering saya memanggil gubernur. Karena, bagi saya, sebagai pemimpin eksekutif tertinggi di negeri ini, tangan kanan saya pejabat sektoral, sebelah kiri saya pejabat daerah regional. Kalau keduanya melangkah bersama, sinergis, sudah ada kemajuan. Saya dapat laporan sudah ada sinkronisasi yang lebih baik, meskipun saya lihat masih ada gap,” papar Kepala Negara.

SBY menegaskan sinkronisasi itu akan terus dilakukan.

“Pertanyaannya, bagaimana kalau terjadi kemacetan. Kita akan kembangkan ekspor dan kualitas. Dan kita akan terus memantau perkembangannya, mana yang tidak sinkron, mana yang terlambat. Dengan demikian para menteri, para gubernur, melakukan sinkronisasi dengan swasta, bukan hanya masalah ekspor atau investasi, juga reformasi birokrasi, good governance, supaya seia sekata, berjalan ke depan. Kita akan melakukan itu semua sebaik-baiknya,” ungkap SBY, optimistis.

Menyangkut RUU Investasi, SBY mengatakan itu sudah masuk ke DPR-RI.

“Begini ya, kalau kita mau masuk betul kepada sistem pasar, sistem ekonomi terbuka, global capitalism, mungkin hanya menguntungkan sekolompok orang saja, mungkin tidak menguntungkan bagi sebahagian besar rakyat kita. Oleh karena itu saya memilih suatu keseimbangan, keadilan sosial, proteksi kepada nelayan, buruh, petani. Kita lakukan tanpa mengurangi daya saing kita, tanpa mengurangi peluang kita untuk bekerjasama di tingkat global,”ungkapnya.

Lalu penanya ketiga, Yusuf, menanyakan soal revisi kebijakan ketenagakerjaan yang sekarang dibicarakan di mana-mana. Pengusaha ini sepakat pada kebijakan yang bisa memberikan solusi win-win. Yakni, agar investor bisa masuk, dan posisi pekerja bisa menerima.

Menjawab itu, Presiden SBY menyatakan bahwa kita tidak boleh meletakkan buruh hanya salah satu faktor produksi, efisiensi, dan penarik investasi belaka.

“Buruh atau karyawan harus mendapatkan penghasilan yang layak sesuai dengan apa yang dilakukan. Kemudian sejalan dengan peningkatan perusahaan dia juga meningkat kesejahteraannya. Dengan demikian win bagi karyawan, agar karyawan lebih menang lagi, maka perusahaan harus tumbuh. Agar perusahaan tumbuh maka diperlukan buruh yang sudah kita perhatikan kesejahteraannya, lebih produktif, lebih disiplin, lebih efisien, itu yang melekat kepada upah riil, menarik usaha itu lebih tinggi, tanggung jawab perusahaan adalah, ketika makin tinggi, maka tingginya itu jangan ditambahkan untuk akumulasi kapital, tapi alirkan juga untuk kesejahteraan buruh. Di sini terjadi hubungan yang baik antara manajemen dan perburuhan. Harapan saya asosiasi, pimpinan perusahaan dan pemerintah bisa bekerjasama untuk itu,”papar SBY.

SBY memberi penekanan penting aspek hubungan harmonis antara manajemen dan buruh.

“Dengan demikian yang penting, yang saya inginkan kita terproteksi dan memberikan penghasilan yang layak, tetapi kita akan tingkatkan produktifitasnya,sehingga semuanya akan menang,”jelasnya.

Penanya terakhir, Sumardjito mengungkapkan inti masalah perpajakan adalah karena pajak sendiri sekarang ini belum memiliki media atau akses informasi, data atau informasi dari segala kegiatan ekonomi di Indonesia. Andaikata ada data informasi kegiatan ekonomi di Indonesia, katanya, maka data-data tersebut dijadikan media yang penting untuk membandingkan antara potensi penerimaan pajak dengan keadaan riil yang dibayarkan wajib pajak. Katanya, kita bisa mengetahui mana-mana yang belum bayar pajak dengan benar. Penanya yang asal Direktorat Pajak ini mengusulkan kemauan pemerintah memberikan akses data kepada direktorat jenderal pajak khususnya, atau dikelola oleh badan independen. Tujuannya, supaya pengawasannya akan lebih baik, dan target pajak akan lebih tinggi lagi.

Menjawab Itu, SBY mengutip pepatah, “Memang ada pepatah, manusia itu berbicara pada kondisinya. Misi, tugas dan tanggung jawab direktorat jenderal pajak seluruh Indonesia, bagaimana pajak ini sebagai salah satu kontribusi penerimaan negara makin besar nilainya, “tutur Presiden.

Pembayaran pajak yang tidak sesuai alias kongkalikong, harus dicegah. Tugas Ditjen Pajak menjalankan tugas secara benar.

“Kita telaah semuanya. Yang penting yah harus menjalani kewajibannya secara fair, tidak adil rakyat kita seperti ini, negara kita memerlukan APBN yang cukup, yang harusnya bayar pajak kok nggak mau bayar pajak,”pungkas SBY.

Dengan pemungutan pajak sebesar-besarnya maka dana untuk pendidikan, kesehatan, pengurangan kemiskinan, bisa lebih besar lagi dialokasikan. (win)