Sudah Saatnya Rakyat Tahu yang Kita Lakukan

Jakarta : Dalam sambutan pembukaan Musrenbangnas Tahun 2006 di Bidakara, Senin (17/04/06), Presiden SBY mengingatkan bahwa dirinya pada tahun 2004 telah menyampaikan 7 hal yang diarahkan untuk dijalankan, dilakukan, diwujudkan di daerah masing – masing oleh para gubernur, para bupati dan para walikota. Di mana pemerintah nasional juga bertanggung jawab membantu keberhasilan para pimpinan daerah melaksanakan semua itu.

“ Yang pertama saya katakan pengurangan kemiskinan, yang kedua pengurangan pengangguran, yang ketiga peningkatan pendidikan, yang keempat peningkatan kesehatan, yang kelima peningkatan pembangunan infrastruktur, yang keenam peningkatan pelayanan publik dan yang ketujuh adalah reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi, “ kata Presiden.

“Bahkan saya ingat minta tolong agar dibikinkan peta nya peta 2004 seperti apa, peta 2005 seperti apa, peta 2006 seperti apa, bocorkan peta itu kepada rakyat, inilah potret provinsi kita, katakanlah begitu. Ada kemajuan, kalau ingin rakyat nyaman dan memberikan apresiasi kepada pemimpin, bikin peta nya yang baik bukan peta yang semakin menurun, dan makin jelek, bikin peta itu makin baik dan indah dan dapat kita pertanggungjawabkan kepada rakyat kita, “ kata Presiden.

Mengenai pelayanan publik, Presiden mengaku masih menerima banyak keluhan dari rakyat.

“ SMS masuk terus ke tempat saya, PO BOX 4949 penuh dengan surat, mari kita introspeksi. Saya punya data pelayanan bidang apa, di kabupaten mana, kasusnya seperti apa. Kita belum bisa memberikan banyak hal kepada rakyat, kesejahteraannya, rumahnya, daya belinya dan lain lain. Mari kita berikan pelayanan terbaik bagi mereka, “ ajak Presiden.

Mengenai pemberantasan korupsi, Presiden menekankan pentingnya upaya pencegahan.

“Saya katakan berkali – kali, kita melihat ke depan, dimensi pencegahan sangat penting. Saya berterima kasih, evaluasi yang kita lakukan sudah semakin berhasil pencegahan ini, tetapi belum sepenuhnya. Masih terjadi satu dua tiga empat kasus korupsi, terhadap hal seperti ini yang nyata – nyata kita ingin pemerintahan yang bersih tentu tidak bisa kita berikan toleransi lagi. Tapi saya berterimakasih, perubahan telah terjadi dan jangan mundur kembali. Mari kita pertahankan dengan melihat ke depan. Dengan demikian sistem kita menjadi bersih. Kalau sistemnya bersih, semua kegiatan pemerintahan dan kegiatan usaha pun akan menjadi bersih, “ tegas SBY.

Untuk mengukur dan mengevaluasi implementasi 7 prioritas yang dicanangkan presiden pada tahun 2004 tersebut, Presiden SBY menyatakan saat ini sedang dirancang dan dipersiapkan sebuah tim evaluasi nasional yang merupakan gabungan dari pemerintah dan non pemerintah. Di situ termasuk LSM dan perguruan tinggi untuk bisa bersama – sama memotret implementasi dari tujuh hal itu, yang faktual dan objektif.

“Dan tentunya seperti yang saya katakan tadi, sudah saatnya rakyat tahu apa yang kita lakukan, kalau ada masalah katakan ada masalah, kalau sudah tercapai katakan kalau sudah kita capai dengan baik. Dengan demikian ciri – ciri transparansi dan akuntabilitas dalam sistem yang demokratis dapat kita tunjukkan, " pungkas Presiden (nnf).