Presiden Pimpin Sidang Dewan Ketahanan Pangan

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Nasional, Selasa (18/4) pagi memimpin Sidang Pleno DKP di kantor kepresidenan. Dalam sidang yang berlangsung sekitar 4 jam ini antara lain diikuti Menko Kesra Aburizal bakrie, Mentan Anton Apriyantono, Mendag Mari E.Pangestu serta Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi.

Dalam sidang dibahas kebijakan umum ketahanan pangan nasional 2006-2009 yang sudah disusun dalam bentuk buku. “Jadi di dalam buku ini dijelaskan apa arti dari ketahanan pangan, bagaimana kondisi ketahanan pangan dari lima tahun sebelumnya sampai saat ini, apa yang ingin kita capai dalam ketahanan pangan paling tidak sampai tahun 2009, dan langkah-langkah operasional apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai ketahanan pangan yang diharapkan. Dimana dalam langkah-langkah operasional itu ada penanggung jawabnya dan ada pendukungnya, “ jelas Anton Apriyantono kepada wartawan, seusai sidang.

Ada tiga hal penting yang bisa dilihat dari ketahanan pangan. “Pertama dari sisi ketersediaan, artinya kita ingin mencukupi kebutuhan pangan kita dan diharapkan sebagaian besar atau seluruhnya dapat diproduksi di dalam negeri. Ketersediaan ini bukan saja dari ketersediaan secara nasional, namun yang lebih penting ketersediaan di tingkat rumah tangga yang terjangkau. Yang terjangkau itu bukan hanya dari sisi jumlahnya, tapi juga dari segi kemampuan rumah tangga untuk membeli, “kata Anton.

“Yang kedua adalah sisi distribusi. Menyebar, mudah dijangkau oleh setiap individu dan rumah tangga. Dan yang ketiga adalah sisi konsumsi, tentu saja yang dikonsumsi harus yang sehat dan seimbang,” tambahnya.

Dalam sidang pangan ini Presiden memberi arahan, antara lain kebijakan umum ketahanan pangan harus dijalankan sungguh-sungguh di seluruh Indonesia dan diperlukan keterpaduan antar sektor dan juga keterlibatan daerah. Dewan Ketahanan Pangan harus berkordinasi dengan para pimpinan daerah untuk menetapkan sasaran peningkatan produksi pangan dimana yang ingin kita capai adalah kondisi mendekati swasembada pangan yang berkesinambuangan.

"Arahan berikutnya adalah merevitalisasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah baik propinsi, kabupaten/kota bagi yang sudah terbentuk karena masih ada beberapa daerah yang belum memiliki DKP Daerah. Sebagai gambaran sudah ada 30 propinsi yang sudah memiliki DKP Daerah. Dewan-dewan ini harus bekerja dengan baik, terpadu dan hasilnya harus bisa diukur. "

Berikutnya, kata Mentan, perlu ditetapkan sentra-sentra lumbung pangan di seluruh wilayah Indonesia, baik yang selama ini sudah menjadi sentra lumbung pangan maupun daerah-daerah baru. Seperti yang dicontohkan Presiden sebagai lumbung pangan baru misalnya adalah Pulau Buru dan Merauke.

"juga perlu upaya peningkatan ketahanan pangan harus lebih terpadu baik antar sektor maupun antara pusat dan daerah. Pengelolaan masalah-masalah yang relevan seperti pupuk, penyuluhan, inovasi teknologi, infrastruktur, alokasi dana harus bisa dikelola dengan baik. Keenam, memprioritaskan keamanan daerah-daerah yang rawan, rawan gizi dan rawan pangan termasuk juga kesehatan gizi balita. Berikutnya, melakukan pengelolaan distribusi dengan baik, termasuk juga masalah estimasi kekurangan sejumlah komoditas pangan," kata Anton.

"Presiden juga memberi arahan agar diadakan upaya-upaya peningkatan ketahanan pangan melalui inovasi, dan melibatkan petani-petani lokal. Arahan terakhir adalah daya gunakan atau olah kembali lahan-lahan yang terlantar menjadi lahan pertanian yang potensial baik untuk perkebunan, perikanan, dan pertanian," jelas menteri Pertanian. (osa)