Riyadh: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganggap kunjungan kenegaraannya ke kota Riyadh selama dua hari, yaitu hari Selasa (25/4) dan Rabu (26/4) telah membuahkan hasil, dan perlu ditindaklanjuti.

Selama dua hari itu Presiden telah bertemu antara lain dengan Raja Abdullah bin Abdul Azis, melakukan pertemuan bilateral, melakukan kunjungan dan pertemuan dengan pimpinan Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud, melakukan dialog dengan Kamar Dagang dan Industri Arab Saudi, melakukan pertemuan dengan Pangeran Waleed bin Talal bin Abdul Azis, yaitu pengusaha besar dari Arab Saudi yang menduduki urutan kelima orang terkaya di dunia, dan beberapa pertemuan lain.

“Kami, baik Raja maupun pemerintah Arab Saudi dan pihak kita sepakat untuk menindaklanjuti apa saja yang telah kita bicarakan di Riyadh ini. Sebagai contoh, kerjasama di bidang energi, khususnya kemungkinan kerjasama konkrit antara perusahaan minyak Arab Saudi Saudi yaitu Aramco dan Pertamina dalam upaya membangun kilang minyak di Indonesia, untuk mengolah minyak mentah dari Arab Saudi dan kemudian diolah dan dipasarkan di Indonesia maupun ke tempat-tempat lain di Asia. Pembicaraan untuk hal ini akan dilanjutkan lebih substantif lagi. Dengan demikian, mudah-mudahan itulah salah satu kerjasama yang dapat segera ditindaklanjuti dan kita wujudkan pada saatnya nanti.

“Pembicaraan saya dengan Pangeran Al Waleed Rabu sore, juga cukup substantif. Ada keinginan dari pengusaha Arab Saudi itu untuk melakukan pengembangan kegiatan usaha di Indonesia. Dalam waktu dekat Pangeran Al Waleed akan berkunjung ke Indonesia, dan akan kita tindaklanjuti untuk masuk ke dalam suatu wilayah pengembangan usaha yang lebih konkrit lagi,” kata Presiden.

Kemudian, lanjut Presiden, “Hasil dialog dengan para pengusaha Arab Saudi yang difasilitasi oleh Riyadh Council of Chambers, begitu juga disepakati untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut di Jakarta, dan kemudian juga diadakan pembicaraan di Arab Saudi, agar kedua belah pihak bisa membahas hal-hal yang lebih konkrit. Kita juga berharap, pada saat dilakukan Infrastructur Summit pada bulan September tahun ini, para pengusaha dari Arab Saudi juga bisa hadir dalam pertemuan tersebut.”

Hal lainnya adalah kerjasama yang menyangkut TKI, kerjasama pendidikan, kerjasama untuk peningkatan pelayanan ibadah haji. Kita sudah sepakat untuk melakukan suatu perbaikan pelayanan baik di tanah air maupun di Arab Saudi ini, agar bisa meningkatkan pelayanan kita pada mereka semua.

“Disamping itu, dialog yang baru saja kita lakukan dengan warga Indonesia yang berada di Riyadh, terutama yang bekerja di sektor formal, ikut memberikan input bahwa perlu dilakukan penataan yang lebih baik lagi., yang melibatkan juga berbagai departemen, misalnya Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Hukum dan HAM, Deplu, Depkeu, karena ternyata juga menyangkut urusan paspor, visa, kewajiban membayar sejumlah dana, dan sebagainya.”

"Masalah ini harus kita lakukan lintas sektoral, dan saya sudah memberikan instruksi kepada menteri-menteri terkait, agar segera mencabut kebijakan, pungutan maupun prosedur yang nyata-nyata tidak jelas tujuannya. Dengan demikian banyak yang bisa kita sederhanakan, sehingga lebih murah, dan kemudian tidak memebebani tenaga kerja kita. Pikiran dari Menteri Tenaga Kerja tadi juga dibahas, dimana justru PJTKI itu lebih tepatnya berada di provinsi dan kabupaten agar semakin dekat dengan tempat tinggal, sehingga lebih mudah pengurusannya. Kalau ada masalah-masalah, bisa lebih mudah menyelesaikannya. Juga kita bahas misalnya dari segi pembayaran, apakah harus langsung, apakah harus asuransi, yang kira-kira akan mempermudah bagi tenaga kerja, sebab sistem akan mendekat, prosedur disederhanakan, dan yang menangani diharapkan akan lebih ramping, tidak terlalu banyak," kata Presiden Rabu (26/4) malam waktu setempat, di kantor KBRI Riyadh, seusai Presiden bertemu dan berdialog dengan masyarakat Indonesia yang berada di kota Riyadh.

Saat memberikan keterangan pers, Presiden antara lain didampingi antara lain antara lain Menko Perekonomian Boediono, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Tenaga Kerja Erman Suparno, Menteri Agama Maftuch Basyuni, Seskab Sudi Silalahi, Sesmil Bambang Soetedjo, Utusan Khusus Presiden untuk Timur Tengah Alwi Shihab, dua jubir Presiden, Dino Patti Djalal dan Andi Mallarangeng, Ketua BKPM M.Luthfi, Ketua Umum KADIN MS Hidayat, Wakil Ketua DPD-RI Erman Gusman, dan beberapa anggota DPR-RI. (nas)