Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin rapat koordinasi yang membahas permasalahan pembangunan di Papua hari Jumat (19/5) di Kantor Presiden. Rapat koordinasi itu diantaranya dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukkam Widodo A.S., Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menkes Siti Fadillah Soepari, Plt Gubernur Papua Jacobus Perviddya, Bupati Merauke, serta para pejabat pemerintahan Papua maupuan kabupaten Merauke.

Pada saat berkunjung ke Papua bulan April lalu, Presiden SBY meminta kepada pelaksana tugas Gubernur dan Bupati Merauke untuk melaporkan empat hal, yaitu yang menyangkut pelaksanaan pembangunan di Papua, langkah-langkah untuk peningkatan ketahanan pangan menyusul dengan kejadian di Yahukimo, langkah-langkah pemberantasan penyakit menular utamanya HIV Aids, malaria dan sejumlah penyakit yang lain, serta permasalahan infrastruktur dasar yang sangat diperlukan seperti jalan dan irigasi.

“Dengan laporan atas masalah-masalah itu, untuk kedepan kita dapat menetapkan satu kebijakan yang benar-benar menyentuh permasalahan yang ada dan diharapkan peningkatan kesejahteraan rakyat di Papua makin baik dan makin meningkat kedepannya,” kata Presiden SBY usai memimpin Rapat Koordinasi.

Empat hal yang menurut Presiden SBY sebagai masalah-masalah utama, yang pertama adalah perlunya terus dilakukan upaya pengurangan kemiskinan. "Kemiskinan ini akan berkurang apabila penduduk Papua perseorangan memiliki kemampuan daya beli untuk bisa hidup sehari-hari dalam tingkatan kelayakan minimal. Yang kedua, peningkatan kesehatan menjadi sangat mutlak untuk dijadikan program yang intensif kedepan, tidak hanya HIV Aids yang angkanya cukup mencemaskan tetapi juga penyakit menular lainnya seperti malaria, tuberkolosis, demam berdarah, dan lain-lain," klata Presiden.

Yang ketiga, lanjutnya, meningkatkan pendidikan lebih nyata lagi, baik pendidikan umum seperti SD, SMP dan SMA. Selain itu, disoroti juga pentingnya pendidikan kejuruan sehingga outputnya bisa langsung bekerja sesuai dengan peluang dan lapangan kerja yang tersedia. Yang keempat, perlunya secara nyata membangun infrastruktur dasar dengan prioritas dan tahapan yang ditetapkan.

“Dari itu semua, maka program khusus yang ditetapkan yang pertama adalah ketahanan pangan. Kita tidak ingin tragedi di Yahukimo terjadi lagi di waktu yang akan datang. Bila tidak ada halangan, bulan Juli nanti saya akan meninjau pembangunan ketahanan pangan di Yahukimo. Dengan demikian saya bisa melihat sejauh mana secara propinsial upaya peningkatan ketahanan pangan ini dapat kita laksanakan dengan baik. Yang kedua, pemberantasan penyakit menular. Ketiga, pendidikan dan yang keempat adalah infrastruktur,” ujar Presiden SBY.

Kebijakan yang akan dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) diberi tema “Percepatan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat di Papua”. Kebijakan tersebut mengandung tujuh elemen. Yang pertama, perlunya evaluasi, verifikasi dan audit secara berlanjut atas perencanaan dan penggunaaan anggaran pembangunan di Papua. “Kita harus pastikan bahwa jumlah yang tidak sedikit itu harus klop betul dengan perencanaan yang nyata dan implementasinya di lapangan,” kata Presiden.

Yang kedua, akan ditetapkan program utama berangkat dari empat hal tersebut yang bisa diukur secara nyata baik kualitatif maupun kuantitatif. Yang ketiga, penetapan untuk lebih memberdayakan sumber daya lokal dan diperlukan kebijakan khusus semacam affirmative action agar putra-putra daerah memiliki kesempatan untuk menduduki dan menjalani profesi-profesi yang ada.

Elemen yang keempat dalam kebijakan tersebut adalah menetapkan penggerak pembanguan di Papua. “Pembangunan kapasitas, rencana dan program yang baik, anggaran yang tersedia tanpa diawaki oleh siapapun yang menggerakkan pembangunan disana tentu tidak akan berjalan dengan baik,” ujar Presiden. Yang kelima, merevitalisasi Des Papua. “Kita sudak memiliki Des Papua, namun dibandingkan dengan kompleksitas permasalahan yang terus berkembang, kita memerlukan peningkatan lagi agar lebih efektif dan kapasitasnya lebih meningkat,” tambahnya

Yang keenam, perlunya memfungsikan semua kelembagaan yang ada. “Kita memiliki MRP di Papua atas dasar otonomi khusus dan kita harus pastikan MRP mengemban tugas dengan benar sesuai amanah UU, sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Kita ketahui bahwa MRP ini merepresentasikan lembaga adapt, agama dan kaum perempuan,” ujar Presiden SBY kepada wartawan. Yang ketujuh, lanjut Presiden, meniciptakan kondisi Papua yang aman. “Semua itu bisa kita lakukan dengan baik apabila kondisi di Papua dalam keadaan aman, tertib dan hukum tegak dengan baik."

Sedangkan khusus untuk Merauke, menurut Presiden SBY, akan dipikirkan agar potensi lokal yang ada disana dapat dikembangkan dengan baik, misalnya dengan lumbung padi propinsi atau nasional, perkebunan dan perikanan. (osa)