Ratas Kabinet Bahas Revisi Perpres 36 tahun 2005

Jakarta : Seusai Rapat Kabinet Terbatas, Menkominfo Sofyan Djalil memberikan keterangan kepada pers bahwa agenda rapat tersebut membahas dua hal, yaitu revisi Perpres 36 Tahun 2005 mengenai Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum, dan mengenai respon terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang alokasi dana untuk pendidikan.

"Sebagaimana anda ketahui, tahun lalu keluar Perpres 36. Kemudian dapat banyak himbauan dan diskusi sehingga akhirnya perlu sedikit revisi, dan hari ini dipresentasikan draft akhirnya," kata Sofyan, di press room Kantor Kepresidenan, Senin (5/6).

Sedangkan untuk agenda kedua, Ratas merespon keputusan MK tentang alokasi dana untuk pendidikan. Nanti malam, kata Sofyan, akan ada rapat konsultasi dengan pimpinan DPR khusus tentang masalah bagaimana pemerintah dan dewan merespon keputusan MK tersebut.

"Tentang Perpres 36, intinya adalah dari draft yang ada membatasi jumlah apa yang didefinisikan dengan kepentingan umum. Kalau dalam Perpres sebelumnya jumlah substansi kepentingan umum sampai dengan 21 jenis, dalam perpres ini dikurangi menjadi di bawah 10 jenis. Sehingga benar-benar kepentingan umum yang tidak bisa dihindari akan menggunakan Perpres tersebut," Sofyan menjelaskan.

Menurut Sofyan, kepentingan umum yang tidak bisa dihindari misalnya adalah bandara, jalan kereta api, dan sarana keselamatan umum. Sedangkan jenis kepentingan umum yang dikeluarkan dari draft revisi Perpres 36 tahun 2005 itu adalah sekolah, rumah sakit, sarana telekomunikasi, dan gedung pemerintahan. "Karena sekolah, rumah sakit, gedung pemerintahan itu bisa dipindahkan lokasinya, berbeda dengan jalan kereta api," kata Sofyan.

"Sedangkan tentang dana pendidikan itu akan dipresentasikan nanti kepada dewan (DPR; red) tentang beberapa alternatif yang pemerintah anggap cukup mungkin bisa ditempuh. Untuk diketahui bahwa dana pendidikan atau review atas keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap APBN tersebut menyatakan bahwa sepanjang anggaran pendidikan maksimum 9,1 persen adalah bertentangan dengan konstitusi. Inilah yang akan direspon dan nanti malam akan dipresentasikan kepada pimpinan dewan," ujar Sofyan. (nnf)