Sambutan Pembukaan Kongres XVI ISEI

Presiden: Harus Ada New Deal

Manado: Untuk membangun Indonesia pasca krisis perlu ada program percepatan. Pendekatan standar eknomi makro perlu, tapi butuh waktu. Karena itu harus ada new deal yang lebih bersifat jangka pendek, adil, dan terarah untuk membantu kelompok masyarakat bawah keluar dari krisis.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan hal tersebut dalam sambutan persemian pembukaan Kongres XVI ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia) di Manado Covention Center, Manado, Minggu (18/6) malam. Hadir juga pada kesempatan itu Menko Perekonomian Boediono, Menkeu Sri Mulyani, dan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu.

Program new deal tersebut merupakan proposal Presiden SBY yang diminta untuk ditanggapi, dikaji, dan dikritisi oleh peserta Kongres XVI ISEI ini. “Mengapa new deal ini harus kita pikirkan? Kalau kita mendengar sebagian suara rakyat kita, pada kelompok menengah yang sekian lama harus menanggung beban akibat krisis, maka kita boleh mengatakan the hungry can not wait. Pembangunan untuk rakyat, rakyat menjadi bagian dari pembangunan, bukan rakyat “dikorbankan” untuk pembangunan,” kata Presiden SBY dalam sambutan tanpa teks tersebut.

Kita telah melakukan reformasi ekonomi yang kita buat pasca krisis 1998, seperti perbaikan iklim investasi, kebijakan moneter dan fiskal, dan masih banyak lagi. Tapi langkah-langkah yang konvensional itu perlu waktu. Padahal kita ingin cepat keluar dari krisis. “One thing, reformasi dan rekonstruksi tidak semudah membalik telapak tangan. Tetap perlu waktu, ada kevakuman, ada ruang yang mestinya tidak boleh kita hanya menunggu datangnya kebaikan dari sebuah program reformasi yasng berskala besar yang kita lakukan,” Presiden SBY menegaskan.

Presiden SBY meningatkan, fokus membantu rakyat dalam kondisi seperti sekarang merupakan persoalan moral obligation, juga persoalan keadilan. Untuk itu, Presiden meminta ISEI focus pada dua hal. Pertama, employment creation, penciptaan lapangan kerja. “Menurut saya itu dasar, basic, pintu masuk, jembatan,” katanya.

“Yang kedua, yang saya maksudklan dengan new deal bagaimanapun harus ada satu program yang sangat terarah, saya kira fiscal driven di sini, untuk meningkatkan pendidikan dan kesehatan. Melihat pertumbuhan anggaran dalam APBN dan APBD kita untuk kesehatan dan pendidikian, saya punya keyakinan bahwa tiga sampai lima tahun lagi, pendikan dan kesehatan kita insya Allah akan meningkat bersama harapan kita makin banyak lapangan kerja yang kita ciptakan,” Presiden SBY menambahkan.

“Ada preseden sejarah sebelumnya, negara-negara yang mengalami depresi ekonomi juga datang dengan new deal yang akhirnya sasarannya employment. Ada keterbatasan, bisa dibaca sebagai ketidakbisaan dari globalisasi, dari perdagangan bebas, dari pasar terbuka untuk menghadirkan equality, untuk memperkecil gap, untuk menumbuhkan tenaga kerja, meningkatkan pendidikan dan kesehatan, meningkatkan quality of life di negara-negara berkembang. Oleh karena itu menggantungkan semata-mata kepada keniscayaan global tanpa kita melakukan sesuatu yang baik, the positive and constructed intervension, saya kira tidak lengkap apa yang kita lakukan,” tutur Presiden SBY.

Presiden SBY meminta apa yang disampaikan sebagai new deal tidak dianggap keluar dari pakem dan bertentangan dengan conventional economic wisdom. “Saya mengatakan demikian karena ada preseden di banyak negara ketika negara bersangkutan mengalami hal yang sama. Makro ekonomi penting, tanpa makro ekonomi yang baik tidak bisa dihitung apapun kegiatan ekonomi dan bisnis. Stabilitas penting, tapi stabilitas sendiri tidak cukup. Kita ingin stabilitas plus growth, plus lapangan kerja, plus quality of life,” Presiden SBY menandaskan.

New deal ini disampaikan setelah selama 1,5 tahun memimpin, Presiden SBY melihat fakta bahwa krisis yang terjadi pada 1998 sampai sekarang belum sepenuhnya teratasi. “Karena itu kita perlu satu upaya jangka pendek dan menengah yang lebih fokus pada penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan pendapatan perseorangan, peningkatan pendidikan dan kesehatan dasar,” ujar Presiden SBY. (mh)