Kuala Lumpur: Presiden SBY mengharapkan agar PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) dapat segera mengeluarkan resolusi untuk dilaksanakannya gencatan senjata segera dan tanpa syarat di Lebanon dan Palestina. Hal itu disampaikan Presiden kepada wartawan media-media Indonesia di Marriott Hotel, Kuala Lumpur, Kamis ( 3/8).

“Dalam surat saya yang saya sampaikan kepada Sekjen PBB, Kofi Annan tanggal 19 Juli yang lalu, saya katakan bahwa Dewan Keamanan PBB diharap segera dapat mengeluarkan resolusi yang intinya adalah dilaksanakannya gencatan senjata , disusul kemudian dengan satu mekanisme, dalam hal ini pasukan penjaga perdamaian untuk mengawasi gencatan senjata ini," kata SBY.

"Jika Dewan Keamanan PBB sepakat dan mengeluarkan resolusi, saya pun waktu itu menyatakan perlu diadakan pertemuan Majelis Umum PBB dalam bingkai Uniting For Peace, dan ternyata pada sidang OKI hari ini, ruang untuk mengulangi lagi tentang time frame ini tidak ada secara spesifik menjadi kesepakatan bersama dalam pertemuan OKI hari ini. Tapi saya sampaikan tadi bahwa minggu ini cukup berharga kalau kita bisa lakukan semaksimal mungkin yang kita lakukan. Kalau tidak dilakukan langkah-langkah konkret, maka bisa dibayangkan akan jatuh berapa banyak lagi korban jiwa, harta benda dan perusakan di daerah konflik tersebut untuk gencatan senjata," lanjut SBY.

"Jadi kita ingin betul satu minggu ini langkah nyata, saya juga mendengar statement dari negara Barat yang memprediksi bahwa dalam seminggu ini kita berharap juga akan ada satu langkah nyata. Saya ingin betul agar pandangan OKI ini, suara OKI ini dapat didengar, dan jangan sampai satu minggu ini lewat begitu saja," ujar SBY.

"Tadi dalam sidang saya menyampaikan bahwa perlu ada pasukan penjaga perdamaian. Saya setuju bahwa yang sudah ada sekarang ini, UNIFIL, diperbesar kapasitasnya, diperbaharui mandatnya, diperluas ruang lingkupnya hingga bisa melaksanakan tugasnya secara efektif. Dimana efektivitas ini sangat penting. Kita juga menyambut baik dan mendukung sepenuhnya 7 butir yang telah disampaikan oleh pemerintah Lebanon pada pertemuan Roma, dan itu kita dukung penuh pada pertemuan OKI ini. Ada satu pasal disitu bahwa UNIFIL akan diperluas ruang lingkupnya dan lain-lain. Jadi sudah inklusif di situ untuk menjadi bagian dari Deklarasi kita hari ini," kata SBY lagi.

Presiden juga menyatakan memang ada kekhawatiran dari kalangan OKI sendiri, bahwa yang disebut pasukan perdamaian itu adalah pasukan multinasional, sehingga khawatir term of reference-nya kemudian rule of engagement-nya disusun tidak fair, tidak konstruktif, bahkan tidak memasukkan negara-negara anggota OKI sebagai bagian dari pasukan perdamaian tersebut.

"Karena itu saya sampaikan dalam sambutan saya tadi bahwa kalau kita ikut dalam pasukan penjaga perdamaian, kita dapat ikut menyusun bagaimana term of reference dan rule of engagement, dan kita juga memastikan bahwa itu semua sesuai dengan tujuan penghentian konflik. Kemudian melakukan langkah-langkah lanjutan yang dapat dilaksanakan secara konstruktif. Justru kalau kita tidak ikut di situ maka kita tidak bisa ikut merumuskan bagaimana prosedur tetap atau rule of engagement yang baik seperti yang saya sampaikan tadi," kata Presiden.(nnf)