Jakarta : Indonesia menyambut baik resolusi DK PBB No.1701 tahun 2006 yang dua hari lalu mengenai segera dihentikannya konflik di Lebanon. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan hal itu dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Minggu (13/8) pukul 21.45. Mendampingi Presiden dalam konferensi pers ini adalah Menko Polhukam Widodo AS, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Menlu Hassan Wirajuda, dan Panglima TNI Djoko Suyanto.

“Indonesia menyambut baik resolusi ini, meskipun berkali-kali Indonesia menyampaikan mestinya lebih cepat dari apa yang terjadi 2 hari yang lalu itu. 5 butir yang disampaikan pemerintah Indonesia beberapa hari setelah konflik terjadi, yang saya tuangkan dalam 2 surat kepada Sekjen PBB Kofi Anan, yang juga saya sampaikan dalam pertemuan khusus para pemimpin OKI di Kuala Lumpur beberapa saat yang lalu ternyata ada dalam kandungan rsolusi itu. Tentu kita senang karena, pertama, dilaksanakannya gencatan senjata. Kedua digelar pasukan pemelihara perdamaian di bawah bendera PBB untuk mengawasi gencatan senjata itu, dilanjutkan dengan operasi kemanusiaan, disertai pula dengan rekonstruksi daerah operasi yang rusak. Dan kemudian melanjutkan kembali proses diplomasi, negosiasi politik untuk mencari penyelesaian di Timur Tengah secara damai dan adil," kata Presiden.

"Semua itu dalam kandungan resolusi kita dan sebagaimana saudara ketahui sejak semula Indonesia bukan hanya meminta PBB untuk mengambil langkah-langkah yang pasti segera, tetapi kita juga menawarkan untuk bisa berkontribusi dalam pasukan pemelihara perdamaian di bawah bendera PBB, dan juga bantuan kemanusiaan baik untuk Palestina maupun untuk Lebanon," Presiden menambahkan.

Presiden juga mengatakan bahwa tentara Indonesia berjumlah 850 personil mekanis yang telah dipersiapkan akan segera bergabung dengan UNIFIL yang dipimpin Perancis. "Perkembangan hari -hari terakhir ini Indonesia sangat mungkin untuk diminta oleh PBB dan juga oleh Lebanon sendiri untuk segera menyumbangkan kontingennya, satuan tentara Indonesia yang bertugas sebagai bagian dari UNIFIL. Dalam resolusi No.1701, pasukan UNIFIL sekarang 5.000 orang dengan mandat yang terbatas akan dikembangkan menjadi maksimal 15.000 orang, lebih kuat, lebih berkapasitas, dan dengan demikian bisa menjalankan tugasnya lebih efektif lagi," ujar Presiden SBY.

Presiden kemudian menceritakan lagi soal telepon dari PM Lebanon Fouad Siniora tadi sore. Intinya Siniora mengucapkan terimakasih atas peran Indonesia, baik dalam hubungan dengan PBB maupun bersama Malaysia memprakarsai pertemuan OKI. Siniora juga menghargai langkah Indonesia menyiapkan pasukan perdamaian sebagai bagian dari UNIFIL, untuk mengemban tugas bersama tentara Lebanon mengamankan wilayah selatan Lebanon.

‘Tentu saja saya merespon dengan positif permintaan PM Siniora kepada saya agar Indonesia betul-betul bisa menyumbangkan pasukannya. Saudara ketahui juga bahwa beberapa saat yang lalu di Kuala Lumpur saya menyampaikan kepada PM Malaysia bahwa Indonesia sedang mempersiapkan pasukannya. Pak Lah (PM Malaysia Abdullah Badawi; red) mengatakan bahwa Malaysia juga akan melakukan hal yang sama dan ketika saya berada di Kuala Lumpur saya menelpon Sultan Brunei Hasanal Bolkiah untuk menyampaikan kalau Indonesia, Brunei, dan Malaysia bersama-sama (bergabung dalam pasukan perdamaian PBB; red). Beliau (Sultan Bolkiah) menyambut dengan baik dan kemudian Panglima Tentara Malaysia, Panglima Tentera Brunei, dan Panglima TNI sudah melaksanakan pertemuan khusus di Jakarta beberapa hari yang lalu, untuk melakukan persiapan bersama. Harapan PM Lebanon tadi, kontingen dari Indonesia, Malaysia dan Brunei itu betul -betul bisa berkontribusi," Presiden SBY menjelaskan.

"PM Siniora menyatakan lebih cepat lebih baik, dengan demikian tidak terjadi perubahan situasi yang keluar dari harapan masyarakat dunia dan PBB sendiri. Sepengetahuan saya, Israel --tentu juga Lebanon dan Hizbullah-- menyambut resolusi DK PBB ini dan mereka comitted, meskipun ada kondisionalitas tertentu tapi ini menggembirakan. Tentunya usulan Lebanon sendiri yang 7 butir itu juga diadopsi, katakanlah menjiwai dari resolusi ini. Harapan saya, betul -betul dapat diimplementasikan dengan baik," kata SBY

Presiden SBY menjelaskan, baru saja meminta dari menteri-menteri bidang politik, hukum, dan keamanan mengenai kesiapan pengiriman pasukan kita, baik sistem senjata dan perlengkapannya maupun logistiknya. Presiden meminta semua itu dirancang dengan baik. Pasukan ini harus siaga jika dalam hitungan hari atau pekan harus berangkat ke Lebanon. Pasukan penjaga perdamaian ini, menurut Presiden, biasanya akan bertugas selama 6 – 9 bulan, bahkan bisa hingga 12 bulan. (nnf)