Presiden: Kita Kembali ke Politik Bebas Aktif

Bogor : Dalam melaksanakan tujuan nasional seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosal, Indonesia ingin kembali pada politik luar negeri yang bebas aktif. Demikian disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada bagian lain dalam sambutannya di hadapan veteran pejuang, keluarga pahlawan nasional, dan purnawirawan di Istana Bogor, Sabtu (26/8).

"Saya ingin kembali ke politik bebas aktif. Ada satu masa kita lebih dekat ke kiri, ada satu periode kita lebih dekat ke kanan. Saya kira sudah saatnya kita dekat dengan semua asalkan mereka tidak menganggu kepentingan kita, tidak mengganggu kedaulatan kita," Presiden menegaskan.

"Oleh karena itu kami mengembangkan semua hubungan. ASEAN sangat dekat sekarang ini, kita memelihara komunikasi per telepon, per surat, sangat dekat. Tetangga kita yang lain, China, Jepang, Australia, Amerika Serikat, Eropa, negara-negara Afrika, dan negara-negara Islam di Timur Tengah. Bagi kita persaudaraan dan kerjasama kita bangun dengan negara manapun juga. Ada manfaatnya, misalnya pada bidang pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, ekonomi, teknologi. Tapi sekali lagi don’t touch our sovereignity, don’t touch our national interest, itu yang kita kembangkan," Presiden menambahkan.

Sedangkan khusus mengenai Lebanon, Presiden menyampaikan sudah dua kali mengirimkan surat kepada Sekjen PBB Kofi Anan. Sudah mengeluarkan pernyataan pada pertemuan OKI di Malaysia, juga sudah menyarankan kepada PM Abdullah Badawi sebagai ketua OKI. Sudah berbicara dua kali dengan PM Lebanon Fouad Siniora, yang menyatakan keinginannya agar tentara Indonesia dikirim ke Lebanon. Presiden SBY juga sudah melakukan pembicaraan dengan Presiden Perancis Jacques Chirac.

"Jadi bagi saya lebih bagus negara yang melaksanakan kewajibannya daripada masing-masing ingin melakukan sendiri tanpa peduli pada apa yang harus diperbuat oleh negara. Kita tunjukkan bahwa negara bertanggung jawab menjalankan peran dan fungsinya. Kalau kita punya budaya berkontribusi dalam Peace Keeping Force, seperti kita lakukan sekarang ini, sehingga janganlah masing-masing mencari jalan sendiri-sendiri. Karena kami juga bertanggung jawab atas keselamatan orang-orang Indonesia ini. Dengan demikian jelas aturan main, konstitusi, kerangka kehidupan negara yang benar," kata Presiden.

Presiden juga menyampaikan bahwa memang masih ada sedikit permasalahan dengan Israel yang belum tentu setuju dengan keikutsertaan pasukan Indonesia dalam Peace Keeping Force di Lebanon. "Saya telepon Pak Abdullah Badawi ( PM Malaysia ) empat hari yang lalu, saya kirim message ke New York, ke PBB, bahwa dulu kita ikut berkali-kali di Sinai, perang Arab-Israel, dan kita tidak mempunyai hubungan diplomatik (dengan Israel). Yang kedua, yang mengundang Indonesia itu Lebanon, deployment pasukan PBB, UNIFIL, juga di Lebanon. Kelihatan kurang baik kalau Indonesia yang juga merepresentasikan negara OKI tidak bisa ikut mengawal perdamaian di sana, tapi berjuang secara politik," ujar Presiden.

Presiden dalam kesempatan itu menyampaikan terimakasihnya kepada Panglima TNI dan para Kepala Staf TNI yang dinilai telah sangat serius mempersiapkan kontingen Indonesia. (nnf)