Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wapres Jusuf Kalla dan beberapa menteri, Senin (28/8) malam melakukan Rapat Konsulati dengan Pimpinan DPR-RI. Dalam rapat yang berlangsung sekitar dua jam di ruang Pustaka Loka, Nusantara IV gedung DPR ini, dibahas dual masalah penting yaitu rencdana pemberangkatan pasukan TNI sebagai bagian dari pasukan penjaga Perdamaian ke Libanon, serta membicarakan tindak lanjut pembahasan RUU Perpajakan.

Sesuai Rapat Konsultasi, Presiden SBY dan Ketua DPR-RI Agung Laksono memberikan keterangan pers. mengenai rencana pengiriman pasukan TNI ke Libanon, kata Presiden, posisi pasukan Indonesia sangat jelas. "Kita berangkat di bawah bendera PBB. Tugas kita untuk mengawasi gencatan senjata. Kita bertugas bukan untuk melucuti persenjataan Hizbullah, dan semua dilaksanakan dengan misi pemeliharaan perdamaian," kata Presiden. Dalam rapat itu, hadir pula Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto dan Kapolri jenderal Pol.Sutanto.

"Mengenai rencana TNI untuk ambil bagian dalam Pasukan Penjaga Perdamaian di Libanon di bawah naungan bendera PBB itu, Dewan telah memberikan dukungan dengan beberapa catatan. Catatan Dewan itu, sesungguhnya juga merupakan pikiran pemerintah untuk dapat kita pastikan bahwa hal-hal yang sensitif itu mendapatkan kejelasan dari PBB, yaitu mendapatkan mandat yang jelas, batas waktu penugasan yang jelas, pendanaan, dan prosedur tetap yang berlaku bagi UNIFIL," kata Presiden. Dengan kejelasan semua itu, yang sekarang sedang dibahas oleh PBB, kita berharap pasukan kita dapat diberangkatkan sebagai perwujudan dari amanah konstitusi, lanjutnya.

Mengenai tindak lanjut dari pembahasan RUU perpajakan, kata Presiden, "Kita bersepakat pembahasan RUU Perpajakan itu akan kita lanjutkan. Perihal surat Menkeu, meskipun sebenarnya memiliki tujuan yang positif karena Menkeu yang saya beri mandat untuk mewakili pemerintah, dalam konteks itu ingin memasukkan beberapa substansi sebelum dibahas secara resmi. Akan tetapi karena surat ini menimbulkan perdebatan dan permasalahan yang mengganggu pembahasan lebih lanjut, maka didasari bahwa sesungguhnya baik dewan maupun pemerintah ingin membahas secara seksama pikiran-pikiran yang dipikirkan Menkeu dalam suratnya itu, juga sesungguhnya dipikirkan oleh DPR, dengan demikian solusi terbaik adalah menarik kembali surat saudara Menkeu. Dan ini juga atas saran Menkeu sendiri. Dengan demikian pembahasan RUU Perpajakan dapat dilakukan dengan baik," kata Presiden.

Sebelumnya, Ketua DPR-RI Agung Laksono menjelaskan, mengenai rencana pemberangkatan pasukan TNI ke Libanon, Dewan sepakat memberikan dukungan atas langkah-langkah pemerintah untuk segera mengirim pasukan TNI ke Libanon sebagai bagian dari Pasukan Penjaga Perdamaian. "Tentu saja, hal-hal yang berkaitan dengan masalah teknis misalnya masalah mandat dan anggaran, akan dibahas oleh kelengkapan Dewan yang terkait," kata Agung Laksono.

Mengenai tindak lanjut pembahasan RUU Perpajakan, kata Agung, forum konsultasi antara pemerintah dengan pimpinan Dewan sepakat bahwa pembahasan RUU Perpajakan akan segera diteruskan. "Tetapi agar tidak terdapat kesalahpahaman antara prosedur dan pembahasan RUU Perpajakan itu, maka Presiden akan menarik Surat Menteri Keuangan No.224 tanggal 31 Mei perihal penyampaian naskah RUU Perpajakan. Selanjutnya RUU ini akan diproses sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku di Dewan. Dalam rapat konsultasi ini Fraksi-fraksi juga menyampaikan, diperlukan keseriusan dan kehati-hatian dalam membahas substansi RUU itu sendiri, yang lebih penting dibanding prosedur pembahasannya, untuk mendukung pertumbuhan perekenonomian Indonesia dan meningkatkan investasi," jelas Agung Laksono. (win)