Padang: Pembangunan pertanian berkelanjutan sangat penting. Karena akibat krisis nasional yang berpuncak pada tahun 1998, Indonesia menghadapi permasalahan besar yaitu kemiskinan, pengangguran dan hutang negara yang membengkak. Demikian dikatakan Presiden SBY dalam orasi ilimiahnya berjudul 'Pembangunan Pertanian Indonesia dari Revolusi Hijau ke Pertanian berkelanjutan,' saat menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Kamis (21/9) pagi.

Dikatakan, dari segala permasalahan dan kesulitan itu, golongan ekonomi terlemahlah yang menderita, dan sebagian besar adalah kaum petani. "Dalam Gerak pembangunan ekonomi yang berlangsung dewasa ini, sering kali pertumbuhan sektor pertanian, karena keberhasilan agroindustri dan agribisnis tidak mengikutsertakan pertumbuhan dan perbaikan penghasilan para petani, sehingga hal ini mengakibatkan kesenjangan dan jauh dari rasa keadilan. Meskipun, dalam banyak pandangan, rasio kontribusi sektor pertanian pada ekonomi makin susut dan berkurang, namun kenyataannya kontribusi itu masih besar. Kontribusi pangan dan sektor pertanian terhadap PDB tahun 2005 tercatat hanya 13,4 persen namun jika agroindustri dan agroservices diperhitungkan, terhadap perekonomian nasional, diperkirakan diatas 50 persen," kata SBY.

SBY menyerukan untuk memperkokoh ketahanan komoditas yang sering disebut sebagai FEWS atau Food Energy and Water Sustainability, untuk menjamin keadilan dan kebutuhan manusia yang terus meningkat, lalu menjadikan pertanian sebagai Way of Life, sebuah peradaban dimana kesadaran itu untuk urusan produktifitas dan teknologi penanaman. Presiden juga mengajak untuk melakukan pelestarian lingkungan dengan segala ekosistemnya. "Maknanya kita masih bicara pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development dan dengan sendirinya merupakan pembangunan pertanian berkelanjutan atau Sustainable Agricultural Development," jelas SBY

Dalam konsep Indonesia, lanjutnya, definisi pembangunan pertanian berkelanjutan harus meliputi 5 aspek, yaitu ketersediaan dan kualitas infrastruktur pertanian dan perdesaan, menciptakan struktur kepemilikan lahan yang lebih baik, menciptakan ketahanan pangan dan ketahanan energi, meningkatkan kesejahteraan petani, masyarakat pedesaaan serta masyarakat keseluruhan, lalu mengurangi disparitas kesejahteraan masyarakat pedesaan dan perkotaan. Keseluruhan hal tersebut dilakukan dengan cara – cara pendekatan yang ramah lingkungan sehingga tidak mengurangi kapasitas produktif jangka panjang dari sumber daya pertanian yang dimiliki.

Mengenai Revolusi Hijau, dijelaskan, "Revolusi di Indonesia harus diterapkan dalam bentuk kombinasi technological breakthrough dan institutional breakthrough. Institutional breakthrough melalui program BIMAS yang diinisiasi oleh IPB di awal dekade 1970, yang berhasil mendiseminasi berbagai input pertanian modern kepada setiap strata usaha tani. Hasilnya, terjadi peningkatan produktivitas berbagai komoditas pertanian, termasuk padi. Akan tetapi, Revolusi Hijau membutuhkan biaya yang cukup besar dan mahal, sehingga pada akhirnya hanya akan menguntungkan para petani modern dan pemilik – pemilik kapital," katanya.

"Dengan demikian, dampak yang bersifat negatif dari Revolusi Hijau di Indonesia adalah terakumulasinya hutang, sebagaimana tercermin dari akumulasi tunggakan KUT (Kredit Usaha Tani) yang merupakan paket dari program BIMAS dan IMAS. Atas dasar tersebut, maka pembangunan pertanian ala Revolusi Hijau tidak lagi dilakukan. Pembangunan pertanian di Indonesia harus diimplementasikan dengan memberikan artikulasi kepada elemen-elemennya. Antara lain, pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur pertanian dan fasilitas ekonomi pedesaan, pelaksanaan reformasi agraria sehingga dapat menciptakan struktur pengusahaan atau penguasaan tanah pertanian yang lebih baik ,meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan serta mengurangi kesenjangan ekonomi desa dan kota," jelas SBY.

Pembangunan pertanian, kata SBY, tidak terlepas dari pembangunan agroindustri, atau pembangunan industri difokuskan pada industri berbasis pertanian, sehingga ketahanan pangan dan ketahanan energi dapat segera dicapai. "Lalu kegiatan – kegiatan onfarm maupun outfarm pada ketiga elemen tersebut diselenggarakan dengan cara – cara atau teknik –teknik yang ramah lingkungan, dan secara sosial budaya dapat diterima oleh masyarakat setempat. Dengan menerapkan elemen tersebut, pembangunan pertanian berkelanjutan yang hendak kita lakukan akan memiliki karakteristik economically visible, socially just, dan environmentally viable." Bila dapat dicapai, SBY yakin bahwa landasan ekonomi tersebut akan kuat dan peluang munculnya masalah – masalah mendasar, seperti kemiskinan dan pengangguran yang tinggi, akan dapat ditekan menjadi minimal.

Dalam acara penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Andalas kepada SBY ini, hadir pula antara Ibu Ani, Menkokesra Aburizal Bakrie, Mendagri M.Ma’ruf, Menag Maftuh Basyuni, Mensos Bachtiar Chamsyah, Menteri Kesehatan Siti Fadillah Soepari, Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Seskab Sudi Silalahi, Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi dan Jubir Presiden Dino Patti Djalal, Forum Rektor, civitas akademika, sekitar 1500 undangan lainnya, serta Rektor Universitas Andalas, Prof Dr Ir Musliar Kasim, MS. (rum)