Sidang Kabinet Paripurna

Arahan SBY untuk Tangani Semburan Lumpur

Jakarta: Presiden SBY memutuskan 7 arahan kepada tim nasional penanggulangan semburan Lumpur Sidoarjo dan tim terkait, sebagai hasil dari sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden hari Rabu (27/09). Hal itu dikemukakan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto seusai rapat. " Telah diadakan sidang kabinet paripurna bersama dengan Tim Nasional penanggulangan semburan Lumpur di Sidoarjo, acaranya adalah melaporkan kepada bapak Presiden oleh tim pengarah oleh tim pelaksana, Gubernur dan Bupati. Kita juga memberikan informasi terakhir kepada bapak Presiden mengenai kondisi yang ada di lapangan. Dan atas laporan – laporan tersebut maka bapak Presiden telah memberikan tujuh arahan, “ kata Djoko.

Djoko menjelaskan bahwa kawasan kurang lebih 40 ha yang sekarang tergenang lumpur, dinyatakan sebagai daerah yang rawan bencana, oleh sebab itu sudah tidak lagi layak untuk ditinggali, sehingga masyarakat yang ada disitu perlu dilakukan pemukiman kembali. Kemudian yang kedua adalah upaya penghentian lumpur. Menutup sumur sumber lumpur itu agar diteruskan sejauh secara scientific masih ada kemungkinan akan berhasil, maka usaha penutupan lumpur itu akan diteruskan.

“Lumpur yang masih keluar itu yang pertama akan ditampung di pond yang sekarang ada. Sekarang di sana sudah ada tanggul, pertama biar tinggal disitu, yang kedua dimanfaatkan untuk industri. Sekarang ini akan dibawa ke tempat – tempat yang sudah tersedia antara lain di Ngoro (Mojokerto), dan Krian (Sidoarjo), dan di sana nanti akan dibuat satu industri bahan bangunan. Ketiga, sebagian lagi akan dialirkan ke Sungai Porong, “ jelas Djoko

Arahan Presiden keempat, kata Djoko, merupakan konsekuensi yang pertama dimana kawasan tadi dinyatakan sebagai kawasan rawan bahaya dan tidak layak huni. “Bapak Presiden menginsruksikan agar dilakukan pemukiman kembali atau resettlement. Harus ada pemukiman baru, dan melakukan pemukiman baru tidak hanya rumah, tetapi rumah plus penghidupannya. Artinya dapat rumah untuk tinggal, tapi juga dia harus mendapatkan pekerjaan yang layak. Disamping itu ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat adalah ganti rugi yang wajar, “ kata Djoko lagi.

Tanggul dan pond yang sekarang sudah ada itu menurut Djoko bagaimanapun harus tetap dipelihara dan kita perkuat sebagai antisipasi bilamana terjadi hal yang tidak diduga, maka tanggul itu masih dalam keadaan kuat. “Meskipun sudah ada solusi – solusi seperti tadi, tim nasional ini diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk tetap bekerja terus, tetap perkuat itu, tanggul – tanggul yang ada disana. Jadi apa - apa yang diluar harapan kita itu masih bisa menampung lumpur itu sehingga tidak membahayakan pada masyarakat di sekitarnya, “ kata Djoko.

Djoko menyatakan bahwa lumpur tersebut ternyata tidak berbahaya sehingga bisa dimanfaatkan. “Dan ini memang, kenapa kita berani , Bapak Presiden tadi memutuskan seperti itu. Karena memang lumpur itu ternyata sebenarnya tidak berbahaya. Lumpur itu memang bisa dimanfaatkan, “ kata Djoko lagi.

Arahan yang ketujuh adalah mengenai masalah infrastruktur yang sekarang ini terganggu. “Jalan tol, Presiden setuju untuk di realignment. Dialihkan arahnya. Jadi jalan tol dulu rencananya kita tinggikan dengan timbunan, tidak mungkin. Alternatif kedua adalah kita buat jalan layang. Itu juga berbahaya karena disekitar lumpur itu ada kemungkinan terjadi bio hazard, dimana akan terjadi penurunan, sehingga berbahaya akan membuat jalan tol layang. Kemungkinan ketiga ini yang sudah kita putuskan, Presiden sudah menetapkan agar jalan tol ini di realignment, jadi dari Surabaya menuju ke Gempol, itu dialihkan ke kanan, sampai akan masuk kembali sebelum Gempol, “ kata Djoko.

“ Presiden memerintahkan baik tim maupun menteri terkait , selain jalan tol supaya dicarikan juga rute baru untuk gas, karena di bawah lumpur itu juga ada pipa gas. Itu dikhawatirkan pada suatu saat terjadi penurunan tanah, gas itu akan pecah. Oleh sebab itu, sekarang harus sudah dicari jalan keluar allignment itu mau dilewatkan kemana, dan hari ini juga barusan ternyata rel kereta api yang ada disana juga terganggu, sehingga Bapak Presiden juga minta selain jalan tol, pipa gas, rel kereta api dicarikan alignment baru, “ kata Djoko Kormanto kepada wartawan.

Saat melakukan konferensi pers, Djoko Kirmato didampingi Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, Menteri KLH Rachmat Witoelar, Gubernur Jawa Timur Imam Utomo, Bupati Sidoardjo Win Hindrarso, dan ketua Tim Pelaksana Harian Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo, Basoeki Hadimuljono. ( nnf /mit)