Jakarta: Reforma agraria, ketahanan pangan dan pendayagunaan lahan, adalah tiga hal yang menjadi program besar pemerintah untuk mengurangai pengangguran dan kemiskinan. Demikian dikatakan Menteri Pertanian Anton Apriyantono, dalam keterangan pers bersama dengan Menteri Kehutanan MS. Ka’ban dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto, seusai bertemu dengan Presiden SBY di kantor Presiden, Kamis (28/9) siang.

“Kami baru saja menghadap Bapak Presiden untuk membicarakan masalah yang sangat penting, yaitu yang berkaitan dengan usaha – usaha kita mengurangi pengangguran dan mengatasi kemiskinan. Ada 3 topik utama yang menjadi program besar ke depan ini, yang walaupun sudah berjalan, tetapi akan lebih diintensifkan lagi. Ketiga - tiganya ini akan menjadi tumpuan dalam mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan, “ kata Anton. "Topik pertama adalah masalah kepemilikan tanah. Jadi kita akan memiliki program yang sering disebut reforma agraria, yang intinya bagaimana tanah – tanah yang bisa dikuasai negara bisa dimanfaatkan oleh para petani, “ kata Anton.

“ Kedua adalah program ketahanan pangan. Program ini sudah berjalan tapi akan kita intensifkan lagi, jelas juga akan sangat berkaitan dengan kesejahteraan petani dan menjadi tumpuannya tapi juga kecukupan pangan, “ lanjut Anton. Ketiga adalah masalah pendayagunaan lahan – lahan hutan. "Kalau tiga hal itu bisa kita laksanakan dengan baik, maka akan banyak permasalahan pengangguran dan kemiskinan yang bisa kita atasi, “ tegas Anton.

Menurut Menhut MS. Ka’ban, untuk menindaklanjuti revitalisasi sektor pertanian, perikanan dan kehutanan, Presiden telah menyetujui dilakukannya pengembangan hutan tanaman di Indonesia menjadi hutan tanaman industri dan hutan tanaman rakyat yang dialokasikan lahan seluas 9 juta hektar. “ Dengan porsi 60 : 40, yaitu 60% alokasinya untuk masyarakat, dan ini tersebar di seluruh Indonesia. Untuk mengembangkan hutan tanaman ini akan memaksimalkan penggunaan dana reboisasi sesuai dengan peraturan pemerintah PP 34 maupun PP 35 dan Undang Undang 41, bahwa dana reboisasi harus dikembalikan untuk kepentingan reboisasi, “ kata Ka’ban.

Ka’ban menjelaskan untuk menindaklanjuti proses pemanfaatan dana reboisasi nanti, akan dibentuk semacam badan yang disetujui oleh Menteri Keuangan. Sasarannya untuk mempercepat proses peningkatan penerimaan devisa negara, pemenuhan kebutuhan kayu secara nasional, dan sekaligus untuk meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di seluruh Indonesia. "Selain itu Departemen Kehutanan juga akan mendukung program bio energi dan pengembangan perluasan lahan perkebunan kelapa sawit dan tebu," kata Ka'ban.

Ketua BPN Joyo Winoto menambahkan, Bapak Presiden menggariskan kepada kami bertiga untuk menjalankan 3 hal besar itu. Masalah pertama, yang berkaitan dengan ketahanan pangan akan menjadi tanggung jawab Departemen Pertanian. Yang kedua, berkaitan dengan pengembangan kawasan kehutanan dan hutan tanaman menjadi tanggungjawab Departemen Kehutanan. Sedang yang ketiga berkaitan khusus dengan reforma agraria, yang bertanggung jawab adalah Kepala BPN. Tetapi ketiga – tiganya sepenuhnya akan berada di bawah koordinasi penuh Presiden, “kata Joyo Winoto.

Joyo juga menjelaskan bahwa lahan seluas 8,15 juta hektar tanah dialokasikan untuk tujuan reforma agraria serta untuk pengembangan perkebunan sawit dan tebu.(nnf)