Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas nama pemerintah Indonesia menyatakan permintaan maaf kepada negara - negara sahabat yang wilayahnya terkena asap dari daerah Sumatera dan Kalimantan. "Meskipun kejadian ini jelas bukan hal yang disengaja oleh bangsa Indonesia, namun kita akan terus berupaya untuk mengatasi dan mencegahnya di waktu - waktu mendatang", tegas Presiden SBY pada konferensi pers yang digelar setelah Rapat Terbatas khusus membahas masalah asap ini, Rabu (11/10) sore di Kantor Presiden.

Menurut SBY, ada lima faktor penting yang menyebabkan asap dari beberapa wilayah di Indonesia termasuk dalam kategori mengganggu dan belum dapat diatasi secara signifikan. Antara lain karena faktor cuaca yang masih terus memanas, selanjutnya karena masih terjadi pelanggarah dari perusahaan - perusahaan perkebunan yang masih melakukan pembakaran (illegal land clearing) dalam membuka lahannya, lalu ditambah lagi dengan kultur masyarakat lokal yang masih beranggapan bahwa dengan membakar sisa - sisa kayu adalah cara terbaik untuk membuka lahan baru, meskipun dewasa ini sudah terus menerus dilakukan penyuluhan, pendidikan serta sosialisasi. "Yang terakhir adalah karena keterbatasan dalam penyediaan dana untuk membuka lahan kembali. Hal ini dipastikan akan menjadi perhatian pemerintah untuk mengembangkan suatu kebijakan yang lebih tepat lagi, jelas SBY.

Rapat Terbatas yang dipimpin oleh SBY adalah berupa rapat koordinasi dengan menteri - menteri terkait, guna menentukan langkah - langkah tepat sasaran yang harus dilakukan pemerintah dalam upaya memadamkan dan menghilangkan asap di beberapa wilayah di Indonesia, terutama di Kalimantan dan Sumatera. "Dan kita tidak akan menunggu waktu apapun, kecuali segera untuk melakukan pemadaman asap ini", tegas SBY kepada para wartawan.

Beberapa langkah yang mulai dilakukan pemerintah dalam hitungan jam mendatang adalah meningkatkan operasi pemadaman asap dengan lebih intensif dengan melakukan operasi - operasi khusus yang merupakan kerjasama antara Bakornas yang akan bertanggung jawab secara nasional untuk mengendalikan operasi pemadaman asap di seluruh Indonesia, bekerjasama dengan Gubernur yang akan bertanggung jawab langsung dalam pemadaman asap. Sedang pada tingkat kabupaten adalah Bupati, pimpinan militer, serta dinas - dinas terkait setempat yang akan dibentuk sebagai sebuah satuah tugas untuk melakukan pemadaman asap secara intensif.

Kata SBY, "Apabila kondisi iklim dan cuaca memungkinkan, akan dibuat hujan buatan untuk memusnahkan titik - titik api dan memadamkan kebakaran." Selain itu, SBY juga meminta untuk mengerahkan seluruh kemampuan yang ada agar segala kebutuhan yang diperlukan dalam usaha memadamkan api dapat dipenuhi. "Sudah diputuskan, bahwa untuk kecepatan dan efektifitas pemadaman asap ini, Indonesia akan menyewa pesawat dari Rusia yang belum dimiliki Indonesia," tambah SBY menjelaskan rencananya. Pesawat yang mampu membawa 40 ton air tersebut akan dioperasikan pada tempat - tempat yang memiliki titik api yang menghasilkan asap - asap besar.

Tidak hanya dari segi fasilitas dan upaya penanggulangan kebakaran, namun dari segi penegakan hukum pun, pemerintah akan terus melakukan tindakan - tindakan kepada perusahaan - perusahaan yang seharusnya bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa beberapa daerah di Indonesia tersebut. "Bahkan ketika bulan Juli lalu, ketika saya memimpin Apel di Palembang, mereka berikrar dengan baik. Namun kenyataannya, pelanggaran masih terjadi, dan itulah yang seharusnya mendapatkan tindakan hukum yang tepat", tambahnya.

SBY mengakhiri konferensi persnya dengan meminta pers Indonesia turut memberikan informasi yang akurat kepada dunia mengenai masalah ini. "Banyak tayangan di TV, pemberitaan di media massa asing, ada yang akurat dan tidak akurat. Yang tidak akurat sering menyudutkan Indonesia seolah - olah Indonesia enggan melakukan apa - apa", ujarnya sambil menegaskan kembali bahwa pemerintah akan bertanggung jawab penuh dalam menyelesaikan masalah ini dalam waktu yang tidak lama.

Turut hadir mengikuti Rapat Terbatas antara lain Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menko Perekonomian Boediono, Menlu Hassan Wirajuda, Menhut M.S. Ka'ban, Mentan Anton Apriyantono, Menhub Hatta Rajasa, Mensekneg Yusril Ihza Mahendra, Panglima TNI Djoko Suyanto dan Kapolri Sutanto.
(mit)