Jakarta : Kamis (26/10) sore, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima kunjungan Perdana Menteri Srilanka, Ratnasiri Wickremanayake, di Kantor Presiden. PM Srilanka beserta delegasi tiba di Kantor Presiden pada pukul 15.10 WIB, disambut Presiden SBY beserta beberapa menteri Kabinet Indonesia Bersatu, antara lain Menko Polhukam Widodo AS, Menko Perekonomian Boediono, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, dan kedua Juru Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal dan Andi Mallarangeng.

Usai pertemuan yang berlangsung kurang lebih 30 menit tersebut, Menlu Hassan Wirajuda memberikan keterangan kepada pers. “Presiden telah menerima Perdana Mentreri Srilanka Ratnasiri Wickremanayake, dalam kunjungan kerja ke Indonesia selama beberapa hari. Dalam pertemuan yang baru saja diselesaikan oleh kedua pemimpin pemerintah dibahas upaya – upaya meningkatkan hubungan bilateral Indonesia Srilanka di berbagai bidang termasuk upaya meningkatkan hubungan dan kerjasama di bidang ekonomi, utamanya perdagangan dan investasi yang walaupun sekarang volume perdagangan mencapai 250 juta Dolar AS. Kedua pihak melihat potensi kerjasama di bidang ini dapat ditingkatkan di kemudian hari, “ kata Menlu, didampingi Dino Patti Djalal.

Menlu juga menjelaskan bahwa dalam kaitan ini Perdana Menteri telah menyampaikan undangan dari Presiden Srilanka Mahinda Rajapksa kepada Presiden SBY untuk berkunjung ke Srilanka . “Presiden telah menerima baik undangan tersebut dan menyerahkan kepada menteri luar negeri untuk pada waktunya mengatur tanggal dan waktu kunjungan yang nyaman bagi kedua pemerintah, “ jelas Menlu.

Menlu Hassan menjelaskan bahwa dalam upaya meningkatkan hubungan bilateral, Pesiden mendukung sepenuhnya rancangan yang selama ini sudah ada yaitu baik di Srilanka maupun di Indonesia untuk membentuk mekanisme bilateral komisi bilateral Indonesia – Srilanka pada tingkat menteri. “Dalam kaitan ini memang Menteri Luar Negeri Indonesia telah diundang untuk berkunjung ke Srilanka pada awal tahun depan untuk melangsungkan pertemuan komisi bilateral Indonesia – Srilanka yang pertama, “ tambah Menlu.

"Disamping masalah – masalah umum tentang peningkatan hubungan bilateral, dalam pertemuan tadi juga disinggung upaya memajukan kerjasama keamanan khususnya sebagai bagian dari upaya membangun jaringan kerjasama di bidang informasi, termasuk informasi intelijen, dalam upaya bersama masyarakat internasional menanggulangi terorisme. Juga dalam kaitan Srilanka sebagai negara yang masih menghadapi persoalan gerakan separatisme. Kerjasama dalam upaya menangkal illegal trafficking arms and drugs atau penyelundupan senjata dan narkoba yang terjadi di sekitar kawasan Asia Tenggara," kata Menlu.

Dalam kaitan yang digunakan untuk mendukung gerakan – gerakan separatisme yang dihadapi oleh Sri Lanka, Menlu mengatakan bahwa masalah ini bukan hal baru, dari pengalaman kita dalam menangangi Aceh beberapa tahun silam. “Dengan kata lain, dalam pertemuan tadi merupakan kesempatan bagi Perdana Menteri Srilanka untuk menyampaikan kepada kita informasi – informasi terakhir berkaitan dengan upaya mengatasi gerakan separatisme Macan Tamil, baik dalam konteks perjuangan bersenjata dan dalam upaya mencari solusi dari masalah yang mereka hadapi melalui dialog dan proses damai, “ jelas Menlu.

“Perdana Menteri Srilanka tadi juga menyampaikan bahwa pada tgl 29 – 30 Oktober mendatang mereka dengan pihak Macan Tamil akan mengadakan pertemuan di Jenewa, pertemuan dialog damai yang difasilitasi oleh Norwegia dengan melibatkan co chairman : Amerika Serikat , Uni Eropa dan Jepang. Tentunya mereka memahami proses kita sendiri di Aceh yang telah berhasil mencapai kesepakatan damai melalui MoU Helsinki. Sementara itu dalam pertemuan tadi juga kesempatan untuk compare knows, tukar menukar pengalaman bagaimana kita menangani Aceh dan mereka juga menyampaikan kesulitan – kesulitan atau harapan yang mereka hadapi dalam proses perundingan dengan pihak Macan Tamil, “ kata Menlu.

“Salah satu yang oleh Presiden digarisbawahi dari pengalaman kita adalah bahwa untuk mencapai keberhasilan dari proses perundingan , pada akhir dari proses perundingan itu harus jelas yaitu bahwa kesepakatan semacam special otonomi dapat disepakati lebih awal supaya dapat melancarkan proses perundingan. Proses perundingan Aceh sangat jelas bahwa dengan tekanan pada kesepakatan pada format akhir, yang dapat melancarkan proses Helsinki tahun lalu, “kata Menlu lagi.

“Dalam kaitan di bidang kerjasama keamanan, Presiden sepakat untuk menugaskan menteri terkait termasuk kepala Badan Intelijen Negara (BIN ) dan Kapolri untuk memajukan kerjasama dengan pihak - pihak di Srilanka dalam upaya melakukan pengawasan kemungkinan illegal trafficking weapon and drugs yang mereka harapkan dukungannya dari kita. Tadi Presiden juga menjanjikan untuk mengajak negara - negara anggota ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia dan Thailand untuk bersama – sama membantu Srilanka, yang sudah cukup lama menghadapi persoalan separatisme, “ jelas Menlu.

“Presiden juga menggarisbawahi, sebagai negara yang dalam bagian sejarah banyak mengalami ancaman separatisme termasuk konflik di Aceh, kita sangat memahami sepenuhnya persoalan yang dihadapi oleh Srilanka. Oleh karena itu dengan jujur kita ingin membantu mereka yang memerlukan bantuan kita, “kata Menlu menutup keterangan persnya. ( nnf )