Jakarta: Unit Kerja Presiden untuk Pengelola Program Kebijakan dan Reformasi (UKP3KR) adalah sebuah unit kerja yang diperlukan Presiden agar Presiden dapat memastikan semua program berjalan dengan baik, tepat waktu, dan sesuai dengan agenda. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan hal ini dalam bagian lain konferensi persnya di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta, setiba dari lawatan ke Cina, Selasa (31/10) malam.

Unit kerja baru yang diketuai Marsilam Simandjuntak ini mengundang pertanyaan dari beberapa media. Karena itu Presiden perlu meluruskan masalah tersebut. "Saya memerlukan fasilitas seperti itu mengingat kompleksnya masalah yang kita hadapi, yang saya hadapi sebagai Presiden. Oleh karena itu saya minta dibantu, tolong dicek masalah ini sudah mengalir belum, sudah diselesaikan belum, macet tidak di sini,” jelas SBY kepada para wartawan yang hadir di ruang tunggu VIP Halim Perdana Kusuma.

Menurut Presiden, dengan adanya unit kerja yang berlandaskan Keppres No.17 Tahun 2006 dan disahkan pada tanggal 29 September 2006 ini, membuatnya akan lebih memiliki “mata dan telinga” dalam melihat kinerja kabinetnya dan segala masalah akan dapat dicari jalan keluarnya.

Unit kerja semacam ini juga dimiliki oleh negara-negara lain, misalnya dalam bentuk Prime Minister Delivery Unit atau berupa Presidential Delivery Unit. Dalam kesempatan ini, SBY ingin menegaskan kembali bahwa UKP3KR akan membantu dalam meningkatkan kinerja kabinet serta memberikan masukan, analisis, dan rekomendasi yang diperlukan.

Dalam menjalankan UKP3KR, Marsilam dibantu dua deputi, yakni Agus Widjojo dan Edwin Gerungan. Selain itu, unit kerja ini juga akan dilengkapi dengan lima desk. (nnf/mit)