Jakarta: Pulau Madura dijadikan pelabuhan dan kawasan industri baru, sebagai pengembangan dari kawasan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang dinilai sudah tidak bisa dikembangkan lagi akibat keterbatasan lahan dan sempitnya Selat Madura. Hal inilah yang menjadi topik bahasan dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin langsung Presiden SBY, di kantor Presiden, Rabu (8/11) sore.

Dalam rapat kabinet tersebut hadir pula Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menko Perekonomian Boediono, Menko Polhukam Widodo AS, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Perhubungan Hatta Rajasa, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Paskah Suzetta, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Gubernur Jawa Timur Imam Utomo dan para bupati se- Madura.

Menteri Perhubungan Hatta Rajasa kepada pers menjelaskan, dalam rapat Presiden menyatakan bahwa dalam konteks pemanfaatan jembatan Suramadu (Surabaya - Madura) tersebut, maka Gubernur akan bertindak sebagai local point atau ujung tombak untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan kawasan industri dan kawasan pelabuhan di daerah Madura ini.

“ Tanjung Perak sebagai pelabuhan kedua terbesar, secara nasional sudah akan mengalami kejenuhan dalam waktu 2 -3 tahun kedepan. Karena itu tidak mungkin kita akan mengembangkan pelabuhan Tanjung Perak, karena Selat Madura sudah sangat sempit, dan yang kedua lahan sangat terbatas. Oleh karena itu Departemen Perhubungan dan Pemerintah Daerah Jawa Timur sama- sama mengembangkan ke kawasan Madura, ditopang dengan selesainya jembatan Suramadu pada akhir tahun 2008 nanti, “ kata Hatta Radjasa, yang saat memberikan keterangan pers didampingi Menteri PU Djoko Kirmanto dan Gubernur Jatim Imam Utomo.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menjelaskan, proyek pembangunan jembatan Suramadu senilai Rp 3,77 trilyun, sebagian dibiayai oleh dana pinjaman dari pemerintah China sebesar Rp 1,6 Trilyun sedang sisanya dibiayai oleh APBN, APBD Provinsi Jatim dan APBD Kota/Kabupaeten.

" Kita dapat pinjaman dari pemerintah China terutama untuk membangun bentang tengah. Sedangkan bentang tepi, baik di sisi Madura maupun Surabaya dibiayai oleh APBN, APBD Provinsi Jatim maupun APBD Tingkat Dua. Sampai hari ini komitmen pemerintah masih tetap, bahwa jembatan itu akan bisa diselesaikan, " kata Djoko. " Otoritas yang nanti dibentuk juga akan turut membiayai kelanjutan proyek ini, " tambah Djoko Kirmanto.

Menurut Djoko, proses pembangunan jembatan Suramadu saat ini sudah mencapai sekitar 14 persen untuk bentang tengah, dan bentang tepi dari sisi Surabaya maupun dari sisi Madura sudah mencapai 48 persen. Begitu juga dengan jalan akses dari kedua sisi, saat ini proses pembangunannya sudah mencapai 33 persen, katanya.

Pada kesempatan sama, Gubernur Jawa Timur, Imam Oetomo mengatakan bahwa jembatan Suramadu dibangun tidak hanya untuk orang menyebrang, tetapi diharapkan Madura ke depan bisa berkembang pembangunan dan perekonomiannya. Madura, kata Imam, saat ini merupakan daerah tertinggal. Menurutnya, memang tidak mudah membangun Madura secara cepat. Infrastruktur yang ada di sana harus dibangun dulu. "Salah satu yang akan dilakukan adalah pembenahan infrastruktur termasuk kebutuhan air, kebutuhan energi, kebutuhan jalan lalu lintas, dan juga pelabuhan yang akan digeser dari Tanjung Perak menuju wilayah Madura," kata Gubernur Jatim.

“Presiden menyetujui ini, dengan konsep segera dilakukan penataan bersamaan dengan pembangunan jembatan Suramadu yang akan selesai tahun 2008. Setelah itu Madura bisa menerimanya dengan akses pembangunan ke depan secara bertahap, “ kata Imam.

“ Kita diperintahkan Presiden dan Wapres untuk segera membentuk Otorita Pembangunan Madura, setelah jembatan Suramadu itu selesai. Otorita ini nanti yang akan meneruskan membangun Madura ini secara bertahap setelah jembatan Suramadu selesai. Saya diberi waktu dua minggu untuk segera menyusun baik secara konsep dasar maupun orang - orang yang akan duduk di dalam otoritas itu, “ kata Imam Utomo lagi. (nnf)