Presiden Setujui Rencana Pembelian Alutista dari Rusia

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menyetujui rencana pemerintah RI untuk membeli Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutista) dari Rusia. Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan hal itu kepada wartawan seusai rapat dengan Presiden SBY di Kantor Presiden, Kamis siang (16/11). "Beliau menyetujui (rencana pembelian alutista dari Rusia ini ). Sekarang tinggal Menteri Keuangan untuk menyiapkan surat kepada Menteri Keuangan Rusia bahwa pemerintah Indonesia berminat untuk menerima tawaran itu," kata Menhan.

"Kita menyelenggarakan politik pertahanan yang menjaga keseimbangan untuk mengadakan alutista dari mancanegara. Salah satu nya adalah Rusia. Kebetulan Rusia menawarkan kredit sebesar 1 miliar dolar AS dalam jangka waktu 5 tahun. Tadi kita bahas bersama Presiden keterangan-keterangan dari Panglima TNI, Kepala Staf, untuk menjelaskan yang 1 miliar ini untuk Angkatan Darat apa saja, untuk Angkatan Laut apa saja, dan untuk Angkatan Udara apa saja," lanjut Juwono Sudarsono.

Menhan menjelaskan, semua peralatan yang dibeli dari Rusia dalam kondisi baru dengan komposisi sekitar 70 persen berupa alat pukul. Alutista yang dibeli tersebut, yaitu 2 pesawat tempur Sukhoi per tahun, 5 helikopter angkut, 2 kapal selam Kilo Class, 4 helikopter serbu untuk Angkatan Darat. Pembelian alutista tersebut direncanakan dalam jangka waktu tahun 2006–2010, tetapi pelaksanaan nyatanya baru akan dilaksanakan tahun 2007 – 2011.

Adapun manfaat pembelian alutista baru ini, jelas Menhan, dari segi keuntungan adalah teknologinya memadai, daya tangkal dari alat-alat cukup tangguh, memenuhi kebutuhan kita untuk kekuatan penangkal minimum.

Juwono juga menegaskan bahwa tidak ada keberatan dari Amerika Serikat. "Kita beli dari mana saja terserah," tegasnya. Dari segi politis, Menhan pun menegaskan bahwa ini merupakan ruang gerak Indonesia untuk tidak tergantung dari Amerika. "Segi politis tentu ini merupakan ruang gerak dari kemungkinan kalau kita tergantung dari Amerika. Karena ada kemungkinan di kemudian hari barangkali ada embargo lagi. Jadi kita selalu membuat alternatif cukup fleksible," Menhan menambahkan.

Sedangkan dari segi keuangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani yang juga turut hadir dalam pertemuan tersebut, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, sudah menjelaskan bahwa skema ini cocok dengan apa yang dipatok oleh Depkeu maupun Bappenas. "Menkeu dan Bappenas juga menjelaskan dari segi kemampuan anggaran, segi perencanaan, dan kelayakan teknis keuangannya, 1 miliar dolar AS," ujar Menhan.

"Sekarang yang disepakati adalah kerangka acuan, nanti teknis pembeliannya berdasarkan tahun per tahun. Dari 1 miliar dolar AS itu, sekitar 200-300 juta dolar per tahun per tahapnya. Dalam kerangka APBN dan kita akan komunikasikan pada komisi I DPR dan panitia anggaran, supaya jelas dan transparan," kata Menhan. (nnf)