Berita Utama

Presiden di Natuna:

Jangan Terulang Sejarah Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan

Presiden SBY dan Ibu Ani di Kabupaten Natuna, Kepri, Jumat (17/11) pagi. (foto: abror/presidensby.info)
Presiden SBY dan Ibu Ani di Kabupaten Natuna, Kepri, Jumat (17/11) pagi. (foto: abror/presidensby.info)
Natuna: Pulau kecil terluar adalah beranda depan negara kita. Karena itu pulau-pulau kecil terluar itu perlu mendapatkan perhatian serius dari kita, sehingga tidak terulang kembali sejarah masa lalu dimana kita kehilangan Pulau Sipadan dan Ligitan. Berbicara di hadapan para Bupati, Camat, Lurah, kelonpok nelayan dan tokoh masyarakat pulau – pulau terluar Jumat (17/11) pagi di halaman Kantor Bupati Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Presiden mengatakan, pulau-pulau kecil terluar itu perlu dijaga untuk kedaulatan negara kita. "Pemberdayaan pulau terluar sangat penting dan memiliki nilai politis dan ekonomis bagi kedaulatan negara, kata Presiden.

Menurut SBY, pulau-pulau kecil terluar berperan menentukan titik dasar dan titik referensi negara dalam penetapan wilayah perairan dan Zona Ekonomi Ekskusif serta landasan continen negara. "Dengan Keppres No 29 Tahun 2005, tentang pengelolaan pulau-pulau kecil terluar secara terencana, terkordinasi dan terpadu, serta mewujudkan kegiatan yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar, saya mengajak semua jajaran yang terkait, baik pemerintah pusat, daerah, TNI dan Polri, untuk memberdayakan pulau-pulau terluar tersebut agar sejarah Sipadan dan Ligitan tidak kembali terulang," lanjut Presiden.

Pengelolaannya harus menggunakan pendekatan kedaulatan dan pendekatan ekonomi berbasis masyarakat. "Pendekatan ini penting, mengingat sejarah masa lalu saat kita kehilangan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, karena dimasa lalu pendekatan-pendekatan kedaulatan dan ekonomis tidak menjadi perhatian utama dari pemerintah. Untuk melakukan pengembangan, harus dilakukan dengan pembangunan di bidang pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), infrastruktur, sosial budaya, ekonomi, dan Hankam. Dengan adanya pendekatan-pendekatan itu, akan terwujud kedaulatan negara dari pulau kecil terluar tersebut," jelas SBY.

Presiden SBY juga mengakui bahwa selama ini pulau-pulau terluar itu belum mendapatkan perhatian dan belum dikelola secara baik. “Masalah mendasar pulau-pulau kecil terluar secara umum adalah kondisi sosial, budaya, infrastruktur, dan keuangan daerah yang masih tertinggal dibanding daerah – daerah lainnya. Juga kondisi geografis, dan tingkat aksesbilitas yang rendah sehingga menyebabkan daerah – daerah itu terisolasi. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali serta merusak ekologi, juga merugikan pulau – pulau terluar."

Untuk itu Presiden SBY mengajak dilakukannya pemberdayaan dengan pendekatan keamanan dan kesejahteraan. “ Saya meminta, mengajak dan memberihkan arahan pada seluruh jajaran, agar tindakan eksploitasi pulau-pulau dan merusak keberadaannya dihentikan. Kita tidak boleh lagi membiarkan penambangan pasir secara semena-mena, sebab penambangan pasir akan merusak pulau-pulau yang kita miliki. Bahkan akhirnya suatu saat pulau-pulau itu akan lenyap tanpa bekas,” tegas SBY. “Kita juga tidak boleh membiarkan pencarian ikan dengan menggunakan bahan peledak dan cara – cara yang merusak, karena merugikan ekologi pulau-pulau itu, sehingga tidak bisa dimanfaatkan." Presiden SBY mengajak semua untuk melakukan pengawasan dan pengamanan daerah perbatasan secara ketat.

Usai memberikan sambutan, Presiden SBY mencanangkan pemberdayaan pulau-pulau kecil terluar, dan penandatanganan prasasti, dan prasasti ini akan dibawa ke Pulau Sekapung, pulau paling luar Natuna yang berbatasan dengan Vietnam, Thailand, Malaysia. Selanjutnya pukul 12.00 WIB, Presiden SBY beserta Ibu Negara dan rombongan menuju Bandara AU Ranai, untuk bertolak ke Hanoi, Vietnam guna menghadiri Pertemuan Para pemimpin APEC yang ke 14. (rum/win)