Semiloka Perempuan Parlemen Se-Indonesia

Presiden Dukung Pemilu Sistem Proporsional Murni Tanpa Nomor Urut

Jakarta: Presiden menghimbau agar upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan dilakukan dengan program perlindungan, pemberdayaan, dan pemajuan atau peningkatan kesejahteraan kaum perempuan. “Program yang harus kita lakukan dan upaya yang harus kita jalankan, kalau boleh saya garis bawahi yang pertama adalah menyangkut perlindungan kaum perempuan. Sebelum kita memajukan, mendorong, dan segalanya, kita pastikan kaum perempuan mendapatkan perlindungan yang seksama, perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, perlindungan dari berbagai kejahatan. Dan yang ketiga perlindungan dan pengentasan dari penderitaan yang ekstrim. Kondisi yang penuh penderitaan di daerah konflik dan bencana misalnya. Perlindungan kita harus menjamah ke masalah - masalah itu, terutama perlindungan, yang kedua adalah pemberdayaan dan pemenuhan hak – hak dasarnya, yaitu kualitas hidup, “ kata Presiden dalam sambutan pada acara pembukaan Silaturahmi Seminar dan Lokakarya Nasional Perempuan Parlemen se-Indonesia di Hotel Sahid, Kamis (23/11).

Presiden mengingatkan para hadirin mengenai Deklarasi Beijing tahun 1995. ”Saya kira kita mengenal apa yang disebut dengan deklarasi Beijing 1995. Kaum perempuan sedunia berkumpul di sana, dan menghasilkan deklarasi yang terkenal yang menjadi rujukan dan acuan sampai sekarang untuk peningkatan nasib dan masa depan kaum wanita sedunia. “ Di Beijing dikatakan bahwa masyarakat dan bangsa-bangsa sedunia harus memperkuat peran sebenarnya dalam arti luas, peran sosial, ekonomi dan peran politik kaum perempuan. ini suara masyarakat sedunia. Dikatakan disitu, reinforcing woman social economic and political power . kita sebenarnya menuju kesitu, kita sedang dalam prose itu, political power, “ kata Presiden.

“ Saya dengan pikiran mudah - mudahan Undang - Undang Pemilu kita, dan undang – undang partai politik, dan undang – undang yang sejenis dengan itu ke depan ini benar – benar lebih adil. Kalau kita benar – benar menuju ke sistem proporsional terbuka dalam pemilu, kalau Kabupaten Cianjur misalnya, partai X ada 20 calon, janganlah yang perempuan itu no 16,17, 18 atau no 20. Kalau pakai nomor, kalau saya ,SBY, tidak usah pake nomor. Siapa yang dicintai, siapa yang dipilih rakyat, siapa yang dipercaya rakyat, dia yang jadi. Rakyat Cianjur misalnya, saya senang partai X. Tapi partai X yang saya senang ini, kebetulan ini dan ini dua - duanya perempuan, kan tidak perlu dilarang? Kalau kebetulan dua - duanya laki – laki, jangan dicegah juga. Artinya dengan tanpa nomor sepatu, semua dibuka rakyat tahu, akan tahu siapa yang tekun memperjuangkankepentingannya, siapa yang dipercaya membawa aspirasinya, siapa yang jujur dan lain – lain, “ kata Presiden.

“ Ini memerlukan perubahan cara berpikir pimpinan partai - partai politik. Kalau itu yang terjadi, barangkali lebih adil. Akhirnya baik laki – laki ataupun perempuan berjuang bersama – sama. Siapa yang baik, siapa yang siap dan bisa berkomunikasi dengan rakyatnya, Insya Allah mereka yang akan dipilih. Sistem proporsional terbuka itu seperti itulah, “ tegas Presiden.

“Mari kita jadikan tatanan di negeri ini mulai dari Undang – undang Dasar kita, undang – undang kita , peraturan pemerintah, dan peraturan daerah kita di seluruh tanah air, betul - betul sesuai dengan apa yang kita bicarakan pada hari ini. Tidak bias jender, adil, dan tidak diskriminatif. Dan dalam hal – hal tertentu berpihak kepada kaum perempuan dan kepada anak, “ kata Presiden lagi.

Presiden menghimbau hadirin, yaitu kaum perempuan yang duduk di lembaga legislatif, untuk berjuang yang konstruktif untuk memastikan bahwa Undang – undang dan Peraturan Daerah untuk tidak bias jender dan tidak diskriminatif. “ Saya membackup, saya mendukung secara moral, saya ingin Undang – Undang dan Perda itu betul - betul adil. Itulah sebenarnya yang menjadi tugas kita, tantangan panggilan kita untuk sekali lagi berbuat yang terbaik meningkatkan harkat dan martabat kaum perempuan, “ himbau Presiden.(nnf)