Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima jajaran Pemerintah Provinsi Lampung di Kantor Presiden, Jumat (24/11) pagi. Mereka yang diterima Presiden adalah Gubernur Lampung Sjachroedin Z. Pararalam, Wakil Gubernur Lampung Syamsurya Ryacudu, Ketua DPRD Lampung Indra Karyadi, Wakil Ketua DPRD Nurhasanah, Junaidi Auli, Ismet Romas, Abdulah Fadri Auli, dan Asisten Gubernur Lampung Bidang Pemerintahan, Irham Jafar. Selain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Presiden SBY juga didampingi Mensesneg Yusril Ihza Mahendra, Mendagri M. Ma'ruf, dan Seskab Sudi Silalahi.

Kepada Presiden SBY, pimpinan Eksekutif dan Legislatif Provinsi Lampung itu melaporkan bahwa kegiatan antara eksekutif dan legislatif di Lampung sudah berjalan normal. "Ini artinya, Ketua DPRD, para Wakil Ketua dan eksekutif, bersama-sama sudah melaksanakan sidang pleno dan membahas juga APBD 2007 yang dimulai tanggal 17 November 2006. Masing-masing dari kami tentu mengambil hikmah dari perselisihan yang selama ini terjadi sehingga ke depan akan memperbaiki segala kekurangan dan hal-hal yang menghambat. Kami sepakat, untuk kepentingan rakyat maka kita semua akan melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok masing-masing," kata Sjachroedin Z. Pagaralam.

Presiden SBY mengharapkan, untuk kedepan unsur Eksekutif dan Legislatif Provinsi Lampung dapat membangun hubungan yang lebih baik dan lebih harmonis, sehingga semua program kegiatan, pembangunan berjalan lancar dan masyarakat dapat menikmati kesejahteraan.

Lebih lanjut Ketua DPRD Lampung Indra Karyadi menjelaskan, bahwa pertanggal 17 November 2006, atas perintah Jusuf Kalla selaku Wapres yang kebetulan juga menjabat sebagai Ketua Umum Golkar, berbagai pihak harus dapat bekerjasama kembali. "Dengan semangat kebangsaan dan kebersamaan, serta tekad untuk kepentingan rakyat Lampung, kami melaksanakan tugas-tugas dan fungsi kewenangan DPRD Provinsi Lampung. Kami bertekad mulai tanggal 17 November itu kedepan akan menormalisasi hubungan kerja terkait dengan kewenangan dan fungsi tentunya bersama dengan eksekutif," tegas Indra.

"Sedangkan terkait dengan konflik persoalan-persoalan Lampung, saya dari Golkar, sepenuhnya menyerahkan kepada Bapak Jusuf Kalla sebagai Ketum Golkar untuk menangani hal itu, baik apakah masalah hukum, masalah politik dan atau terkait dengan Bapak Gubernur," lanjut Indra. (osa)