Soal Kontrak Suplai LNG ke Jepang

SBY: Kerjasama Harus Fair

Tokyo: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, kebijakan pemanfaatan gas alam harus lebih seimbang antara domestic used dan ekspor untuk penerimaan negara. Dan pemerintah Jepang memahami hal itu, kata Presiden dalam keterangan pers dengan wartawan Indonesia mengenai hasil kunjungannya di Jepang, di Mezzanine Room, Hotel Imperial, Tokyo, Rabu (29/11) pagi.

Karena itu, lanjut Presiden, kontrak penjualan gas alam cair (LNG) ke Jepang yang masih tersisa sampai 2010-2011 akan dihormati dan tetap dilanjutkan. Tapi pemerintah Jepang juga harus melakukan kerjasama lebih lanjut dengan Indonesia. “Kerjasama harus fair, harus genuine, kalau memang mereka (Jepang; red) menganggap pentingnya keberlanjutan penjualan-pembelian ini,” kata Presiden. “Investasi Jepang harus nyata, bersama-sama dengan kita meningkatkan produksi gas di negara kita.”

Presiden menambahkan, Jepang memiliki kepentingan sangat tinggi agar kontrak jual-beli LNG dengan Indonesia ini bisa dilanjutkan. “Ini menjadi sangat vital bagi Jepang untuk security of supply,” ujar SBY.

Sedangkan bagi Indonesia, kata Presiden, kita ingin kebijakan mengenai gas alam ini pada masa mendatang harus lebih seimbang. Di satu sisi benar-benar bisa memenuhi kebutuhan domestik, di sisi lain untuk ekspor melalui kerjasama yang menguntungkan Indonesia. “Apalagi gas-gas yang kita produksi dan justru tidak ekonomis kalau kita tarik ke tempat-tempat konsumen di dalam negeri,” Presiden menambahkan.

Presiden telah menjelaskan kebijakan Indonesia itu dalam pertemuan dengan berbagai pihak selama tiga hari kunjungan kerja di Jepang. Presiden juga mengajak mereka untuk bekerjasama dalam investasi, meningkatkan eksplorasi dan produksi gas di Indonesia. “Respon dari pihak Jepang positif, dengan demikian saya masih melihat opportunity, melihat peluang setelah gas itu kita gunakan untuk lebih memenuhi kepentingan dalam negeri, masih ada slot untuk kita lanjutkan kerjasama itu,” jelas Presiden.

Untuk pemenuhan gas dalam negeri, ujar Presiden, harus dilihat seperti apa peta kebutuhan setiap daerah atau wilayah. Misalnya, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan kawasan ekonomi khusus (Special Economic Zones) –Batam, Bintan, Riau—atau kantung-kantung dan sentra-sentra ekonomi lainnya. Yang perlu dipikirkan, pertama, ketersediaan pasokan gas. “Kedua, distribusi. Kalau Jawa Tengah dan Jawa Timur relatif aman. Dan dengan berproduksinya Cepu, kelak juga akan ada tambahan gas di situ, lantas Jawa Barat sebentar lagi sudah bisa dialirkan pipa gas yang membawa gas kita dari Sumatera ke Jawa Barat,” kata Presiden.

Ketika memberi keterangan pers, Presiden didampingi para menteri yang menyertai kunjungan kerja ke Jepang. Antara lain, Menko Perekonomian Boediono, Menteri Perdagangan Mari E.Pangestu, Menteri Perhubungan Hatta Rajasa, Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Mensesneg Yusril Ihza Mahendra, serta Kepala BKPM M.Lutfi dan dua Jubir Presiden, Dino Patti Djalal dan Andi A.Mallarangeng. (meg/har)