Berita Utama

Presiden SBY:

Mengukur Pembangunan Harus dengan Parameter Sama

Presiden SBY memukul gong tanda dimulainya Silaknas ICMI, disaksikan  Ketua Dewan Kehormatan ICMI, BJ Habibie dan Ketua Presidium Hatta Radjasa dan Marwah Daud Ibrahim,  di Istana Negara Jumat (8/12) siang. (foto: abror/presidensby.info)
Presiden SBY memukul gong tanda dimulainya Silaknas ICMI, disaksikan Ketua Dewan Kehormatan ICMI, BJ Habibie dan Ketua Presidium Hatta Radjasa dan Marwah Daud Ibrahim, di Istana Negara Jumat (8/12) siang. (foto: abror/presidensby.info)
Jakarta: Mengukur tingkat pengangguran dan kemiskinan serta kemajuannya harus menggunakan parameter yang sama. Bila mengukurnya menggunakan cara yang berbeda, maka akan sulit untuk membandingkannya. “Mengukurnya dapat menggunakan dua aspek ini. Yang pertama, membandingkan capaian-capaiannya dengan masa lalu, dan yang kedua membandingan dengan negara sahabat yang kondisinya kurang lebih sama,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutannya saat membuka Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Tahun 2006 di Istana Negara, Jumat (8/12) siang.

Presiden SBY dan ICMI sepakat, bahwa untuk mengatasi permasalahan ekonomi di Indonesia sekarang ini tidak bisa hanya menggantungkan solusi pembangunan ekonomi yang konvensional, yang hanya mengejar growth semata. “Bila hanya membangun ekonomi secara konvensional, maka pengangguran dan kemiskinan tidak akan berkurang, daerah tertinggal juga tidak akan cepat maju,” lanjut Presiden. “Oleh karena itu kita sepakat untuk juga memajukan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” ujarnya.

Presiden meminta ICMI untuk memeriksa ulang apakah benar ada kecenderungan di tingkat dunia sekarang ini bahwa pembangunan lebih fokus pada pembangunan-pembangunan lokal. “Menurut saya, kita harus peduli pada local economic development,” kata Presiden. “Bila semua Gubernur, Bupati dan Walikota peduli pada desanya, Indonesia akan menjadi lautan desa yang makin maju dan mandiri,” tambahnya.

“Konsep desentralisasi adalah benar, tapi konsep desentralisasi bukan hanya semata-mata tentang pembagian fiskal dan otoritas, namun juga membagi pekerjaan, tanggung jawab dan kepedulian, dengan demikian semua dapat ditangani dengan baik,” ujar Presiden SBY. Hadir dalam acara ini, antara lain, Ketua Dewan Kehormatan ICMI B.J.Habibie, Ketua Presidium ICMI Marwah Daud Ibrahim, Menhub yang juga Presidium ICMI Hatta Rajasa, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menko Perekonomian Boediono, Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita, Ketua MK Jimly Asshiddiqie, Seskab Sudi Silalahi dan Jubir Kepresidenan Andi Mallarangeng.

Untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran, Presiden SBY berpendapat bahwa kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah solusi yang tepat. “Bila kelompok UMKM berkembang, makin banyak tenaga kerja yang akan dibutuhkan oleh sektor tersebut,” kata Presiden. Selain itu, memajukan kerajinan tangan Indonesia juga dapat mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran. “Kerajinan tangan dapat menjadi keunggulan bangsa kita. Kalau kita bersaing dengan Jepang atau Cina untuk masalah otomotif, mungkin kita kalah. Namun bila kerajinan tangan, saya yakin kita dapat bersaing,” Presiden menegaskan. (osa)