Presiden:

Proses Perdamaian Aceh Tak Boleh Surut ke Belakang

Jakarta: Proses perdamaian, penyelesaian konflik, dan pembangunan kembali Aceh menuju masa depan yang lebih baik, tidak boleh terhenti dan tidak boleh surut ke belakang. Hal itu ditegaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada acara Zikir dan Tasyakur Terwujudnya Aceh Damai dan silaturahmi bersama masyarakat Aceh serantau, di Masjid Istiqlal Jakarta, Sabtu (9/12) pagi.

“Kalaupun Aceh Monitoring Mission (AMM) akan meninggalkan Aceh 15 Desember nanti, kehidupan tidak boleh mengganggu proses perdamaian yang telah kita jalankan,” kata Presiden.

Perdamaian dan dibangunnya masa depan Aceh bersama-sama dengan keluarga besar bangsa Indonesia, lanjut Presiden, adalah pilihan, harapan, dan dambaan kita semua. “Ada atau tidak ada kehadiran monitoring dari negara sahabat dan masyarakat internasional, harus tetap kita pelihara keberlanjutan dan keadaan yang aman dan damai sekarang ini,” ujar Presiden yang mengenakan baju koko warna putih dengan kopiah hitam.

Menurut Presiden ada empat catatan khusus yang tidak boleh kita lupakan dalam persoalan Aceh ini. Pertama, konflik telah berjalan selama kurang lebih 30 tahun dengan segala penderitaan yang sangat dirasakan saudara kita di Aceh. Kedua, lima tahun lamanya sejak tahun 2000 banyak upaya yang kita lakukan bersama untuk mencari solusi damai.

“Kita mengalami masa pasang surut, keberhasilan, kegagalan, yang kesemuanya itu menunjukkan bahwa kita ingin benar-benar menyelesaikan masalah itu secara adil, terhormat, dan bermartabat,” Presiden menambahkan.

Kemudian ketiga, Aceh mengalami musibah yang luar biasa, gempa bumi dan tsunami yang merupakan bencana terbesar di negara kita. Terakhir, penyelesaian damai ini juga sangat disambut dan didukung oleh masyarakat internasional. “Oleh karena itu, keempat catatan khusus inilah, penyelesaian konflik, pembangunan Aceh kembali tidak boleh gagal, tidak boleh berhenti, atau surut kebelakang,” tegas Presiden SBY.

Tampak hadir dalam acara itu, Menko Polhukam Widodo AS, Mendagri M.Ma’ruf, Meneg Perumahan Rakyat M.Yusuf Asyari, Menkominfo Sofjan Dalil, Menteri PU Djoko Kirmanto, Seskab Sudi Silalahi, Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, Wakil Ketua MPR AM.Fatwa, serta tokoh masyarakat Aceh seperti Bustanil Arifin, Hasballah M. Saad, serta duta besar negara sahabat. (win)