Pelayanan Publik Harus Ditingkatkan

Jakarta: Pemerintah sering mendapatkan tanggapan dari para pakar, praktisi, akademisi dan masyarakat luas yang memberikan penilaian rendah atas kinerja pemerintah pada bidang-bidang tertentu. Penilaian tersebut harus diterima dengan lapang dada. “Marilah kita jadikan penilaian tersebut sebagai pendorong semangat untuk bekerja dengan lebih baik lagi,” ajak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutannya saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2006 di Istana Negara, Senin (11/12) siang.

Dengan tegas Presiden SBY mengingatkan agar jajaran pemerintahan tidak bereaksi berlebihan dan memberikan komentar yang tidak tepat saat dikritik. “Kita tidak boleh menutup mata dengan segala kekurangan dan kelemahan kita," kata Presiden SBY. “Kita harus sadar bahwa kita masih perlu meningkatkan pelayanan publik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, demikian pula dengan pengelolaan BUMN dan Badan Usaha Milik Daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut Presiden menjelaskan, tanggung jawab BPKP dan seluruh jajaran aparat pengawasan intern pemerintah lainnya adalah untuk melayani masyarakat dan bekerja dengan baik. “Bersama BPKP saya meminta setiap inspektorat jenderal, departemen, inspektorat kementerian dan inspektorat badan pengawasan provinsi kabupaten dan kota dapat meningkatkan kompetensinya di bidang akunting dan forensic auditing. Ini penting untuk menganalisa kasus penyimpangan secara lebih tajam,” Presiden SBY menambahkan.

Berbagai program pemerintah yang perlu diawasi secara seksama, ujar Presiden, antara lain adalah program pengembangan infrastruktur yang membangun ekonomi kawasan, penerimaaan negara seperti pajak dan bea cukai, penempatan dana pemerintah daerah pada instrumen perbankan yang tidak tepat sasaran dan pengadaan barang dan jasa. “Ingat, ini adalah titik yang paling rawan untuk penyimpangan. Oleh karena itu harus dicermati dengan seksama,” tegas Presiden.

Presiden juga mengingatkan, bahwa berdasarkan pengalaman banyak negara, ada periode tidak mudah untuk memberantas korupsi. Periode kritis tersebut adalah pada lima tahun pertama. “Insya Allah bila kita kokoh, tegas dan konsisten, periode kritis itu dapat kita lewati.” Presiden SBY berharap, program pemberantasan korupsi ini dapat berlanjut pada periode pemerintahan selanjutnya.

Hadir dalam acara tersebut, antara lain, Menko Polhukam Widodo A.S, Menko Perekonomian Boediono, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufik Effendi, Mendagri M.Ma'ruf, Menkeu Sri Mulyani, dan Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki. (osa)