Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari Rabu (13/12) siang di kantor pusat PLN, Jl. Trunojoyo Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, memberikan pengarahan kepada jajaran PT (Persero) Perusahaan Listrik negara (PLN). Acara ini dihadiri oleh para Komisaris, para direksi, pejabat di kantor pusat PLN, dewan komisaris anak perusahaan, serta perwakilan dari Serikat Pekerja.

Sebelumnya Presiden mendengarkan pemaparan oleh Direktur Utama PLN Eddie Boediono, tentang kondisi dan situasi yang dihadapi PLN, program serta rencana aksi untuk membangun dan meningkatkan tenaga listrik di tanah air. Presiden juga menerima laporan mengenai kendala - kendala yang dihadapi oleh PLN dan upaya untuk mengatasi masalah tersebut.

Seusai memberi pengarahan, SBY didampingi Meneg BUMN Sugiharto dan Seskab Sudi Silalahi kepada wartawan mengatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk mendorong, mendukung, dan membantu semua program yang dilaksanakan PLN agar bisa mencapai yang dikehendaki.

"Seperti yang sudah diketahui bersama, sumber daya listrik Indonesia, seluruh tanah air, atau pada tingkat nasional, masih mengalami kekurangan jika dibandingkan dengan kebutuhan riil saat ini dan masa yang akan datang. Sebanyak 25.000 mega watt yang Indonesia miliki dewasa ini tentu tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Itulah sebabnya, 3 - 4 tahun mendatang, pembangunan PLTU yang berbasiskan batubara mencapai sasaran sekitar 10.000 megawatt, sehingga terjadi keseimbangan antara penawaran dan permintaan listrik di Indonesia," jelas Presiden.

"Kita memerlukan resrouces, investasi, financial, ketersediaan tanah, kelistrikannya, sampai dengan kebijakan - kebijakan yang memungkinkan semuanya berlangsung dengan baik. Semua itu harus disinkronisasikan satu sama lain, antara PLN dengan pemerintah termasuk pemerintah daerah. Demikian juga antara PLN dengan mitranya yang ada di luar, sehingga semua bisa bekerjasama dengan terpadu untuk program ini," kata SBY.

Menurut Presiden, berdasarkan laporan dari Dirut PLN, ada beberapa daerah yang memerlukan perhatian PLN, terutama daerah - daerah yang mengalami kekurangan listrik, misalnya Sumatera Utara. Presiden SBY kemudian memberikan pengarahan - pengarahan untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh PT. PLN.

"PLN utamanya dan kita semua akan betul - betul menyukseskan program pembangunan atau pengembangan tenaga listrik, terutama 10.00 megawatt yang berbasiskan batubara dan upaya - upaya lain. Kita juga mendorong dengan program pengentasan kemiskinan dan program listrik pedesaan. Ada wilayah - wilayah yang bisa dikembangkan dengan menggunakan angin atau matahari yang di luar dikelola oleh PLN." Ditambahkan, program ini harus dilakukan dengan profesional, cermat dan juga teliti. "Namun semakin cepat perkembangannya, akan semakin baik mengingat banyaknya permintaan dari rakyat," kata SBY.

"Yang kedua, PLN sebagaimana yang ditekankan harus betul-betul mengembangkan good corporate governance, korporat yang betul - betul bersih. Kemudian responsif terhadap apa yang diinginkan masyarakat, masyarakat pengguna listrik tentunya. Seperti rumah tangga, bisnis, publik. Kemudian transparan apa yang dilakukan oleh PLN termasuk akuntabilitasnya. Kita ingin semua itu bisa diikuti oleh masyarakat luas. Dengan demikian tidak ada dugaan - dugaan bahwa pelaksanaan program - program itu tidak berjalan dengan transparan atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku," tambah Presiden

"Kemudian ada kalanya PLN harus mengambil tindakan cepat karena tindakan kritis di lapangan, misalnya kekurangan sumber daya listrik. Seluruh direksi dapat berkonsultasi dengan atasannya, kalau ragu - ragu yang diambil itu benar atau tidak benar. Dengan demikian niat yang baik tidak menjadi masalah di kemudian hari. Tetapi wajib hukumnya apabila ada keadaan yang mendesak, harus segera diambil langkah-langkahnya, dicarikan solusinya, dengan dmeikian bisa segera diatasi,"ujar SBY.

"Kita juga mempersilahkan PLN untuk terus mengembangkan korporatnya dengan baik. Dengan demikian kepercayaan mitra kerja investor dalam dan luar negeri makin baik, sehingga makin terbuka peluang bisnis bagi PLN," ungkap SBY. Ditekankan pula bahwa ketergantungan pembangkit listrik dari BBM harus dikurangi secara sistematis ke sumber lain, misalnya gas atau batubara.

"Memang, harga BBM ini kita pertahankan mengingat perlu waktu untuk meningkatkan pendapatan negara, termasuk daya beli rakyat. Memang masih diperlukan subsidi pemerintah, tetapi subsidi ini tentu telah dipikirkan masak - masak dalam porsi yang wajar. Dengan demikian tidak mengganggu APBN, tetapi diperlukan PLN agar tidak terjadi tuntutan untuk menaikkan harga tarif dasar listrik yang akan membebani industri kita dan rumah tangga kita secara keseluruhan," jelas SBY mengakhiri keterangannya. (mit)