Di Gedung Agung Yogyakarta

Presiden Pimpin Rakor Atasi Pengangguran dan Kemiskinan

Yogyakarta: Bertempat di Gedung Agung, Yogyakarta, Kamis (14/12) siang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin rapat koordinasi khusus membahas langkah-langkah bersama mengatasi pengangguran dan menciptakan lapangan kerja. Rapat yang berlangsung lima jam lebih ini dimulai sekitar pukul 13.00 WIB dan diikuti oleh menteri-menteri bidang peekonomian dan gubernur se-Pulau Jawa.

Menteri yang hadir adalah Menko Perekonomian Boediono, Menkeu Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Mari E. Pangestu, Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Menakertrans Erman Suparno, Mentan Anton Apriyantono, Meneg Koperasi dan UKM Suryadarma Ali, dan Seskab Sudi Silalahi. Sedangkan para gubernur se-Jawa itu adalah Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan, Gubernur Jawa Tengah Mardiyanto, Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur Jawa Timur Imam Utomo, dan Plt Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

Usai Rakor yang berakhir pada pukul 18.00 WIB, Presiden SBY menjelaskan kepada wartawan dengan didampingi para menteri dan gubernur. Menurut Presiden, meskipun secara nasional kita sudah memiliki kebijakan dan program untuk mengurangi kemisikinan dan pengangguran, tetapi kunci keberhasilannya ada pada paduan upaya dari semua pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah dan dengan pihak swasta serta masyarakat luas.

“Kita mendengarkan presentasi dari para gubernur menyangkut situasi di provinsi masing-masing, terutama keadaan pengangguran dan kemiskinan, masalah-masalah yang dihadapi, upaya untuk mengatasinya sampai dengan rencana aksi yang akan dilakukan untuk 2007. Sekaligus apa yang sudah dan sedang dilaksanakan serta capaian-capaian dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan pengurangan kemiskinan tersebut,” kata Presiden SBY.

Rakor, lanjut Presiden, membahas langkah-langkah konkret yang mesti dilakukan oleh daerah dan tugas serta tanggung jawab pemerintah pusat. Sebagai contoh, saat ini angka pengangguran relatif masih tinggi. Meskipun setahun terakhir ada penurunan pengangguran hampir 1 juta, dari total 11 juta menjadi 10 juta, tapi tiap tahun ada angkatan kerja baru sebanyak 1,5 juta orang. “Angka 10 juta sendiri masih terlalu tinggi dan harus kita susutkan. Maka kita harus melakukan langkah-langkah sangat gigih, sistematis, dan sangat terarah untuk sekali lagi menciptakan lapangan kerja tersebut,” ujar Presiden.

“Setelah dikalkulasikan, angkatan kerja di jajaran pemerintahan dan lembaga negara, termasuk TNI/Polri, berkisar 300 ribu pertahun. Jumlah itu setara dengan sekitar 20-25 persen dari total angkatan kerja yang ada. Artinya 75 persen harus kita serap dari lapangan pekerjaan di luar sektor pemerintah tersebut,” Presiden menambahkan.

Karena itulah Rakor juga melakukan identifikasi sektor-sektor apa saja yang perlu mendapat perhatian. dan langkah koordinasi serta sinergi antardaerah dan pusat-daerah, serta keterlibatan pigak swasta. Tujuannya, sekali lagi, agar terjadi koordinasi dan sinergi antardaerah, pusat-daerah, dan pihak swasta untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. (har)