Presiden Bantah Tidak Ada Langkah Nyata Kurangi Pengangguran

Yogyakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membantah anggapan yang menyatakan pemerintah tidak memilikilangkah nyata dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Penegasan itu disampaikan dalam keterangan pers sesuasi rapat koordinasi khusus membahas langkah-langkah bersama mengatasi pengangguran dan menciptakan lapangan kerja di Gedung Agung Yogyakarta, Kamis (14/12).

“Saya kira keliru (anggapan tersebut; red). Tidak mungkin pemerintah tidak melakukan langkah-langkah nyata,” kata Presiden seusai rakor yang berlangsung sekitar lima jam itu. Bahwa angka pengangguran masih tinggi, pemerintah mengakuinya. “Kita bertemu di sini justru untuk mengevaluasi langkah-langkah nyata yang kita lakukan dan langkah apa lagi yang harus kita jalankan ke depan,” Presiden menambahkan.

Secara nasional kita sudah memiliki kebijakan dan program untuk mengurangi kemisikinan dan pengangguran. Namun, lanjut Presiden SBY, kunci keberhasilannya ada pada sinergi dari semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat luas.

Untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan, rakor yang dihadiri para menteri bidang ekonomi dan 6 gubernur se-Jawa telah melakukan identifikasi sektor-sektor yang bisa lebih membuka lapangan kerja. Misalnya, revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas yang diharapkan akan meningkatkan produktivitas. Kemudian pengembangan bioenergi, industri manufaktur, infrastruktur, dan jasa.

Selain mengembangkan industri manufaktur yang ada, kita juga mengembangkan yang baru, termasuk relokasi dari negara lain ke negeri kita. Sektor jasa, transportasi, pariwisata, dan lain-lain diharapkan juga berkembang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi kita. Presiden juga menjelaskan, kita juga mencatat peningkatan pangsa pasar tenaga kerja di luar negeri.

Presiden menjelaskan, disadari untuk menumbuhkan semua sektor itu investasi harus bergerak. “Agar bergerak, maka iklim investasi harus bagus di seluruh wilayah Indonesia, kemudian administrasi, proses-proses perijinan harus semakin cepat dan murah,” presiden SBY menegaskan.

SBY menugaskan Menklo Perekonomian dan Menko Kesra untuk mengintegrasikan langkah pengurangan pengangguran dan penciptaan lapangan kerja ini. “Agar semua upaya pusat dan daerah bisa sinergius, betul-betul terintegrasi, dan hasilnya diharapkan lebih baik,” Presiden menambahkan.

Sektor swasta, lanjut Presiden, memegang peran yang tinggi. Oleh karena itulah kita mendorong sektor swasta bangkit, sektor riil juga bertumbuh. “Kita berikan kemudahan-kemudahan, insentif, yang diperlukan sepanjang itu mendorong bangkitnya kembali ekonomi kita, yang akhirnya lapangan kerja terbuka lebih banyak lagi,” ujar Presiden SBY.

Menteri yang hadir dalam rakor khusus ini adalah Menko Perekonomian Boediono, Menkeu Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Mari E. Pangestu, Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Menakertrans Erman Suparno, Mentan Anton Apriyantono, Meneg Koperasi dan UKM Suryadarma Ali, dan Seskab Sudi Silalahi. Sedangkan para gubernur se-Jawa itu adalah Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan, Gubernur Jawa Tengah Mardiyanto, Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur Jawa Timur Imam Utomo, dan Plt Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. (har)