Jakarta: Pemerintah menetapkan tujuh langkah yang akan diambil untuk penanganan luapan lumpur di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, akibat pengeboran yang dilakukan Lapindo Brantas Inc. Penetapan itu diumumkan sendiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari Kamis (28/12) siang, setelah selama dua hari berturut-turut dilakukan pertemuan bersama menteri terkait, Gubernur Jawa Timur, Bupati Sidoarjo, serta Tim Nasional Penanggulangan Luapan Lumpur Sidoarjo.

Ketujuh langkah itu, kata Presiden, pertama adalah penuntasan biaya penanggulangan semburan lumpur Sidoarjo selama tujuh bulan, jumlahnya kurang lebih Rp 1,3 triliun. "Tentunya biaya ini dipikul oleh Lapindo. Mulai 5 Januari sampai Maret 2007 biaya ini dapat segera dituntaskan. Solusi kedua, pelaksanaan pemberian santunan, kompensasi dan ganti rugi kepada masyarakat dalam bentuk biaya pembelian tanah, bangunan, dan lahan pertanian yang terkena dampak langsung. Jumlahnya sekitar Rp 2,5 triliun, dan ini tentunya juga ditanggung oleh Lapindo, yang mulai awal Maret 2007 akan dimulai dibayarkan 20 persen dari jumlah uang itu sebagai uang muka. Kemudain berlanjut melalui proses administrasi dan verifikasi teknis di lapangan yang kita harapkan berjalan dengan tertib dan akurat," kata Presiden,

Ketiga, lanjut SBY, "Percepatan pemindahan dan pembangunan kembali infrastruktur, dimana kita rencanakan selesai dalam waktu satu tahun, meliputi ruas jalan tol, rel kereta api, transmisi listrik, pipa gas, penguatan kontruksi dari jalan arteri nasional yang ada ditempat itu,” tegas Presiden. Keempat, pabrik Petrokimia Gresik diharapkan terus melanjutkan produksi pupuknya. "Ini penting, karena kepentingan petani dan kepentingan mempertahankan Jatim sebagai salahsatu lumbung pangan," tegas Presiden.

"Kelima, menyadari adanya gangguan regional akibat infrastruktur yang terganggu di daerah itu, maka kita membantu keberlanjutan ekonomi regional, antara lain dengan cara memberlakukan skim khusus dibidang fiscal dan perbankan. Keenam segera dilakukan kanalisasi dan penyaluran lumpur secara lebih permanen, yang nantinya juga sekaligus untuk tujuan reklamasi yang sudah mempertimbangkan toleransi, dari aspek lingkungan." Dengan reklamasi ini, menurut Presiden SBY, diharapkan memberikan peluang pengembangan ekonomi setempat.

“Ketujuh atau terakhir, pemerintah daerah bersama-sama dengan kalangan dunia usaha di daerah berupaya untuk mendorong penduduk yang terkena dampak luapan lumpur Sidoarjo ini, untuk bisa membuka lapangan usaha yang baik agar saudara-saudara kita tidak berada pada posisi menunggu. Dengan demikian bisa memikirkan kembali profesi dan pekerjaan yang diberikan,” kata Presiden

Ketujuh langkah itu, kata Presiden, "Kita ambil setelah dua hari berturut – turut saya melakukan pertemuan dengan menteri terkait, Gubernur Jatim dan Bupati Sidoarjo. Saya juga mendengarkan laporan Timnas Penanggulangan Luapan Lumpur Sidoarjo, yang bekerja sesuai Keppres No. 13 Tahun 2006, disamping masukan langsung dari saya, terutama dari masyarakat Sidoarjo dan Jawa Timur tentang bagaimana solusi atau langkah – langkah lanjutan penanganan masalah Lumpur tersebut,” kata Presiden SBY.

Menurut Presiden, dari sekian banyak masukan, usulan tidak selalu sama, bahkan kadang-kadang bertentangan. "Namum saya berterimah kasih karena dengan demikian, kebijakan, solusi dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan pemerintah kedepan ini menjadi lebih tepat, karena langkah – langkah itu juga menjadi harapan dan keinginan dari saudara-saudara kita di daerah itu,” ujarnya.

Sebelumnya Presiden SBY menjelaskan bahwa sejak Mei hingga Desember ini, atau selama tujuh bulan, pemerintah daerah dan pusat bekerjasama dengan pihak lain telah berupaya sekuat tenaga mengatasi masalah ini. "Langkah –langkah itu dilaksanakan secara intensif dan terpadu, menyangkut semua aspek baik keamanan, santunan untuk penduduk, upaya teknis penghentian lumpur itu sendiri dan aspek lingkungan hidup yang kita pertimbangkan. Bahkan kitapun telah melibatkan pakar teknologi migas baik dari dalam maupun dari luar negeri. Semua itu kita lakukan melalui intruksi saya melalui Keppres No.13 Tahun 2006," tambahnya.

“ Meskipun kita lakukan berbagai upaya, sebagaimana yang telah kita laksanakan selama ini, keadaan dan fakta di lapangan dapat saya jelaskan, pertama luapan lumpur memang belum dapat dihentikan. Kedua, daerah sekitar luapan lumpur menjadi daerah yang berbahaya. Ketiga, infrastruktur fisik seperti jalan tol, rel kereta , listrik, pipa gas, bahkan jalan arteri nasional ada yang sama sekali tidak dapat kita gunakan, sehingga harus dipindahkan dan dibangun yang baru. Dan terkahir, keadaan yang dihadapi di lapangan, ekonomi regional Jatim dan Sidoarjo, dan kegiatan masyarakat setempat terganggu,” kata Presiden SBY. Karena itulah kemudian pemerintah menetapkan tujuh langkah penanganan.

Saat Presiden SBY memberikan keterangan pers ini didampingi Mensesneg Yusril Ihza Mahendra, Menteri PU Joko Kirmanto, Menhub Hatta Rajasa, Menkeu Sri Mulyani, Seskab Sudi Silalahi, Gubernur Jatim Imam Utomo, Bupati Sidoarjo Win Hendrarso dan Jubir Presiden Andi Mallarangeng. (win)