Sidang Kabinet Paripurna Juga Bahas Bencana di Sumatera

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jumat (5/1) sore. Salah satu dari agenda penting yang dibahas adalah penanganan bencana banjir dan tanah longsor di bebewrapa daerah di Pulau Sumatera yang terjadi beberapa waktu belakangan ini.

“Secara rinci kami melaporkan, bencana yang terjadi di Kabupaten Solok adalah tanah longsor dan banjir bandang. Sampai saat ini sudah dilakukan berbagai upaya seperti penyediaan rumah sakit, posko penanganan kesehatan, keamanan, dan dapur umum yang telah dilaksanakan dengan baik,” kata Menko Kesra Aburizal Bakrie. “Jumlah korban di Kabupaten Solok adalah 18 orang meninggal dan 12 orang luka-luka,” tambahnya.

Di Kabupaten Solok Selatan, bencana yang terjadi adalah tanah longsor. “Enam orang meninggal dan lima orang luka-luka. Sudah dilaksanakan penanganan-penanganan tanggap darurat untuk bencana itu,” ujar Ical, panggilan akrab Abudrizal. “Demikian pula di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Jenis bencananya adalah banjir, dan penyebabnya adalah meluapnya empat sungai di empat kecamatan,” lanjutnya.

Penanganan bencana-bencana tersebut, kata Aburizal Bakrie, sudah dilakukan dengan baik oleh Satkorlak yang dikoordinir Gubernur beserta jajarannya dan Satlak yang dikoordinir Bupati beserta jajarannya yang dipantu sepenuhnya oleh Polri. “Semua bencana itu ditangani secara bersama-sama yang dikoordinasi sepenuhnya dari Satkorlak,” tagas Ical.

“Selanjutnya di Kabupaten Langkat, jumlah korban meninggal sebanyak 13 orang dan 11 orang luka-luka. Penilaian kami, penanganan Satkorlak dan Satlak cukup baik karena banjir sudah mulai mengering. Saya sendiri juga sudah meninjau kesana dan bercakap-cakap dengan pengungsi. Mereka mengatakan bahwa makanan, pakaian dan kesehatan sudah tertangani dengan baik.” Kata Ical, bencana di Kabupaten Mandailing Natal dan di daerah-daerah Aceh lainnya juga sudah tertangani dengan baik. Banjir yang terjadi di Mandailing Natal disebabkan karena gempa bumi dan tanah longor. “Yang harus kita lakukan kedepan adalah masalah-masalah pasca bencananya,” ujarnya.

Meskipun di beberapa daerah kondisi bencana sudah mulai membaik, tidak demikian dengan bencana yang terjadi di Riau. “Di Riau, keadaannya justru sebaliknya, dan masih berada pada kondisi tanggap darurat. Penyebabnya adalah lima sungai di sana yang meluap dan sampai sekarang masih banyak yang tergenang,” kata Ical.

Menurut Ical, perhatian yang diberikan kepada operasi tanggap darurat berbeda dengan operasi penanganan pada pasca bencana. “Penanganan pasca bencana akan menggunakan dana-dana yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dana dari pemerintah pusat sebanyak Rp 2 trilyun akan digunakan untuk penanganan pasca bencana yang diharapkan dapat selesai dalam waktu tiga bulan,” tambahnya.

Berdasarkan kesimpulan yang dilakukan oleh tim, banyak sekali peralatan-peralatan yang tidak dimiliki Satkorlak dan Satlak yang dibutuhkan untuk penanganan bencana. “Oleh karena itu tadi Presiden memberikan satu instruksi agar dilakukan rapat yang dipimpin Wapres untuk melakukan evaluasi antara Bakornas dan SAR tentang peralatan-peralatan, organisasi dan personil-personil yang dibutuhkan kedepan untuk penanganan bencana. Yang penting korban-korban bencana dapat harus dibuat seminimal mungkin,” kata Menko Kesra, yang saat memberi keterangan pers didampingi Seskab Sudi Silalahi, Menko Polhukkam Widodo AS, Menko Perekonomian Boediono dan Menhub Hatta Rajasa. (osa)