KTT XII ASEAN - Cebu

Efektifkan Kerjasama Sub-Kawasan

Cebu: Agenda lain yang juga penting dalam KTT ke-12 ASEAN di Cebu adalah langkah-langkah bersama untuk mengefektifkan kerjasama sub-kawasan, yaitu kerjasama Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT GT ) dan Brunei-Indonesia-Malayisa-Philipine East Asia (BIMP EAGA). Kedua bentuk kerjasama tersebut diharapkan berlangsung lebih konkret, lebih baik lagi, dan mendatangkan manfaat bagi negara-negara anggota ASEAN.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan hal tersebut dalam bagian lain dari keterangan persnya kepada wartawan Indonesia di Hotel Shangri-La Mactan, Cebu, Filipina, Sabtu (13/1) malam.

“Kerjasama wilayah barat baik dalam konteks IMT GT, maupun wilayah timur dalam konteks BIMP EAGA, kita masuk pada sesuatu yang lebih konkret. Kita telah bersepakat untuk menyusun road map to development, action plan, dan langkah-langkah yang konkret. Kita bersepakat untuk memprioritaskan apa yang harus dilakukan dulu dari semua agenda yang kita pikirkan,” kata Presiden SBY.

“Sebagai contoh baik di wilayah barat maupun di wilayah timur, kita setuju untuk lebih meningkatkan kerjasama di bidang energi, termasuk biofuel. Kita juga ingin lebih konkret lagi di dalam kerjasama transportasi, khususnya transportasi udara, air linkages. Kita juga ingin ada kerjasama di mana agroindustri di kedua wilayah dapat dikembangkan dengan baik, termasuk pembangunan infrastruktur serta pariwisata,” Presiden menambahkan.

Karena ini merupakan kerjasama sub-regional, lanjut Presiden SBY, akan ada banyak sekali provinsi-provinsi kita, gubernur, bupati dan walikota yang akan terlibat di dalamnya. Maka sukses dari kerjasama dalam konteks IMT GT maupun BIMP EAGA ini adalah pada private sector, dunia usaha, dan para pemimpin daerah atau local government.

Oleh karena itu pemerintah pusat di semua negara anggota ASEAN memberikan kesempatan untuk menyediakan fasilitas dengan kebijakan yang tepat dan kondusif. “Selebihnya kita berharap interaksi diantara dunia usaha, termasuk interaksi para pemimpin daerah itu dapat ditingkatkan lagi sehingga sektor-sektor unggulan tadi --energi, transportasi, pembangunan infrastruktur, pariwisata, termasuk agroindustri-- betul-betul dapat diciptakan dan dicarikan peluangnya oleh pemerintah daerah maupun dunia swasta,” ujar Presiden SBY.

“Kita juga mendiskusikan masalah ini dengan ASEAN-APEC Business Advisory Council. Kita juga sepakat ingin betul-betul mengembangkan ekonomi yang efisien, segala praktik-praktik yang merintangi efisiensi dari kerjasama harus kita tinggalkan,” Presiden menegaskan. .

Dengan kerjasama lebih konkret, pergerakan barang maupun manusia antarnegara ASEAN betul-betul lebih cepat mudah dan murah. Oleh karena itulah dalam konteks ini pula kita menyambut baik yang kita sebut dengan green link project. Dengan demikian diharapkan terdapat kecepatan kemudahan dan kemurahan dari proses transaksi kita, perdagangan ataupun kegiatan ekonomi yang lainnya, baik di wilayah barat maupun di wilayah timur ASEAN, ujar SBY.

Indonesia beberapa kali telah melakukan langkah-langkah yang konkret agar kerjasama BIMP EAGA dan IMT GT ini mendatangkan manfaat bagi kita. Beberapa kali dilakukan rapat, misalnya di Bukittinggi dan Manado. Provinsi yang akan terkait dengan IMT GT adalah NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepri, Sumatera Selatan, dan Lampung. Sedangkan daerah yang berkatian dengan BIMP EAGA adalah mulai dari Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua.

“Kita berharap ambilah peluang ini sebaik-baiknya, tapi tetap merujuk pada kebijakan nasional kita sekaligus kesepakatan-kesepakatan dalam konteks ASEAN,” kata Presiden. Dengan demikian terjadi proses langsung, proses horizontal yang mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya bagi semua pemerintah daerah di wilayah itu. “Dan saya ingatkan kepada para Gubernur, meskipun kerjasama ini pilihannya banyak, tetaplah pada sektor-sektor unggulan, tetaplah pada upaya untuk membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya bagi rakyat kita di daerah itu, menghidupkan ekonomi lokal, kemudian juga memperkecil kesenjangan. Dengan demikian pemerataan pembangunan dapat dilaksanakan lebih cepat lagi,” kata Presiden SBY (nnf)