Soal Isu Myanmar

Presiden: Lebih Tepat Dibahas di Human Right Council

Cebu: Sikap abstain Indonesia dalam pemungutan suara soal resolusi Myanmar di Dewan Keamanan PBB merupakan pilihan yang lebih tepat, seraya memberi ruang lagi atas penyelesaian yang terbaik. Demikian disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam keterangan pers kepada wartawan Indonesia di Hotel Shangri-La Mactan, Cebu, Sabtu (13/1) malam.

Presiden menjelaskan mengapa posisi kita seperti itu. Alasan dasar yang kita kemukakan adalah sebenarnya permasalahan Myanmar itu lebih tepat kalau kita bawa ke dalam mekanisme yang ada dalam proses lain di PBB. “Menurut Indonesia, daripada diangkat dan dibicarakan di Dewan Keamanan PBB, lebih baik diangkat dalam dewan HAM atau Human Right Council. Lebih tepat di situ karena yang menjadi perdebatan kita adalah yang terjadi di Myanmar itu betul-betul mengancam international peace and security. Kalau tidak nyata di situ, maka tempat atau wadah yang paling tepat untuk membahasnya adalah di Human Right Council. Itu posisi dasar Indonesia," kata Presiden SBY.

Menurut Presiden, pada pertemuan tingkat menlu ASEAN, Menlu RI Hassan Wirajuda bahkan menyarankan masih ada ruang untuk menyelenggarakan engagement “kerjasama” dengan Myanmar. Yaitu ASEAN bisa menugasi 3 negara yang sekarang menjadi ketua adalah Filipina, ketua yang akan datang adalah Singapura dan kemudian Indonesia karena sekarang menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Tiga negara itulah yang mestinya ditugasi ASEAN untuk lebih aktif mengelola dan mencarikan solusi solusi yang tepat.

"Dengan posisi yang abstain dan sekarang ada di Dewan Keamanan PBB, Indonesia justru lebih optimis untuk betul-betul meletakkan masalah Myanmar dalam konteks yang tepat dan kemudian kiranya lebih efektif lagi apa yang dilaksanakan oleh ASEAN. Tentunya ASEAN dan Indonesia meminta pengertian Myanmar atas pikiran-pikiran dasar ini apa yang bisa kita lakukan dari sekarang ke depan," ujar Presiden. (nnf)