Jakarta: Pengurus Pusat Muhammadiyah menyatakan dukungannya kepada Presiden SBY untuk menyelesaikan amanat kepemimpinan dari rakyat ini, hingga akhir masa jabatan. Demikian disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin kepada wartawan, usai bertemu Presiden SBY di Kantor Presiden, Jumat (26/1) sore.

“Hubungan antara pemerintah dan elemen masyarakat madani seperti Muhammadiyah ini sungguh kita dorong untuk terjadi komunikasi politik yang baik. Maka Muhammadiyah juga mendukung Presiden SBY untuk menyelesaikan amanat kepemimpinan dari rakyat ini hingga akhir batas waktu, terutama meningkatkan kerja dan kinerja untuk kesejahteraan rakyat," kata Din.

“Oleh karena itu kami tidak setuju dengan upaya-upaya yang bersifat political impeachment, karena itu hanya akan menjadi preseden demokrasi yang buruk. Marilah kita membangun demokrasi yang beretika, yang berwawasan moral dengan memberi kesempatan kepada siapa saja pada tingkat pusat, daerah, untuk menyelesaikan amanat kepemimpinan itu. Dan kita sebagai bagian dari masyarakat, mari kita dukung terutama dalam keadaan bangsa dan negara kita yang sedang menghadapi aneka musibah dewasa ini," tegas Din.

Kedatangan Din Syamsudin ke Kantor Presiden juga berkaitan dengan maksud untuk menyampaikan kepada Presiden mengenai pembentukan United Kingdom-Indonesia Islamic Advisory Group. “Saya bahagia diterima Presiden SBY. Tadi beliau didampingi oleh Menlu Hassan Wirajuda dan Pak Dino. Kami mendiskusikan banyak hal. Saya ingin sampaikan, pertama sehubungan dengan pembentukan United Kingdom-Indonesia Islamic advisory Group atau Kelompok Penasihat Pemerintah Indonesia dan Inggris tentang masalah keislaman yang akan diresmikan di London lewat sebuah seminar pada tangal 29 - 31 Januari mendatang. Kami menyampaikan penghargaan kepada pemerintah Indonesia yang mengambil langkah-langkah proaktif dalam rangka untuk ikut terlibat ke dalam penyelesaian masalah-masalah global," kata Din.

“Oleh karena itu kita berharap bahwa forum ini nanti akan menjadi medium bagi dialog khususnya antara Indonesia dan Inggris dan juga bisa juga mewakili dialog peradaban antara Islam dan Barat. Dalam kaitan ini, tadi disampaikan oleh Presiden bahwa Indonesia akan mengambil prakarsa untuk menjadi bagian dari penyelesaian dari masalah-masalah dunia. Part of the solution of global problems. Dengan akan memprakarsai bersama dengan beberapa negara Islam lain, sebuah pertemuan untuk ikut menyelesaikan masalah Irak yang sangat memprihatinkan dan sangat potensial untuk mendorong adanya konflik sektarian, khususnya antara Sunni dan Syiah, maka Indonesia sebagai sebuah negara Islam atau negeri dengan mayoritas penduduk agama Islam, tergerak untuk melakukan upaya penyelesaian konflik tersebut. Ini sungguh kami hargai dan memang demikianlah seharusnya Indonesia sebagai negara besar. Kita berharap ke depan kita akan bisa lebih mengambil peran aktif dalam mewujudkan perdamaian abadi di dunia ini,“ jelas Din.

Berkaitan dengan masalah perkembangan terakhir yang terjadi di Poso, Din menyampaikan kepada Presiden dukungan PP Muhammadiyah atas segala upaya pemerintah untuk menyelesaikan konflik di Poso. “Dalam kesempatan tadi juga saya sampaikan sehubungan dengan perkembangan di Poso. Muhammadiyah mendukung segala upaya untuk mewujudkan perdamaian sejati di Poso, pasca konflik berkepanjangan. Oleh karena itu kami akan mendukung langkah pemerintah untuk menegakkan hukum, terutama untuk menertibkan kelompok-kelompok sipil yang bersenjata, namun juga meminta kepada Polri untuk bisa bersikap dan bertindak lebih professional, terutama memperhatikan, atau tidak mengabaikan lambang-lambang keagamaan, khususnya tempat-tempat ibadah. Memang ini menuntut ekstra kesabaran dari pihak Polri. Kami prihatin karena konflik Poso sangat potensial untuk berubah dari konflik yang bersifat horizontal antar dua kelompok atau komunitas yang ada disana, menjadi konflik vertikal antara warga negara dengan pemerintah. Ini yang kita tidak inginkan. Karena itu, janganlah Poso akan menjadi ladang konflik yang permanen, maka segala upaya yang dilakukan pemerintah tentu berdasarkan hukum dan itu akan kita dukung," kata Din.

“Dalam kaitan ini pula kita menghimbau kepada saudara-saudara aktivis organisasi Islam yang menyebut diri lembaga Islam, marilah bersama-sama untuk kita wujudkan perdamaian di Poso ini. Jangan sampai Poso menjadi pintu masuk dari pihak-pihak lain maupun dalam negeri yang hanya akan memecah belah NKRI. Oleh karena itu kepada saudara-saudara yang datang ke sana dengan niat apapun, terutama dengan memanggul senjata, mari kita bersama-sama untuk menegakkan keamanan dan juga mendorong terjadinya proses perdamaian sejati di kawasan tersebut," kata Din Syamsudin. “Presiden juga menyampaikan bahwa itulah yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi ringkasnya tetap kita dukung terutama penertiban kelompok bersenjata," ujar Din. (nnf)