Semarang: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sekali lagi menegaskan dukungan pemerintah terhadap dunia usaha. “Upaya pemerintah untuk mengembangkan dunia usaha dan mengembangkan investasi untuk menggerakkan sektor riil, adalah dengan memberikan payung kebijakan yang tepat, memberikan berbagai fasilitas, dan mengatasi hambatan. Selama dua tahun ini hambatan-hambatan fundamental bagi bergeraknya dunia usaha bagi tumbuhnya investasi, wajib hukumnya bagi pemerintah dan pihak-pihak lain untuk bersama sama mengatasi hambatan itu.“ Demikian dikatakan Presiden SBY di hadapan peserta Rakernas (Rapat Kerja Nasional) ke XIII HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia), di Hotel Patra Jasa, Semarang, Selasa (20/2) malam.

“Kalau saya bicara pemerintah, adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, saya, para menteri, para gubernur, para bupati dan walikota, dimana para pengusaha berusaha, wajib benar dan secara sungguh-sungguh mengatasi hambatan-hambatan ini, sehingga iklim dunia usaha dan iklim investasi betul-betul bisa tumbuh dengan lebih baik lagi di negara kita,“ tambahnya.

Menegaskan kembali apa yang disampaikan dalam pidato awal tahun, Presiden menyatakan 9 hal upaya pemerintah untuk mengembangkan dunia usaha. ”Yang pertama, kita harus benar-benar memberikan akses pendanaan dana perbankan yang lebih mudah. Dan saya sudah berbicara dengan Gubernur BI, harus benar-benar bisa menurunkan suku bunga. Oleh karena itu kita berusaha menahan inflasi supaya tidak naik lagi. 6,6 persen bagus. Mudah-mudahan kita bisa pertahankan, syukur-syukur bisa kita kurangi agar suku bunga bisa lebih susut. Dengan akses yang lebih mudah dana perbankan, dan suku bunga yang lebih kecil, harapan saya dunia usaha makin bergerak,“ kata Presiden.

Kedua, adalah masalah perpajakan. Presiden menegaskan bahwa pajak harus betul-betul lebih bersahabat dengan dunia usaha dengan tetap mempertahankan keadilan. “Keadilan dan pentingnya sektor pajak. Oleh karena itu kami, pemerintah, sudah mulai memberikan insentif perpajakan, dan ini harus mulai kita berikan terutama bagi cabang-cabang usaha yang benar-benar bisa menggerakkan sektor riil, menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan. Saya sudah mengeluarkan PP untuk insentif perpajakan. Mudah-mudahan makin baik. Dengan demikian makin bergerak lagi dunia usaha kita," kata Presiden.

Yang ketiga adalah masalah berbelitnya perijinan. Presiden menyatakan komitmennya untuk bisa mengurangi proses pengurusan ijin usaha yang masih berbelit. "Dari 151 hari sudah berkurang tinggal 97 hari, tetapi hal itu dinilai masih terlalu lama, dan harus susut menjadi kurang dari 50 hari, dan berlaku di seluruh Indonesia. Demikian juga di provinsi, kabupaten dan kota. Jangan mempersulit urusan yang sebetulnya mudah," tegas Presiden.

Keempat mengenai kepastian hukum. “Hukum harus pasti. Kalau ada masalah-masalah dunia usaha, selesaikan secara adil dan secara logis. Dengan demikian semua akan tenang berusaha," kata SBY.

Yang kelima masalah keamanan, termasuk keamanan publik. “Bagaimana mungkin usaha berkembang kalau masih ada kerusuhan dan kekerasan di sana sini. Mari kita sadar, bangsa ini bikin tenang, bikin tertib seperti negara-negara lain, sehingga usaha bergerak semuanya. Kita pertahankan keamanan dan ketertiban yang makin baik, meskipun saya masih melihat satu dua masih ada kekerasan dan ketidaktertiban," kata SBY.

Yang keenam adalah stabilitas politik. “Demokrasi meniscayakan kebebasan. Tetapi dalam mempraktekkan demokrasi, sekali lagi jangan membikin negara kita gonjang ganjing tidak stabil, akhirnya ekonomi tidak tumbuh, usaha tidak bergerak, rakyatlah yang menderita."

Ketujuh adalah masalah infrastruktur. Presiden menyadari bahwa pemerintah masih kurang dalam hal infrastruktur. “Kami sadar kurang, listrik, telekomunikasi, jalan, dan lain lain. Oleh karena itu kita terus secara intensif mengembangkan pembangunan infrastruktur di seluruh tanah air. Mari bersama- sama kita kembangkan infrastruktur kita,“ kata SBY.

Kedelapan adalah masalah ketenagakerjaan. “Buruh memang harus kita berikan haknya, tenaga kerja harus kita lindungi, tetapi setelah itu kita berharap tenaga kerja kita berdisiplin dan produktif. Dengan demikian usahanya tumbuh. Kalau usahanya tumbuh, tidak ada PHK. Kalau usahanya bagus, kesejahteraannya makin meningkat, tanggung jawab bersama pengusaha dan tenaga kerja. Pemerintah akan mendorong penciptaan kondisi seperti itu," kata Presiden.

“Yang terakhir, kesembilan, adalah Peraturan Daerah. Pemerintah pusat, saya, sudah membatalkan 750 lebih Perda, karena bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan peraturan pemerintah. Justru daerah-daerah yang Perdanya tepat, bisnis akan tumbuh. Usaha akan bergerak. Senang rakyatnya, karena pekerjaan ada, pajaknya masuk, kemiskinan berkurang, tapi kalau berlomba-lomba memperbanyak Perda, bisa menghambat usaha dan tidak dapat apa -apa,“ jelas Presiden.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga mengajak para pengusaha HIPMI untuk memanfaatkan momentum pada bidang-bidang usaha yang berprospek bagus, yaitu pangan, energi, transportasi, perumahan, infrastruktur, perbankan, trading, manufaktur, handicraft dan furniture, telekomunikasi dan IT, pariwisata dan MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition ), publikasi dan media massa, peralatan pertahanan, jasa kesehatan, pendidikan, dan riset.

Usai memberi sambutan, Presiden membuka secara resmi Rakernas XIII HIPMI dengan memukul gong. Presiden hadir pada acara ini didampingi Ibu Negara. Tampak hadir pada acara ini antara lain Ketua DPR Agung Laksono, Menko Perekonomian Boediono, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Menteri Perhubungan Hatta Rajasa, Menakertrans Erman Suparno, Menteri Koperasi dan UKM Suryadharma Ali, Ketua BKPM, M.Lutfi, Ketua KADIN MS. Hidayat dan para sesepuh HIPMI antara lain Abdul Latief serta para pengusaha.

Sebelumnya, Ketua HIPMI Sandiaga Uno mengatakan bahwa HIPMI saat ini telah berusia 35 tahun, dengan 25 ribu anggota aktif, dan mempunyai cabang di 32 provinsi dan di 250 kabupaten dan kota. Saat ini HIPMI tengah mencanangkan program aksi nasional gerakan kewirausahaan, dengan sasaran menciptakan satu juta pengusaha baru pada tahun 2010. (nnf)