Dewan Pers dan KPI Bertemu SBY

Jakarta: Kualitas demokrasi di bidang pers diharap agar menjadi lebih baik, meningkat, dan tetap ada unsur keindonesiaan di dalamnya. Inilah harapan yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat menerima Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), di Kantor Kepresidenan, Kamis (3/5) siang. Kedatangan KPI dan Dewan Pers antara lain untuk melaporkan agenda-agenda yang telah berhasil dilakukan dan yang akan dilaksanakan di waktu-waktu mendatang.

Mereka yang bertemu Presiden, dari Dewan Pers masing-masing adalah Ichlasul Amal (Ketua Dewan Pers), Leo Batubara (Wakil Ketua), Bambang Harymurti, Wina Armada Sukardi, Bekti Nugroho, Satria Naradha serta Abdullah Alamudi. Sedang dari KPI adalah Sasa Djuarsa Senjaja (Ketua KPI), Fetty Fajriaty Miftach, Sinansari Ecip, Izzul Muslimin, Bimo Nugroho Sekundatmo dan Moch. Riyanto. Presiden saat menerima Dewan Pers dan KPI didampingi Menkominfo Sofjan Djalil serta Seskab Sudi Silalahi.

Ichlasul Amal, Ketua Dewan Pers kepada wartawan mengatakan, Dewan Pers melaporkan kepada Presiden mengenai agenda kegiatan Dewan Pers di tahun 2007/2008 yang bertemakan 100 tahun kebangkitan nasional dalam rangka kemerdekaan pers dalam mewujudkan nasionalisme demokrasi dan supremasi hukum. "Ini perlu ditekankan kembali, melihat situasi Indonesia sekarang ini dan juga untuk membangkitkan semangat kebangkitan nasional sebagai dasar terbentuknya bangsa Indonesia," kata Ichlasul . Selain itu, Dewan Pers juga mengharapkan adanya program pendidikan kewarganegaraan dan multikultural, karena menurut Ichlasul, pendidikan semacam itu sangat penting sekali dalam menunjang perkembangan politik dewasa ini.

Dewan Pers juga meminta kepada Presiden agar mengadakan School of Journalism di beberapa universitas, serta memberikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa agar jumlah wartawan profesional semakin meningkat dan mendukung jumlah surat kabar dengan SDM yang memadai. "Dewan Pers juga berharap agar Presiden secara teratur mengadakan Presiden Talks to the Public on National Issues. "Nanti Presiden akan memberikan informasi apa yang menjadi isu nasional, dan acara tersebut langsung bisa disiarkan. Tanya jawabnya dilakukan oleh pers dengan Presiden sendiri," jelas Ichlasul.

Sementara Sasa Djuarsa Senjaja, Ketua KPI menjelaskan mengenai kemajuan-kemajuan serta terobosan-terobosan yang telah dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan pelayanan kepada pemohon ijin di bidang penyiaran. "Kami juga bicara tentang program-program yang terkait dengan pengawasan isu penyiaran. Apa yang ada di layar kaca itu, sepenuhnya didikte oleh rating yang tidak selamanya berkualitas, baik atau low taste, penuh sadisme, gosip, pelecehan kaum perempuan, dan lebih memprihatinkan lagi, warna keindonesiaannya semakin berkurang," jelas Sasa. "Dengan memberi teguran kepada stasiun yang tidak memperhatikan isi tayangannya, serta apresiasi kepada stasiun yang memiliki tayangan yang bermutu, kami mengharapkan adanya kemajuan di bidang penyiaran di Indonesia," tambahnya. (mit)