Kamis, 14 Juni 2007, 14:45:33 WIB

Ratas Kabinet Bahas Evaluasi IPDN

Ryaas Rasjid: Sistem Pendidikan Pemerintahan Akan Diubah Menyeluruh

Jakarta: Sistem pendidikan untuk kepemimpinan pemerintahan di Indonesia akan diubah secara menyeluruh, untuk memenuhi kebutuhan dan beradasarkan tantangan yang dihadapi termasuk globalisasi. Demikian dikatakan Tim Pelaksana Evaluasi Penyelengaraan Pendidikan IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri), Ryaas Rasjid, kepada wartawan usai mengikuti Rapat Kabinet Terbatas Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan di IPDN di Kantor Presiden, Kamis (14/6) siang.

“Pertemuan tadi sudah lebih mengerucut kepada pilihan – pilihan kebijaksanaan yang akan diambil oleh Presiden, dan kami diberi tugas untuk mengkongkritkan langkah - langkah bagaimana merealisasikan kebijaksanaan itu. Tapi Presiden tidak menyebut secara spesifik opsi satu, dua, atau tiga, tapi merupakan kombinasi dan ada beberapa modifikasi dari sistem itu. Kami ditugaskan dalam satu atau dua hari ini menyiapkan bahan dasarnya sampai kepada penjadwalan, time line, budgeting dan sebagainya yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan, “ kata Ryaas.

Presiden, kata Ryaas, minta dibuatkan action plan dalam rangka hal tersebut diatas. “Ada dua sisi kebijaksanaan. Pertama, bagaimana menyelesaikan sistem yang ada sekarang di Jatinangor, dan bagaimana mensetup yang baru sebagai kelangsungan dari itu, dan Presiden tidak melihat hanya dalam satu jenjang saja. Jenjang pertama macam apa, jenjang kedua dan jenjang ketiga seperti apa, jadi sekurang – kurangnya ada 3 jenjang pendidikan kepemimpinan pemerintahan yang sumber masukannya tidak terbatas pada yang masuk IPDN atau IIP. Tapi pada ketiga dan kedua itu bisa dari berbagai jalur pendidikan untuk masuk ke situ. Presiden betul- betul komprehensif bagaimana pola dan sistem pendidikan untuk kepemimpinan pemerintahan di Indonesia berdasarkan kebutuhan dan berdasarkan tantangan yang dihadapi termasuk globalisasi, tambahnya.

Dikatakan Ryaas, Presiden sangat detail sampai kepada desain kurikulum, kualitas dosen yang diperlukan untuk itu, pengembangannya, dan bagaimana dari satu pendidikan baru kemudian masuk ke sistem pendidikan kepemimpinan itu. “Untuk itu semua beliau butuhkan satu konsep yang komprehensif, action plan dan agenda kita siapkan lalu akan didiskusikan kembali, beliau akan mengambil keputusan pada akhir bulan ini atau paling lambat awal bulan depan. Ada action plan untuk tahun pertama, dan seterusnya, beliau sangat optimis bahwa ini bukan hanya menyelesaikan IPDN tapi juga menuntaskan pembangunan sistem pendidikan bagi kepemimpinan pemerintahan dalam jangka panjang, “ kata Ryaas lagi.

Arahan Presiden kepada Tim Evaluasi, menurut Ryaas, tim untuk memastikan adanya kesesuaian dengan undang – undang yang ada. “Kita menyesuaikan dengan undang – undang yang ada, atau dalam batas tertentu undang – undang yang ada dan yang sedang dipersiapkan juga menyesuaikan dengan kebutuhan ini, sehingga dari dua sisi. Presiden juga menyarankan untuk mempertimbangkan dimana share dari pemerintah daerah dalam semua proses ini. New set up sudah selesai sampai 2009, baik yang ada sekarang maupun yang jangka panjang, dalam rangka pengembangan sistem pendidikan untuk pendidikan kepemimpinan pemerintahan di Indonesia, “ kata Ryaas.

Mengenai IPDN, dikatakan Ryaas, belum ada keputusan final mengenai sistem pendidikan. “Ini bukan status IPDN yang dibicarakan, ini adalah status pendidikan kepemimpinan pemerintahan sekarang dan yang akan datang. Tidak fokus lagi hanya pada IPDN. Ada 3 opsi yang kita ajukan itu, dan Presiden mengambil bagian- bagian dari tiap – tiap opsi itu kelihatannya tidak kaku bahwa satu, atau dua, atau tiga. IPDN yang ada sekarang diteruskan, sistemnya diubah, kurikulumnya akan dievaluasi secepatnya, dosen- dosen akan ditata ulang, ada bagian dari sistem pendidikan yang dihilangkan dan juga rekruitmen akan diperbaiki lagi. Sistem rekruitmen, itu kecenderungan - kecenderungan yang tadi dibahas, belum diputuskan, “ kata Ryaas.

Seperti diketahui tiga opsi yang diajukan oleh Tim Evaluasi IPDN ini yaitu pertama meneruskan sekolah ini di Jatinangor dengan sistem yang berubah sama sekali, bukan lagi sekolah kedinasan. Rekruitmen akan ditata ulang, perlakuan - perlakuan mereka akan ditata ulang, kurikulum nya akan berubah, namanya juga akan berubah. Kedua, pembangunan APDN regional di lima provinsi untuk mengakomodasi 33 provinsi. Lima provinsi itu, yaitu satu di Jawa, satu di Sumatera, satu di Kalimantan, satu di Sulawesi, dan satu di wilayah Timur. Opsi ketiga adalah pendidikan kedinasan murni sesuai dengan Undang – undang Sisdiknas, hanya menerima lulusan S -1 untuk pendidikan keahlian pemerintahan tanpa gelar, di Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta.

Jubir Presiden Andi Mallarangeng pada kesempatan yang sama menjelaskan bahwa dalam diskusi tadi berkembang bahwa ada kebutuhan – kebutuhan pada level – level yang berbeda. “Pada level kader pemerintahan tingkat kelurahan dan kecamatan, ada kebutuhan pada tingkat S1, ada kebutuhan pada tingkat profesional yang lebih sesudah S1. Ini tadi dalam perkembangan tidak bisa dilihat hanya pada kasus IPDN dan bagaimana menggantikan IPDN, tetapi lebih komprehensif tentang penjenjangan proses pendidikan kaderisasi dalam kepemimpinan pemerintahan. Dalam satu atau dua hari ini tim diminta untuk membuat action plan secara komprehensif, keseluruhan, untuk kemudian dikoordinasikan dengan apa – apa yang dibutuhkan, apakah PP baru apakah kepres baru dan sebagainya, “ kata Andi.

Dalam ratas tersebut, selain Ryaas Rasjid sebagai Ketua Tim Evaluasi IPDN, turut hadir pula antara lain Arief Rachman sebagai wakil ketua Tim, kemudian Mendagri Ad-Interm Widodo A.S, Menkokesra Aburizal Bakrie, Mendiknas Bambang Sudibyo, Mensesneg Hatta Rajasa, dan Menteri PAN Taufik Effendi. (nnf)