Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membantah telah bertemu Laksamana Sukardi yang sedang menghadapi persoalan hukum. Sikap Presiden jelas, menghormati dan tidak ingin mengintervensi jalannya persidangan. Presiden SBY menegaskan hal itu dalam sebuah konperensi pers di Kantor Presiden, Jumat (9/11) siang.

Presiden menjelaskan, ia menyimak pemberitaan di media massa beberapa hari terakhir yang mengesankan Presiden telah bertemu Laksamana Sukardi. Pemberitaan itu berangkat dari statement Ketua DPR Agung Laksono, yang mengatakan bahwa Presiden SBY telah bertemu dengan Laksamana. "Berita itu bergulir dengan segala spekulasi dan tafsirannya," kata SBY.

Menanggapi pernyataan Agung Laksono yang dimuat media massa, Presiden SBY menyayangkan statement tersebut. "Jangan (mengeluarkan) statement seperti itu kalau tidak pas cara mengungkapkannya. Seolah-oleh saya telah bertemu (Laksamana; red) atau saya bertemu dengan tokoh-tokoh yang menurut saya tidak tepat untuk bertemu dengan saya," kata SBY.

"Saya lebih bagus tidak bertemu dengan Pak Laksamana Sukardi, agar beliau bisa mengikuti proses hukum untuk menjelaskan masalah itu segamblang-gamblangnya," SBY menambahkan. SBY kemudian mengaitkan dengan proses pemeriksaan Rokhmin Dahuri, mantan Menteri Perikanan dan Kelautan. "Dulu juga waktu Pak Rokhmin Dahuri sedang dalam proses pemeriksaan, ada upaya-upaya untuk bisa mempertemukan dengan saya. Sikap saya sama, lebih bagus tidak. Tapi, apapun tujuan baiknya, menjadi keliru seolah-olah Presiden kok mencampuri masalah hukum, Presiden mengintervensi jalannya pemeriksaan," SBY menjelaskan.

Presiden SBY kembali menegaskan, tidak pernah bertemu dengan mereka-mereka yang sekarang berada dalam masalah hukum. "Sikap saya, persilakan hukum ditegakkan secara adil, secara fair, dan benar," Presiden menandaskan. Konperensi pers yang diadakan usai Presiden menerima Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro ini dilakukan untuk mencegah masyarakat mendapatkan informasi yang siumpang-siur.

Seperti diketahui, Laksamana Sukardi sedang menghadapi masalah berkaitan dengan kasus penjualan dua tanker VLCC (very large crude carrier) Pertamina. Mantan Menneg BUMN itu kini sedang diperiksa oleh Kejaksaan Agung. (mit)