Singapura: ASEAN mendukung langkah-langkah Myanmar untuk melakukan transisi demokrasi, sesuai dengan tujuh langkah atau road map menuju kearah demokrasi yang telah ditetapkan sendiri oleh pemerintah Myanmar. Hal ini ditegaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kepada wartawan Indonesia hari Kamis (22/11) siang, di Hotel Raffles The Plaza, Singapura, sebelum meninggalkan Singapura usai mengikuti KTT ke 13 ASEAN dari tanggal 19 s/d 22 November 2007.

Menurut Presiden, ASEAN selalu siap untuk membantu Myanmar agar proses transisi demokrasi itu betul-betul bisa berjalan dengan baik, sebagaimana yang menjadi keinginan Myanmar sendiri dan menjadi harapan masyarakat internasional.

Terhadap peristiwa yang terjadi di Myanmar beberapa bulan lalu, lanjut SBY, sikap ASEAN juga jelas, yaitu agar semua permasalahan bisa diselesaikan dengan baik, dilakukan dialog antara pemerintah Myanmar dengan tokoh oposisi Aung Sun Suu Kyi serta pihak lain, untuk menuju rekonsiliasi sebagai bagian dari transisi demokrasi itu, dan agar penanganan terhadap Myanmar dilaksanakan sedamai dan sedemokratis mungkin.

ASEAN mendukung apa yang dilakukan Sekjen PBB melalui utusan khususnya, Prof. Ibrahim Gambari untuk terus mencari solusi terbaik sebagai tanggungjawab dan kepedulian masyarakat dunia, dalam hal ini PBB.

“Kemarin, semula Prof. Ibrahim Gambari akan memberikan briefing pada Forum Pertemuan Puncak Asia Timur dan Forum Pertemuan Puncak ASEAN agar semua memahami apa yang menjadi misi Prof. Gambari di Myanmar. Tetapi setelah mendengarkan penjelasan dan keberatan Myanmar masalah itu dibawa ke forum, maka Chairman dalam hal ini PM Lee Hsien Loong - dengan menerima pandangan dari kami semua, akhirnya mengambil keputusan untuk tidak secara formal mengundang Prof. Gambari memberikan briefing dalam forum. Sebagai gantinya, siapapun diberi ruang apabila hendak bertemu dengan Prof. Gambari,” jelas Presiden.


Indonesia, sebagai bagian dari ASEAN, tentu akan mendukung sikap dan langkah-langkah ASEAN. Tetapi Indonesia mempunyai plus, sebagai teman Myanmar. “Di banyak kesempatan, Indonesia oleh pemimpin-pemimpin dunia termasuk Sekjen PBB, diminta untuk aktif melakukan sesuatu dalam penyelesaian masalah Myanmar, karena mereka tahu posisi Indonesia mampu untuk memainkan peran itu.


“Saya sendiri sudah pernah bertemu dengan Jenderal Senior Myanmar, Than Shwe, baik saat beliau menghadiri Pertemuan Asia Afrika di Indonesia tahun 2005, maupun saat saya berkunjung ke Myanmar tahun 2006. Saya juga beberapa kali bertemu dengan Perdana Menteri Myanmar, terutama almarhum PM Soe Win, dan kemarin secara resmi saya bertemu PM Myanmar, Jenderal Thein Sein,” jelas SBY.

Indonesia, lanjut SBY, memahami persoalan yang dihadapi Myanmar. “Pertama, sebagaimana yang sering diangkat masyarakat internasional, yaitu transisi demokrasi. Lebih konkritnya, road map untuk menuju demokrasi yang telah dicanangkan oleh Myanmar sendiri. Tetapi dari interaksi saya dengan pemimpin-pemimpin Myanmar, saya jadi tahu bahwa permasalahan yang dihadapi Myanmar, bagaimana masa transisi demokrasi itu bisa berlangsung tanpa mengganggu stabilitas, persatuan dan keamanan Myanmar,” lanjut Presiden.

“Oleh karena itulah, peran konstruktif Indonesia pun, akhirnya ingin mengarah pada apa yang perlu dipikirkan oleh Myanmar yaitu mendorong, mendukung, berbagi pengalaman agar transisi demokrasi bisa berjalan dengan baik. Karena Indonesia pernah memiliki pengalaman yang sama, yaitu transisi dari pemerintahan yang dianggap semi otoritarian, menjadi pemerintahan yang demokratis sekarang ini. Indonesia juga pernah mempunyai pengalaman menghadapi persatuan, keamanan dan stabilitas nasional,” kata Presiden.

“Indonesia tidak setuju dijatuhkannya sanksi pada Myanmar, sebagaimana ASEAN juga tidak setuju dijatuhkannya sanksi. Komunikasi konstruktif perlu terus dilakukan dengan harapan agar Myanmar memiliki sikap yang konstruktif untuk betul-betul menggunakan peluang komunikasi untuk menjalankan proses transisi demokrasi,” kata Presiden.


Melihat geo politik dan anataomi kekuatan pada tingkat kawasan dan dunia, lanjutr SBY, maka menurut Indonesia, ada tiga pilar yang bisa dimainkan secara efektif, agar permasalahan Myanmar bisa diselesaikan dengan baik. “Pilar pertama ialah sekarang sedang berlangsung, yaitu kerjasama PBB melalui utusan khusus sekjennya dengan Myanmar. Kedua, pilar ASEAN dengan Myanmar, meskipun Myanmar bagian dari ASEAN. Dan pilar ketiga adalah melibatkan Republik Rakyat Tiongkok yang selama memiliki hubungan sangat dekat dengan Myanmar.”

“Indonesia mengutarakan hal ini kemarin baik kepada PM China Wen Jiabao maupun kepada PM Myanmar Jenderal Thein Sein. Dan ternyata mendapat tanggapan positif. Dari tiga pilar itulah, Indonesia mengambil peran untuk memperkuat semuanya, sehingga lebih efektif lagi. Saya tetap memelihara komunikasi dengan Jenderal Than Shwe, baik melalui pesan-pesan lisan melalui pejabat-pejabat Myanmar, maupun surat menyurat yang intinya mendorong Myanmar untuk menjalankan transisi demokrasinya. Indonesia memilih melakukan cara komunikasi yang dialogis dan persuasif, tidak memilih cara-cara yang terlalu menekan secara berlebihan, apalagi disertasi sanksi. Padahal tujuan dan sasarannya sama,” kata Presiden SBY. (nas)