Rapat Kabinet Bahas Kenaikan Harga Minyak Dunia

Boediono: APBN Aman, Tapi Harus Lakukan Langkah yang Tepat

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden M.Jusuf Kalla, hari Selasa (27/11) siang di Kantor Kepresidenan memimpin rapat paripurna Kabinet Indonesia Bersatu. Hadir pula Panglima TNI Marsekal Djoko Soeyanto dan Kapolri Jenderal Sutanto. Rapat paripurna ini membahas antisipasi terhadap melonjaknya harga minyak mentah di pasar dunia yang hampir mencapai 100 Dolar AS/barel.

Usai pertemuan, Menko Perekonomian Boediono didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Meneg ESDM Purnomo Yusgintoro, kepada wartawan di ruang pers mengatakan, walaupun belum ada yang bisa memprediksi ke depan harga minyak bumi, tetapi secara umum harus diantisipasi kenaikan harga minyak yang cukup tinggi seperti yang terjadi saat ini.” Intinya, secara umum bisa terkendali asal kita melakukan langkah-langkah yang tepat, terlebih lagi untuk APBN 2008 dan aspek aspek lainnya. Secara umum APBN 2007 kita aman,” ujar Boediono.

"Sedangkan untuk tahun 2008, pemerintah telah menyiapkan perubahan parameter yang mungkin terjadi, dengan membuat beberapa perhitungan harga minyak, konsumsi minyak, produksi minyak dan nilai tukar rupiah. Secara umum semua terkendali, dengan pemerintah melakukan langkah-langkah untuk penghematan subsidi seperti penghematan penggunaan BBM dan listrik. APBN 2008 akan aman jika produksi minyak bisa dijaga sesuai sasaran sebesar 1.034 juta barel per hari, atau kalau bisa ditingkatkan," kata Budiono.

Sementara itu Menkeu Sri Mulyani menjelaskan, untuk mengantisipasi melonjaknya harga minyak mentah dunia yang ke depan tidak bisa diprediksi, maka pemerintah akan melakukan langkah – langkah supaya bisa mengamankan APBN 2008. "Memang di dalam APBN 2008 sudah dicadangkan suatu dana untuk pengaman terhadap gejolak minyak sebesar Rp 6 triliun. Dana itu akan dipakai pertama kali sebagai bantalan pertama yang digunakan. Berdasarkan observasi selama 3 tahun, kelihatannya belanja dari kementerian, departemen, dan lembaga itu hanya mencapai 90 persen hingga 95 persen, bahkan sekarang ini hanya 86 persen. Jadi kita akan lihat penyerapan anggaran maksimun sebesar 95 persen itu, terutama ada penghematan pengadaan barang dan berbagai efesiensi yang selama ini telah dilakukan departemen, kementerian itu bisa menghemat Rp 11,7 triliun,” ujar Sri Mulyani.

“Dengan harga minyak dunia 100 Dolar AS/barel, beberapa daerah penghasil minyak akan memiliki apa yang disebut ekstra penerimaan, itu diperkirakan akan kita bisa bayar dalam bentuk surat hutang negera. Kami melihat kementerian, departemen dan lembaga negara dalam mendesain belanjanya masih ada ruang untuk melakukan semacam penghematan belanja, kita perkirakan Rp 10 triliun, terutama kegiatan yang tidak prioritas,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menambahkan, Presiden telah menggariskan seluruh program pemerintah yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan dan menjaga momentum pertumbuhan tidak akan diotak-atik.” Program ini akan kita jaga. Nanti berbagai langkah akan dilakukan untuk mengamankan produksi minyak dan gas dari sisi efesiensi, dan kita juga akan melihat kinerja dari Pertamina dan PLN sebagai penerima subsidi terbesar, dan kita akan melakukan optimalisasi atau target peningkatan penerimaan pajak maupun setoran BUMN, " lanjutnya.

Sri Mulyani memperkirakan, defisit APBNP 2007 menurun dari Rp 58,3 triliun atau 1,5 persen, menjadi Rp 49,5 triliun atau 1,3 persen PDB. "Meski terjadi peningkatan subsidi BBM dan listrik akibat kenaikan harga minyak dunia, APBNP 2007 akan ditutup dengan defisit sebesar Rp 49,5 triliun atau lebih kecil dari sasaran Rp 58,3 triliun," katanya . Dijelaskan, penurunan defisit ini terjadi karena meski ada peningkatan belanja negara dan penerimaan yang lebih kecil, pemerintah berhasil melakukan penghematan pada belanja kementerian sebesar Rp 24,9 triliun. Penerimaan negara meningkat dari Rp 690 triliun menjadi Rp 724,5 triliun, sementara belanja negara meningkat menjadi Rp 774 triliun, akibat kenaikan subsidi BBM yang membengkak dari Rp 55 triliun menjadi Rp 88,2 triliun, dan subsidi listrik yang melejit dari Rp 32,4 triliun menjadi Rp 43,5 triliun," jelas Menteri Keuangan. (win)