Dipimpin Presiden SBY

Ratas Bahas KUR dan Bahan Pokok

Jakarta: Pemerintah akan memperluas jangkauan dari Program Kredit Usaha Rakyat yang sudah dicanangkan Presiden pada tanggal 5 November 2007 lalu. Menko Perekenomian Boediono kepada wartawan hari Jumat (4/1) sore mengatakan, pemerintah akan memperluas jangkauan KUR itu sehingga bisa dicapai suatu hasil atau dampak yang lebih luas lagi.

Boediono memberi penjelasan kepada wartawan, usai rapat mengikuti rapat terbatas kabinet yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Kantor Presiden. Rapat terbatas itu antara lain membahas program Kredit Usaha Rakyat, serta pengamanan stok dan kestabilan harga bahan pokok.

Ratas diikuti Wapres Jusuf Kalla, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menteri Perdagangan Mari L. Pangestu, Meneg ESDM Purnomo Yusgiantoro, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pertanian Anton Apriantono, Dirut Bulog Mustafa Abubakar, Kapolri Jenderal.Pol Sutanto, dan Jubir Presiden, Andi Mallarangeng.

Ditambahkan oleh Boediono, "Kredit Usaha Rakyat ini dilandasi dengan jaminan oleh pemerintah melalui PT. Askrindo dan Perum SPU, dimana saat ini ada enam bank yang menjadi peserta dan dengan syarat-syarat kreditnya di bawah Rp 500 juta, dengan suku bunga setinggi-tinggi 16 persen bagi nasabah, dan ada sistem penjaminan di balik itu sehingga tidak memerlukan agunan. Kredit Usaha Rakyat ini diarahkan untuk usaha kecil dan mikro, “ jelas Boediono.

"Sebagai laporan, sampai 31 Desember 2007 sejak dicanangkan, sudah disalurkan kredit sebesar Rp 481,8 milyar dengan mencakup 2.888 nasabah dari enam bank. Kita upayakan akselerasi dari peningkatan ini dengan dua cara. Pertama dengan sosialisasi besar-besaran supaya calon-calon nasabah yang sebelumnya belum terjangkau, mendapatkan informasi yang cukup dan kemudian meminta kredit, karena dananya ada, baik untuk kreditnya maupun untuk penjaminannya tersedia. Jadi tidak ada masalah dari segi itu. Cara yang kedua memperluas jangkauan ini melalui skema dua tahap. Yaitu melalui lembaga keuangan mikro yang jumlahnya banyak sekali. Dengan variasi yang banyak di berbagai daerah ini, akan dimanfaatkan sebagai tangan untuk menjangkau lebih lanjut yang lebih kecil-kecil lagi, Rp 5 juta dan sebagainya,” jelas Boediono. "Presiden memberikan arahan, bahwa ini harus berjalan karena ini adalah program pro rakyat yang dilaksanakan oleh pemerintah. Harus jalan dan menjangkau sasaran yang lebih besar lagi," tambahnya.

Hal kedua yang dibahas dalam rapat tersebut, kata Boediono, adalah masalah keamanan dari bahan kebutuhan pokok baik dari sisi ketersediaannya, maupun dari sisi harga yang stabil. “Tadi disampaikan laporan dari menteri-menteri baik dari sisi produksi kemudian dari segi perdagangan distribusi. Situasi pada saat ini masih terkendali, khususnya bahan-bahan yang sangat penting seperti beras, minyak goreng, gula, dan juga BBM. Kita akan melakukan monitoring, dan perhatian khusus dari waktu ke waktu," tambahnya.

"Presiden memberikan arahanjuga bahwa masalah bahan kebutuhan pokok ini sangat krusial untuk dicapai dengan berhasil. Tidak ada alasan kita tidak mencapai sasaran kestabilan harga maupun ketersediaan bahan pokok. “Ini semua disediakan perangkatnya. Bulog diberi keleluasaan fleksibilitas yang sangat besar untuk mengamankan ini, baik dari sisi distribusi maupun dari sisi stok dan sebagainya. Termasuk operasionalisasi dari operasi-operasinya yang sangat fleksibel, sehingga diharapkan bisa mencapai sasaran. Gula, disampaikan oleh Menteri Perdagangan, stabil dan kita menginginkan bisa dipertahankan untuk beberapa bulan ke depan. Minyak goreng juga demikian, harga di luar negeri meningkat terus, tetapi di dalam negeri cukup stabil.Distribusinya masih cukup baik, dan ini akan kita pertahankan, kebijakan yang telah kita lakukan subsidi mengenai PPN,” kata Boediono.

“Masalah BBM, tadi dilaporkan oleh Menteri ESDM, ada beberapa hambatan di lapangan yang diharapkan bisa diatasi dengan berbagai tindakan khusus, karena stok BBM secara nasional cukup. Gas dan LPG juga cukup, demekian pula operasional untuk mengamankan distribusinya. Presiden memberikan arahan kepada Kapolri untuk menjaga jangan sampai ada penyalahgunaan BBM yang bersubsidi untuk tujuan yang tidak sesuai target, “ kata Boediono mengakhiri keterangannya. (nnf)